Indeks Masa Jabatan Presiden

Sambil bergurau, Prabowo menyatakan Indonesia tak memperbolehkan jabatan presiden tiga periode.

Muzani menyatakan bahwa MPR tidak ada niatan untuk mengubah 5 tahun maksimal 2 periode jabatan menjadi 8 tahun menjadi 1 periode jabatan.

Masa jabatan Presiden diatur dalam UUD pasal berapa? Berikut ketentuan tentang masa jabatan Presiden Indonesia dan wakilnya.

Kapan masa jabatan Presiden Jokowi berakhir? Berikut ini penjelasan mengenai masa jabatan Jokowi dan gaji pensiunan yang diterima.

Majelis hakim MK belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendirian terkait aturan tentang masa jabatan presiden.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan ada pertimbangan pemerintah menyamakan masa jabatan kepala desa dengan para pemimpin daerah maupun nasional.

Berbagai cara memperpanjang masa jabatan Jokowi terus saja muncul. Dari mulai membuat regulasi tiga periode sampai menunda pelaksanaan pemilu.

Melalui juru bicaranya, Jokowi mengklaim sejak awal tak ada niat sama sekali untuk menjadi presiden selama tiga periode.

Upaya menjadikan Jokowi presiden tiga periode isu lama yang terus berulang. Jokowi dan politikus di sekelilingnya membantah, tapi itu bukan tak mungkin.

Mahfud memastikan tidak ada pembicaraan soal presiden tiga periode di tingkat kabinet. Menurutnya, itu urusan parpol.

Jokowi perlu menegur dan mengonsolidasikan partai pendukungnya agar jangan lagi membuat wacana 'asbun', presiden tiga periode, misalnya.

Koalisi gemuk memang menguntungkan Jokowi, awalnya, sampai kemudian muncul usulan memperpanjang masa jabatan presiden.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memuji sikap tegas Presiden Jokowi yang menolak adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Partai Demokrat meyakini rakyat Indonesia menginginkan demokrasi lebih baik lagi dan tak dibatasi untuk menentukan pemimpinnya.

Jokowi menganggap pihak yang usulan perubahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode sama dengan menampar mukanya dan hanya mencari muka.

Guru Besar Hukum Tata Negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Juanda, mengatakan penambahan masa jabatan presiden kepentingan kelompok.

Penambahan periode jabatan presiden justru akan berpotensi melahirkan sistem oligarki dan pemerintahan yang korup.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyatakan, wacana tersebut merupakan aspirasi dari publik.

Refly Harun mengusulkan masa jabatan Presiden diperpanjang jadi enam hingga tujuh tahun, tapi cukup satu periode.

Sekjen PDIP menuturkan bila partainya memang mengusulkan amendemen UUD 1945 dilakukan, namun secara terbatas.