tirto.id - Joko Widodo menolak usul perpanjangan masa jabatan presiden. Usul ini muncul hampir bersamaan dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/12/2019) lalu.
Tak cukup menolak, Jokowi juga mengatakan yang ingin "presiden tiga periode itu" sama saja "ingin menampar muka saya". Jokowi juga menolak usul ini karena baginya orang-orang ini hanya "ingin mencari muka" atau "ingin menjerumuskan" dia.
Masa jabatan presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Di sana disebutkan "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."
Marah Tidak Cukup
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi Jokowi. Bagi Mardani, Jokowi sudah bersikap tepat sehingga isu ini tak berkembang liar "dan jadi bencana".
Tapi itu tidak cukup, katanya. Jokowi perlu melakukan lebih dari itu.
"Bukan cuma tegas menampar atau apa, dicek konsolidasi di koalisinya untuk tidak mengungkap isu-isu yang membuang energi sosial masyarakat dan berbahaya bagi legacy Pak Jokowi," kata Mardani di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengungkapkan usul perubahan masa jabatan presiden datang dari anggota DPR Fraksi Nasdem, salah satu partai pendukung Jokowi. Tapi Ketua DPP Nasdem Irma Chaniago mengatakan itu "hanya kajian." "Bukan berarti Nasdem yang mengusulkan itu," katanya.
Sementara Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR RI Saan Mustopa bilang "buat apa juga Nasdem cari muka." "Kalau cari muka kemarin saja periode pertama pencalonan. Tapi enggak."
Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean juga menilai Jokowi perlu berbuat lebih banyak ketimbang marah-marah di media.
Salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan adalah menegur partai pengusungnya. Setelah menegur, Jokowi juga perlu mengupayakan partai pendukung tak lagi bicara hal-hal yang kira-kira bisa jadi bumerang bagi pemerintahan.
"Sepatutnya para partai pendukung itu memperkuat langkah presiden yang didukung, bukan malah bermain isu dan main wacana sendiri, apalagi jelas berbeda sikap," kata Ferdinand kepada reporter Tirto, Rabu (4/12/2019).
Jika teguran dan konsolidasi tak dilakukan, emosi Jokowi hanya jadi retorika belaka, kata Ferdinand.
Ia lantas mengatakan banyak sekali yang pura-pura bersikap baik di depan Jokowi. Mereka ini "sedang berusaha menjilat Jokowi demi kepentingan kelompok," kata Ferdinand.
"Sayangnya mereka para pengusul itu tidak melihat dan buta terhadap risiko politik yang akan dihadapi oleh Jokowi jika usulan itu serius dibahas parlemen. Mengapa mereka buta? Karena tujuan mereka bukan untuk Jokowi tapi untuk kelompoknya."
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan kenapa Jokowi penting bicara dengan partai agar berhenti membahas perkara ini. Bagaimanapun amandemen UUD 1945 adalah kewenangan MPR, dan Jokowi, sebagai eksekutif, tak bisa mengintervensi MPR. Presiden tidak punya kewenangan sama sekali mengatur masa jabatannya sendiri.
Dia bisa melakukan itu lewat cara memutar: mendekati partai yang kader-kadernya ada di MPR.
"Langkah-langkah nyata ini belum terlihat dilakukan Jokowi," kata Pangi kepada reporter Tirto.
Beberapa partai pengusung Jokowi sebetulnya sudah tegas mengatakan tak setuju masa jabatan presiden tiga periode. PDIP, misalnya, mengatakan aturan yang sekarang "masih ideal". Pun dengan Golkar dan Nasdem.
Namun tetap saja, menurut Pangi, jika konsolidasi tak dibuat, Jokowi hanya basa basi, sedang pencitraan karena tak mau pendapatnya berbeda dengan kehendak masyarakat, bahkan diam-diam ingin kekuasaannya langgeng tiga periode.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Rio Apinino
