tirto.id - Pemerintah menyiapkan direktorat khusus syariah di setiap kementerian/lembaga (KL) terkait upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin.
"Pemerintah sedang menyiapkan adanya direktorat khusus halal atau syariah di kementerian/lembaga terkait, sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat," kata Ma'ruf Amin saat menyampaikan pidato kunci pada webinar Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah secara virtual dari Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam ekonomi syariah tingkat global. Guna mendukung hal itu, pemerintah kini menyusun sejumlah kebijakan strategis yang mulai diterapkan secara bertahap.
Selain penyiapan direktorat khusus syariah di sejumlah K/L, lanjut Ma'ruf, pemerintah juga sedang membangun ekosistem keuangan syariah. Upaya itu diharapka dapat mengakomodasi nasabah mulai dari layanan keuangan terkecil hingga besar, sehingga semua segmen masyarakat dapat terlayani keuangan syariah.
"Rencana merger tiga bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan penguatan serta perluasan BWM (Bank Wakaf Mikro), BMT (Baitul Maal wa Tamwil), LKMS (lembaga keuangan mikro syariah) dan koperasi syariah menjadi beberapa buktinya," kata dia.
Pemerintah juga sedang mengupayakan ekosistem di bidang produk halal, dana sosial dan bisnis syariah.
Dengan dukungan dari pemerintah tersebut diharapkan dapat menjadi era baru dalam perekonomian dan keuangan syariah, yang menurut Ma'ruf Amin selama ini lebih dominan melibatkan pihak swasta dan masyarakat.
"Istilahnya, pendekatan yang dilakukan selama ini adalah bottom up, sehingga pertumbuhan market share-nya terasa lambat dan kurang progresif. Dengan kuatnya keterlibatan Pemerintah diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan dan penguatan ekonomi syariah di Indonesia," ujarnya.
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Gilang Ramadhan
