tirto.id - Setelah melantik jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk 12 orang sebagai wakil menteri pada Jumat (25/10/2019). Mereka berasal dari kalangan profesional, kader partai, bahkan relawan.
Lima profesional yang direkrut Jokowi yaitu Budi Gunadi Sadikin (Direktur Utama Mining Industry Indonesia) dan Kartika Wirjoatmojo (Direktur Utama Bank Mandiri) sebagai Wakil Menteri BUMN, Mahendra Siregar (Dubes RI untuk Amerika Serikat) sebagai Wamen Luar Negeri, Alue Dohong (Deputi Badan Restorasi Gambut) sebagai Wamen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal) sebagai Wamen Keuangan.
Lima orang berikutnya berasal dari partai. Mereka yakni Zainut Tauhid (PPP) sebagai Wamen Agama, Jerry Sambuaga (Golkar) Wamen Perdagangan, John Wempi Wetipo (PDIP) Wamen PUPR, Surya Tjandra (PSI) Wamen Agraria dan Tata Ruang, dan Angela Tanoesoedibjo (Perindo) sebagai Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Sisanya: eks Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf Sakti Wahyu Trenggono yang mendapat posisi Wamen Pertahanan; dan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi yang menjabat Wamen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Jabatan Kementerian Rentan Konflik Kepentingan
Direktur Pusat Kajian dan Riset Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menilai struktur kabinet menteri dan wakil menteri di periode kedua Jokowi itu mengedepankan aspek akomodasi politik bagi mereka yang “berjasa” di Pilpres 2019.
"Itu sangat jelas kelihatan. Akhirnya muncul orang-orang yang punya relasi dengan elite partai juga," kata Aditya saat dihubungi wartawan Tirto, Sabtu (26/10/2019) siang.
Aditya mencontohkan penunjukan Menteri PPPA yang baru, I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Bintang merupakan istri Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah era Kabinet Kerja (2014-2019).
"Jadi artinya, sirkulasinya hanya di elite saja. Mungkin ada beberapa diambil dari luar pak Jokowi, tapi setelah diperhatikan itu bagian juga dari timses. Erick Thohir dan Ketua Projo," katanya.
"Elite politik kita masih berputar di orang-orang itu saja. Baik di eksekutif dan legislatif kan putarannya situ-situ aja. Dan sekarang banyak elite partai sedang mendidik anak-anaknya untuk bisa memperpanjang nafas. Nadiem Makarim juga termasuk elite, dia anaknya Nono Makarim. Meskipun bukan orang partai tapi elite juga," lanjutnya panjang lebar.
Aditya juga menilai, ada perbedaan potensi kesempatan konflik kepentingan di jajaran menteri dan wakil menteri yang dibentuk oleh Jokowi. Aditya menjelaskan, konflik kepentingan yang dimaksud adalah memudahkan atau memuluskan bisnisnya kelompok-kelompok tertentu lewat posisinya sebagai pejabat publik.
Menurut Aditya, menteri merupakan posisi yang jelas dan tegas tak boleh memiliki konflik kepentingan. Namun, meski dilepas, jabatan tersebut tentu saja bisa menguntungkan keluarga atau dinasti mereka.
"Kalau dia seorang polisi, ya harus pensiun. Conflict of interest yang lain adalah si menteri ini, dia enggak boleh punya jabatan-jabatan di luar itu juga, komisaris perusahaan misalnya. Itu harus dilepas semua," katanya.
Hal tersebut berbeda dengan posisi 12 wakil menteri. Menurut Aditya, tak ada aturan baku dari kerja wakil menteri.
"Kalau Wakil Menteri itu yang repot, karena memang enggak diatur. Nambah birokrasi lagi. Saya dengar Wakil Menteri itu masih boleh menjadi komisaris BUMN atau jadi petinggi di mana gitu. Itu perlu dipertegas. Pengaturannya gimana," katanya.
"Publik harus tahu ini semua bahwa menteri dan wakil menteri semuanya ini saling berkaitan satu sama lain, dengan kelompok bisnis ini, kelompok bisnis itu. Publik harus tahu, dengan basis argumen kompromi politik ini tentu akan menguntungkan bisnis ekonomi tertentu. Dan ini akan merugikan publik dan masyarakat itu sendiri. Pasti," tambahnya.
Relasi Politik Para Elit
Jika dikulik lebih mendalam, beberapa nama yang terdapat dalam jajaran kabinet Jokowi memang memiliki relasi satu sama lain dengan pengusaha dan politikus di Indonesia.
Jerry Sambuaga misalnya, sebelum terpilih menjadi Wakil Menteri Perdagangan, Politikus Partai Golkar itu duduk sebagai anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019, Dapil Sulawesi Utara.
Ia memiliki sebuah perusahaan konsultasi bernama The Zoom Strategist, yang secara khusus mengkaji kebijakan dan strategi di dalam bidang politik dan pemerintahan.
Jerry merupakan putra dari Theo L. Sambuaga, politisi senior Partai Golkar, yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman Indonesia pada era Kabinet Reformasi Pembangunan--era Presiden BJ Habibie. Saat ini, Theo diketahui merupakan Presiden Komisaris PT. Lippo Cikarang.
