Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam ditunjuk sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ia menegaskan tidak ada penunjukan tersebut.
"Tidak ada, tidak benar," kata Prasetyo ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Isu Haji Isam Jadi Koordinator Sempat Viral di Medsos
Isu penunjukan Haji Isam sempat trending di media sosial. Terpantau sejumlah pemberitaan melaporkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Haji Isam, yang menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Energi, Pangan, dan Infrastruktur, untuk memimpin operasi penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Penunjukan itu diklaim disampaikan melalui Menteri Pertahanan pada Sabtu (22/8/2026) dan Haji Isam kemudian memimpin rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda Kalsel, termasuk Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, hingga Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin.
Prasetyo mempertanyakan sumber isu tersebut hingga beredar luas.
"Enggak, siapa yang mencetuskan isunya?" ujarnya, sebelum menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial belum tentu benar.
"Di medsos kan banyak trending tapi kan belum tentu itu yang bener dan itu jadi masalah," sambung dia.
Pemerintah Tunjuk Koordinator Tunggal
Prasetyo menjelaskan, yang benar adalah pemerintah pusat meminta seluruh pihak turut membantu penanganan karhutla, bukan menunjuk satu koordinator tunggal.
Ia mengatakan pemerintah telah membagi wilayah atensi kepada sejumlah pejabat setingkat menteri.
"Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak. Kewenangannya bukan disitu dan kita pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah. Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," ujarnya.
Ia menyebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) termasuk pejabat yang mendapat pembagian wilayah, sementara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) juga bertanggung jawab atas satu wilayah tertentu.
"Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain lho ya. Ini hanya membagi atensi supaya koordinasi juga cepat," kata Prasetyo.
Kerahkan 3 Batalion TNI dan Respons Asap Lintas Negara
Prasetyo juga memastikan belum ada rencana pembentukan satuan tugas (satgas) khusus penanganan karhutla, karena koordinasi lintas sektor yang berjalan saat ini dinilai sudah cukup kuat.
"Saya kira belum, karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat," ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan tambahan peralatan seperti helikopter water bombing, alat pelindung diri (APD), hingga penambahan personel telah dipenuhi. Menurutnya, penambahan personel dari tiga batalion TNI telah beroperasi di lapangan hari ini.
"Kemudian kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan, termasuk heli water bomb, termasuk sampai APD dan penambahan pasukan sudah semua dikerjakan dan hari ini penambahan personil dari 3 batalion sudah beroperasi. Sama-sama kita keroyok," kata Prasetyo.
Soal dampak asap karhutla yang meluas hingga ke negara tetangga, Prasetyo mengatakan koordinasi telah dilakukan baik secara informal maupun formal melalui Menteri Luar Negeri, Sugiono.
"Kalau secara informal ada, secara formal juga melalui Pak Menlu tentu ada komunikasi. Karena kita berusaha secepatnya menangani karhutla," ujarnya.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Siti Fatimah
