tirto.id - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendorong Penyidik Polda Metro Jaya berani melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri usai diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Penyidik Polri harus berani menahan Firli, karena alasan objektif dan subjektif.
"Saya berharap betul, penyidik Polda berani melakukan penahanan terhadap Pak Firli, karena ini perkara korupsi," kata Boyamin seperti ditulis Antara, Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Menurut dia, Firli sebagai Ketua KPK non-aktif memiliki kapasitas untuk melakukan hal-hal seperti melarikan diri, mempengaruhi saksi maupun tidak kooperatif. Hal ini, kata dia, melihat jejak rekam Firli Bahuri selama pemeriksaan sebagai saksi, yang bersikap tidak kooperatif, seperti mangkir dua kali pemeriksaan.
"Jadi penahanan itu sangat dibutuhkan, karena track record dari Pak Firli yang tidak kooperatif yang dipanggil bahkan mangkir sampai dua kali. Sehingga sangat perlu karena alasan subjektif karena itu tadi kekhawatiran," tuturnya.
Selain itu, alasan objektifnya bahwa ancaman hukuman dalam kasus pemerasan oleh Pimpinan KPK ini di atas lima tahun. "Sebagaimana diatur KUHAP, ancaman hukuman di atas lima tahun ya ditahan," kata Bonyamin.
Boyamin menilai, ada potensi Firli Bahuri tidak ditahan, karena bisa mengajukan permintaan untuk tidak ditahan. Terlebih, beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian rata-rata penahanan dilakukan belakangan.
Berbeda dengan KPK dan Kejaksaan RI yang melakukan penahanan terhadap para tersangka korupsi. "Ya karena kasus menjadi perhatian publik, mestinya ya lebih tegas, Polda berani melakukan penahanan," tegas Boyamin.
Boyamin menyebut, pihaknya bakal menggugat secara praperadilan apabila penyidik Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri usai pemeriksaan hari ini.
"Kita dorong lah untuk dilakukan penahanan, tapi kalau nanti sampai beberapa saat juga tidak dilakukan penahanan MAKI tetap seperti biasa mencadangkan gugatan praperadilan, karena penyidik tidak serius," ujar Boyamin.
Boyamin juga menekankan bahwa publik akan kecewa bila penyidik tidak melakukan penahanan. "Karena apa pun proses penanganan korupsi itu harus lebih dari perkara umum diselesaikan secepatnya, dan diutamakan dari perkara lain," tandas dia.
Editor: Anggun P Situmorang
