tirto.id - Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan kekesalan kepada para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu terungkap ketika Sekretariat Presiden mengunggah isi rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/4) yang ditayangkan pada 6 April 2022.
Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta para menteri dan kepala lembaga untuk peka di tengah dua permasalahan besar Indonesia dan dunia, yakni krisis pangan dan energi. Ia minta seluruh jajaran pemerintahan peka terhadap masalah yang dialami publik. Jokowi minta jajaran untuk berani berbicara dan mengambil sikap.
“Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif pada kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat, nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet.
Jokowi mengambil contoh sejumlah kasus yang ramai di publik. Ia menyinggung soal sikap pemerintah yang tidak jelas dalam polemik harga maupun kelangkaan minyak goreng. Ia juga menyinggung soal masalah harga pertamax yang naik, tetapi tanpa kejelasan.
“Harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi? Yang kedua pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa, mengenai ini," kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, “Hati-hati. Kenapa pertamax? Ceritain dong kepada rakyat. Ada empati kita gitu loh, Nggak ada. Yang berkaitan dengan energi nggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi.”
Khusus isu bahan pokok, Jokowi meminta agar jajaran tidak hanya membahas soal minyak goreng. Ia ingin urusan beras, kedelai, gandum dan kebutuhan lain dibahas secara detail. Jokowi tidak ingin kabinet justru dituding tidak bekerja untuk rakyat.
Oleh karena itu, Jokowi ingin agar jajarannya bisa turun ke lapangan dan menyusun kebijakan dengan baik diikuti dengan pernyataan yang empati kepada masyarakat.
"Kalau kerja gak detail, kerja gak betul-betul, dilihat betul, dan kita ini diam semuanya. Nggak ada statement, hati-hati. Dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain, nggak kerja atau mungkin nggak ngapa-ngapain, nggak kerja," tegas Jokowi.
"Sekali lagi merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan dan memberikan sekali lagi pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat,” kata Jokowi menegaskan.
Peringatan bagi Para Menteri
Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam melihat, marah-marah Jokowi adalah peringatan bagi para menteri. Penentuan materi minyak goreng dan pertamax adalah peringatan keras kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Perdagangan M. Luthfi karena tidak mampu mengatasi masalah publik.
“Jokowi marah-marah itu sebagai sebuah peringatan atau warning bagi menteri terkait khusunya menteri perdagangan dan menteri ESDM yang tidak melakukan komunikasi ke publik kenapa minyak goreng hilang atau mahal di pasaran dan kenapa pemerintah menaikkan harga pertamax dan mengurangi subsidi,” kata Imam saat dihubungi reporter Tirto.
Ia mengingatkan, kemarahan tersebut wajar karena Jokowi tidak ingin citra kepercayaan pemerintah turun akibat tidak ada penjelasan secara tepat dari kementerian terkait. Pernyataan Jokowi juga tegas dengan menyinggung pemerintah dinilai tidak bekerja karena tidak ada komentar dalam kasus penting seperti masalah minyak goreng dan pertamax.
Arif mengingatkan bahwa kemarahan Jokowi bukan kali pertama, terutama untuk Menteri Perdagangan M Luthfi yang 4 bulan belum mampu menormalisasi minyak goreng. Namun kemarahan Jokowi tidak bisa dikaitkan satu sama lain. Ia mencontohkan ketika Jokowi marah-marah soal minimnya belanja produk lokal. Kemarahan Jokowi kala itu dipicu karena Jokowi memang berkomitmen mengutamakan produk lokal.
Meski tidak bisa dikaitkan satu sama lain, kata Arif, bukan berarti reshuffle tidak bisa terjadi. Ia menilai Jokowi bisa saja me-reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju demi meningkatkan kepercayaan publik.
"Saya kira reshuffle ini menjadi titik poin di mana kementerian-kementerian yang kinerjanya buruk bisa segera diganti dengan orang-orang yang kompeten sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah di satu sisi dan di sisi lain juga akan membuat masyarakat merasa hadir pemerintahan Presiden Jokowi-Maruf Amin," kata Imam.
Pemerhati politik dari Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo juga melihat kemarahan Jokowi wajar karena ia ingin mengingatkan kepada jajaran bahwa ada masalah di depan mata akibat dinamika global sebagai dampak perang Rusia-Ukraina maupun krisis kelanjutan pandemi COVID.
Menurut Kunto, pernyataan Jokowi juga tepat dengan mendorong jajaran berani berbicara demi menekan dampak turunan krisis dunia.
“Jadi komunikasi memang jadi senjata yang ampuh untuk satu memitigasi krisis ini. Krisis ini menyebar ke politik dan krisis sosial yaitu mungkin adanya konflik horizontal maupun konflik vertikal. Jadi menurut saya komunikasi ini menjadi penting memang dan saya sangat setuju dengan Pak Jokowi," kata Kunto kepada reporter Tirto.
