Membaca Dampak Kemenangan Biden atau Trump terhadap Ekonomi RI

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 5 November 2020
Dibaca Normal 2 menit
Biden dan Trump punya orientasi berbeda dalam mengelola ekonomi. Dampaknya terhadap Indonesia pun bisa lain.
tirto.id - Dunia tengah menantikan siapa sosok yang akan memimpin Amerika Serikat empat tahun ke depan, apakah itu Joe Biden dari Partai Demokrat atau Donald Trump dari Partai Republik. Saat naskah ini diedit, Rabu (4/11/2020) sore, keduanya sama-sama belum memenuhi 270 electoral college votes (Biden 238, sementara Trump 213).

Siapa pun pemenangnya, itu akan menentukan kebijakan AS yang akan berdampak pada ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Data situs The Global Economy mencatat AS memegang porsi 24,14% dari PDB dunia per 2018 alias nomor 1 di dunia. Sebagai perbandingan, rata-rata peran PDB negara-negara lain hanya 0,54% terhadap PDB dunia. Posisi AS diikuti oleh Cina dengan porsi 16,34% PDB dunia.

Ekonom Trimegah Fakhrul Fulfian menyatakan sedikitnya ada dua pokok kebijakan AS yang akan berpengaruh bagi Indonesia. Pertama kebijakan pajak. Menurut Fakhrul, kemenangan Biden akan berdampak pada kenaikan tarif pajak korporasi di AS dari 21% menjadi 28%. Kebijakan ini membalikkan langkah Trump di periode pertama yang menurunkan tarif pajak maksimum korporasi dari 35% ke 21%.

Bila Biden menang, maka akan terjadi perpindahan aliran modal dari AS ke negara berkembang. Fakhrul memperkirakan Indonesia akan menjadi salah satu yang kecipratan cukup banyak.

Tergantung bentuknya, peningkatan aliran modal portofolio akan memberi angin segar bagi pasar saham di Indonesia dan dampaknya pada IHSG akan terasa seketika di tahun 2020. Derasnya portofolio dapat memberi penguatan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek dan meringankan beban pembayaran utang Indonesia sekaligus kebutuhan impor.


Sementara aliran modal dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) akan mendorong peningkatan investasi dalam bentuk perpindahan perusahaan. Jika FDI tepat sasaran, dapat mendorong pembukaan lapangan kerja di Indonesia.

Sementara kalau Trump menang, ucap Fakhrul kepada Tirto, Selasa (3/11/2020), “perpindahan aliran modal tidak terjadi. Mereka menetap di Amerika.”

Kedua, soal kebijakan luar negeri. Kemenangan Biden mungkin merombak AS lebih terbuka dibanding Trump dengan motonya “America First”. Kebijakan Trump di periode pertama berakibat keluarnya AS dari organisasi kerja sama perdagangan internasional seperti Trans-Pacific Partnership (TPP). Trump bahkan hampir membatalkan North American Free Trade Agreement meski akhirnya berujung renegosiasi ulang. Ditambah lagi, Trump mewariskan perang dagang AS-Cina yang terjadi sejak 2017 hingga saat ini.


Data WTO menunjukan akibatnya. Pertumbuhan perdagangan dunia merosot dari 4,7% (2017) menjadi 3% (2018) lalu terkontraksi 0,1% (2019). Pertumbuhan PDB dunia juga ikut melambat dari 3% (2017) menjadi 2,9% (2018) dan 2,3% (2019).

“Amerika tidak ikut partnership itu menyakiti emerging market. Volume perdagangan tidak tumbuh kencang. Pertumbuhan ekonomi tidak cepat,” ucap Fakhrul.

Fakhrul meyakini keputusan Biden akan meredakan tensi perang dagang AS-Cina dan perlambatan perdagangan dunia. Situasi ini bakal meredakan ketidakpastian ekonomi global yang sedikit-banyak menghantui pasar terutama negara berkembang seperti Indonesia selama Trump memimpin.

Sementara ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan dampak pemilu AS sebenarnya akan relatif kecil bagi Indonesia, termasuk jika Biden menang dan ada perbaikan tren perdagangan dunia.

Bank Dunia mencatat porsi perdagangan Indonesia terhadap PDB hanya 37,3% per 2019. Beda dengan Singapura 319%, Malaysia 123%, dan Thailand 110%. BPS bahkan mencatat porsi ekspor RI per 2019 hanya 18,41% PDB. Angka itu jauh di bawah konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi, 56,62%. Artinya, keputusan Presiden AS terpilih tidak banyak memiliki pengaruh karena ekonomi Indonesia sangat erat dengan kebijakan domestik.


Meski demikian, dampak terpilihnya Biden pada perbaikan perdagangan dunia bisa dimanfaatkan. Syaratnya pemerintah Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan perdagangan menjadi 9,8% per tahun. Angka sebesar itu juga yang perlu dicapai Indonesia jika masih berharap keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah per 2045 dengan bantuan perdagangan selain faktor domestik.

Sebagai perbandingan, Bank Dunia mencatat pertumbuhan perdagangan Indonesia hanya 2,57% per tahun selama 2018. Dengan kata lain, syaratnya cukup berat.

Meredanya perang dagang menurut Fithra juga tidak perlu dikhawatirkan bakal menghentikan tren relokasi pabrik besar-besaran dari Cina ke ASEAN. Ia bilang banyak negara sudah insaf setelah melihat dampak COVID-19 sehingga mereka enggan memusatkan rantai pasoknya pada satu negara dan akan menyebarnya ke banyak negara, termasuk Indonesia.

Andaikata Trump yang terpilih dan tensi perang dagang berlanjut, situasi ini sedikit banyak memang buruk, tetapi Fithra juga meyakini Indonesia tetap memiliki peluang. Pasalnya AS baru saja mengabulkan perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang merupakan pembebasan bea masuk bagi ekspor Indonesia. Belum lagi kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Kamis (29/10/2020), juga menjanjikan pemerintahan AS di bawah Trump akan berupaya meningkatkan investasinya di sini.

“Indonesia tetap jadi salah satu primadona, tinggal melihat peluangnya. Peluang itu cukup besar asal bisa dimanfaatkan dengan baik,” ucap Fithra kepada reporter Tirto, Selasa.

Baca juga artikel terkait PILPRES AS 2020 atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Rio Apinino
DarkLight