Jokowi juga memilih Wasekjen Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, Angela maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo, namun gagal melenggang ke Senayan.
Angela merupakan direktur perusahaan induk dari stasiun RCTI, MNC, dan Global TV berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 30 September 2016, demikian berdasarkan situs resmi MNC. Tahun 2019, Angela menjabat sebagai Managing Director PT Global Informasi Bermutu (GTV/Global TV) di stasiun televisi grup MNC.
Angela adalah putri dari Harry Tanoesoedibjo yang merupakan bos dari MNC TV dan Ketua Umum Partai Perindo. Ia juga telah menikah dengan seorang pengusaha bernama Michael Dharmajaya.
Harry Tanoe dan Michael sendiri berada di jajaran Dewan Direksi MNC Land: perusahaan properti yang menjadi salah satu pilar bisnis utama dari MNC Group, yang fokus dalam pengembangan properti, pengelolaan properti, dan penyediaan jasa layanan properti di Indonesia.
Usaha Harry Tanoe tak hanya itu. Ia juga memiliki kerja sama beberapa usaha dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di bidang properti dan pariwisata resort. Perusahaan Trump memiliki dua kerja sama bisnis dengan MNC Group untuk proyek pembangunan hotel di Bali dan Bogor.
Satu lagi yang banyak disorot adalah ST Burhanuddin yang dipilih oleh Jokowi sebagai Jaksa Agung di Kabinet Indonesia Maju. Burhanuddin sebenarnya sudah lama meninggalkan lembaga kejaksaan. Dia tercatat pensiun pada tahun 2014. Jabatan tertingginya sebelum pensiun adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun).
Kariernya di kejaksaan tercatat mulai menanjak sejak 1999. Banyak jabatan strategis yang pernah dipegang ST Burhanuddin pada 1999-2014.
Saat menjabat Jamdatun, ST Burhanuddin pernah menangani perkara besar, yakni eksekusi penyitaan aset Yayasan Supersemar guna membayar hukuman denda yang dijatuhkan pengadilan. Namun, sampai ia pensiun pada Agustus 2014, eksekusi itu belum tuntas. Sebab, ada salah ketik dalam putusan Mahkamah Agung soal nominal denda ke Yayasan Supersemar (seharusnya Rp185 miliar tertulis Rp185 juta).
ST Burhanuddin tercatat sudah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada 2013, untuk mengubah isi putusan itu. Pada Juli 2015, MA mengabulkan PK Kejagung. Putusan itu menyatakan yayasan milik keluarga Soeharto tersebut harus membayar Rp4,4 triliun ke negara. Hingga kini, penyitaan semua aset Yayasan Supersemar belum tuntas. Sampai akhir tahun 2018, Kejagung baru menyita sebagian dari aset yayasan itu, termasuk Gedung Granadi.
Meskipun memiliki latar belakang sebagai jaksa karier, ST Burhanuddin bukan sama sekali tidak berhubungan dengan politik. Sebab, ia merupakan adik kandung politikus senior PDIP, yakni TB Hasanudin.
Sanggahan dari Partai
Politikus Partai Golkar Misbakhun menepis adanya dugaan konflik kepentingan dalam pemilihan jajaran menteri dan wakil menteri di kabinet Jokowi-Maruf. Ia mengaku yakin bahwa Jokowi telah melalui proses kajian dan penelitian yang panjang.
"Soal posisi orang tua Jerry di Lippo, sebaiknya jangan dikait-kaitkan dengan posisi baru Jerry Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Saya yakin Jerry Sambuaga bisa menjaga dengan baik mana hubungan antara orang tua dengan anak dan posisi dia sebagai Wakil Menteri dalam rangka menjalankan tugas negara," kata Misbakhun saat dikonfirmasi, Sabtu siang.
"Saya juga yakin, Pak Theo Sambuaga sebagai orang tua dan sekaligus politisi senior Partai Golkar bisa memisahkan dan tahu soal itu karena beliau juga pernah menjadi menteri. Sehingga terlalu jauh mengkaitkan adanya benturan kepentingan dengan posisi Jerry Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan dengan Pak Theo Sambuaga sebagai Komisaris di Lippo Group," tandasnya.
Di waktu terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq, merespons tudingan bahwa terpilihnya Angela Tanoe berpotensi membawa konflik kepentingan bisnis ayahnya ke Kabinet Indonesia Maju. Ia yakin betul tudingan itu tidak kuat karena Angela akan bekerja secara profesional.
"Kritik boleh-boleh saja, yang terpenting adalah Angela tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan industri usaha bapaknya. Angela akan profesional, dan saya pastikan dari pihak partai tidak akan ikut-ikutan ngatur, apalagi minta proyek," kata Rofiq saat dikonfirmasi wartawan Tirto, Minggu (27/10/2019) pagi.
Ia mempersilakan publik dan masyarakat luas untuk protes dan mengkritik jika memang suatu saat Angela diketahui melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
"Bila nanti publik mengetahui ada penyalagunaan kekuasaan, silakan masyarakat komplain dan mengkritik, atau bahkan menyampaikan ke presiden," lanjutnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Widia Primastika