Kunto memandang, menteri-menteri memang perlu memberikan informasi dan komunikasi krisis kepada publik, apalagi krisis mulai terasa seperti kasus kelangkaan solar atau kenaikan pertamax. “Jadi menurut saya kalau ini tidak dikomunikasikan dengan baik, maka reaksi warga bisa jadi sangat negatif. Reaksi warga sangat negatif karena mereka tidak paham apa yang akan terjadi," kata Kunto.
Sementara itu, penggunaan contoh Jokowi yang menyasar pada menteri ESDM, menteri perdagangan dan kemungkinan menteri BUMN menandakan ada dua pesan Jokowi. Pertama, Jokowi ingin kementerian yang berurusan dengan masalah kelangkaan energi atau pangan bisa sadar soal krisis tersebut.
Poin kedua adalah Jokowi khawatir ada sentimen negatif kepada pemerintah. Hal tersebut tidak terlepas dari kuatnya narasi penundaan pemilu yang kerap ditolak publik, angka survei kinerja pemerintah yang memburuk hingga kemunculan demonstrasi publik.
"Jadi menurut saya ini adalah reaksi yang sangat logis dari Pak Jokowi untuk kemudian mendorong menteri-menterinya untuk berkinerja dengan lebih baik dan mengkomunikasikan pesan-pesan pemerintah dengan lebih baik juga," kata Kunto.
Lalu, apakah marah-marah Jokowi akan mengarah pada reshuffle? Kunto pesimistis dengan spekulasi ini. Akan tetapi, ia menduga Jokowi belum berencana untuk mereshuffle jika mengacu pada adat Jawa.
“Jadi kalau reshuffle kabinet ya mungkin ada, tapi ya kita tunggu. Kalau Pak Jokowi masih marah-marah nih, kayaknya belum. Belum ada reshuffle. Kalau sudah diam, ya kita bisa berharap akan ada reshuffle dalam waktu dekat," kata Kunto.
Akan tetapi, Kunto menambahkan bahwa potensi reshuffle bisa terjadi karena Jokowi sedang memasang tenggat waktu tertentu kepada kementerian yang bermasalah. Kunto yakin, Jokowi akan mengganti ketika para menteri terkait tidak mampu memenuhi ekspektasinya.
"Menurut saya pemerintah harus membuktikan bahwa pemeirntah melakukan sesuatu. Nah, ini menurut saya harus dilakukan oleh menteri-menteri Pak Jokowi sebelum akhirnya Pak Jokowi lah yang harus membuktikan bahwa dia melakukan sesuatu dengan me-reshuffle menteri-menterinya,” kata Kunto.
Diklaim Tak Berhubungan dengan Reshuffle
Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini mengklaim kinerja pemerintah justru sudah baik. Namun Jokowi yang dinilai punya sikap workaholic ingin agar semua pekerjaan bisa memenuhi target yang lebih baik.
"Kalau dikaitkan dengan reshuffle, jangankan presiden negur menteri, soal hari saja orang sudah kait-kaitkan dengan reshuffle. Tiap mau Rabu pon, teman-teman media langsung tanya reshuffle. Saya pun kadang tidak paham kapan Rabu pon. Saya tidak punya kalender Jawa," kata Faldo dalam keterangan, Selasa kemarin.
Faldo pun menegaskan, kewenangan reshuffle berada di tangan Presiden Jokowi. Akan tetapi, ia memastikan pemerintahan berjalan baik dan terus dievaluasi untuk semakin lebih baik.
"Soal reshuffle hanya presiden yang tahu waktu tepatnya, jadi atau tidak. Namun tim yang sudah ada saat ini sudah bekerja dengan optimal, meskipun perlu terus evaluasi dan peningkatan. Evaluasi sudah rutin dilakukan. Ada yang sudah baik dibuat lebih baik lagi. Yang lemah diperkuat. Yang lambat dipercepat," kata Faldo.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga menilai aksi marah-marah dengan penandaan menteri perdagangan dan menteri ESDM lewat kasus minyak goreng maupun pertamax bukan mengarah kepada kemungkinan reshuffle.
"Ya [itu] analisamu saja,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Moeldoko menegaskan, Jokowi marah karena situasi saat ini tidak mudah akibat kenaikan harga yang merupakan imbas kondisi global. Di sisi lain, pemerintah mengalami tantangan dalam komoditas tertentu.
“Sebagai contoh pupuk, dulu kita impor bahan bakunya itu dari Belarus, tapi di-ban pembayaran USD oleh Amerika sehingga harus beli ke Kanada, harganya lebih dari dua kali lipat. Kedelai, juga demikian, kedelai kita impor hampir sekian puluh persen dominan kita impor besar sekali," kata Moeldoko.
"Minyak juga lagi naik. Kondisi global yang seperti ini maka yang diinginkan presiden adalah kita semuanya fokus kepada apa yang saat ini dihadapi oleh masyarakat,” kata Moeldoko.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz