Masuk tirto.id
tirto.id - Guna menekan dampak buruk polusi udara di kawasan, Malaysia dan Brunei Darussalam sepakat mengaktifkan jalur diplomatik dan mekanisme ASEAN untuk mengatasi kabut asap lintas batas. Keputusan strategis ini diambil dalam Konsultasi Pemimpin Tahunan ke-27 antara PM Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, akhir pekan ini.
Melansir The Star, hal itu disepakati dalam Konsultasi Pemimpin Tahunan ke-27 (Annual Leaders' Consultations/ALC-27) dalam pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah.
Langkah tersebut sebelumnya juga telah disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan pada Jumat (21/8/2026). Ia mengatakan Malaysia akan menggunakan jalur diplomatik ASEAN untuk mencari solusi atas persoalan kabut asap lintas batas yang berdampak pada sejumlah wilayah di kawasan.
Adapun menurut data dari portal Sistem Manajemen Indeks Polusi Udara Malaysia (APIMS), pembacaan Indeks Polusi Udara (API) di Serian, Sarawak tercatat sebesar 190 pada pukul 9 pagi hari Sabtu.
Sepuluh wilayah lainnya juga mencatatkan tingkat tidak sehat, yaitu Kuching (182), Samarahan (177), Sarikei dan Sri Aman (173), Sibu (161), Bintulu (157), Samalaju dan Mukah (156) serta Miri dan Bukit Rambai, Melaka masing-masing sebesar 151.
Angka API antara nol dan 50 menunjukkan kualitas udara yang baik, 51 hingga 100 sedang, 101 hingga 200 tidak sehat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat, sedangkan angka di atas 300 dikategorikan sebagai berbahaya.
Soal Asap Lintas Batas, BNPB Minta Tetangga Tak Menyalahkan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura tidak saling menyalahkan terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB, Berton Pandjaitan, mengatakan karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan bersama tanpa memperdebatkan sumber asap secara spekulatif.
Berton mengatakan pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap kemungkinan dampak asap lintas batas. Pemerintah, menurut dia, telah mengerahkan sumber daya besar untuk mengendalikan karhutla.
"Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan karhutla," ujarnya.
Penanganan dilakukan melalui pemadaman darat, patroli dan pemadaman udara, water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca, hingga penguatan personel TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Berton menyebut pemerintah telah mengerahkan 52 pesawat untuk operasi karhutla di enam provinsi prioritas. Sebanyak 30 pesawat beroperasi di Kalimantan, sedangkan 22 pesawat lainnya ditempatkan di Sumatra.
Pemerintah juga menambah kekuatan TNI AU untuk memperkuat operasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan.
"Jadi fokus kita saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin, karena apabila sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi dampak lintas batas juga dapat kita tekan," ucap Berton.
Menurut dia, pergerakan asap juga perlu dilihat berdasarkan data meteorologi. Faktor yang diperhatikan antara lain arah dan kecepatan angin, kondisi atmosfer, serta hasil pemantauan satelit dan lapangan.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Siti Fatimah
