tirto.id - Sekitar 80,9 persen responden dari total 1.000 responden dalam survei Litbang Kompas menyatakan puas atas kinerja 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hanya 19,1 persen responden yang menyatakan tidak puas berdasarkan survei yang digelar selama 4-10 Januari 2025 di 38 provinsi dengan angka margin of error 3,10 persen dan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen.
Menurut Litbang Kompas, survei Prabowo-Gibran lebih baik dibandingkan pendahulunya Presiden Joko Widodo saat menjabat bersama Jusuf Kalla. Di Januari 2015, pasangan tersebut tercatat mendapat kepuasan publik sebesar 65,1 persen dan masih ada 34,9 persen masyarakat yang tidak merasa puas.
Litbang Kompas berpendapat, alasan publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran tidak lepas dari pelaksanaan kebijakan makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari 2025. Citra Prabowo-Gibran semakin dinilai baik oleh publik dengan batalnya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang kini hanya dikenakan pada barang premium saja.
Selain itu, guyuran bantuan sosial (bansos) yang menjadi penopang kehidupan masyarakat lapis bawah juga menguatkan persepsi positif Prabowo-Gibran. Kemudian, program bansos tersebut telah dilakukan sejak awal beberapa hari setelah Prabowo-Gibran dilantik.
Selain itu, Prabowo-Gibran juga memiliki topangan politik yang kuat dari semua elemen partai di DPR. Menurut Litbang Kompas, hal itu menjadi salah satu faktor yang membuat citra Prabowo-Gibran kian positif dibanding Jokowi-Jusuf Kalla satu dekade lalu di masa 100 hari pertama kerja mereka.
Meski tanpa resistensi, sejumlah fraksi di DPR tetap memberikan catatan kepada Prabowo. Salah satunya dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah. Abdullah meminta Prabowo untuk tegas kepada aparat penegak hukum. Ia mengacu pada fenomena polisi yang tidak menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
"Jangan menunggu masalah itu viral, baru kemudian polisi bergerak. Hal itu tidak boleh terjadi lagi. Penegak hukum harus terus berbenah," kata Abdullah dalam keterangan tertulis.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyatakan bahwa penilaian bagi kinerja Prabowo-Gibran tidak bisa dilakukan dalam waktu 100 hari. Menurutnya waktu tersebut terlalu singkat dan idealnya penilaian pemerintahan bisa dilakukan pasca setahun masa kerja.
"Ya tadi seperti yang saya katakan tadi, ini kan terlalu muda dan awal sekali, satu tahun paling tidak di dalam perspektif pandangan saya, diperlukan waktu sedemikian rupa," kata Surya Paloh.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
