tirto.id - I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengaku bidang perempuan dan anak "bukan passion" dia. Perempuan kelahiran Bali 24 November 1969 ini lantas menegaskan kalau kegemarannya ada di "bidang ekonomi dan pembangunan".
Sekilas pernyataan tersebut biasa-biasa saja. Tidak semua orang, tentu saja, yang mau bertungkus lumus dengan bidang perempuan dan anak, apalagi berada di barisan paling depan mengadvokasi agar kehidupan dua kelompok ini bisa lebih baik.
Masalahnya, Gusti Ayu wajib melakukan itu karena dia baru saja didaulat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Gusti Ayu mulai menjabat pada 23 Oktober kemarin, dan--kalau tidak diganti di tengah jalan--akan bekerja sampai 2024.
Gusti Ayu tahu betul dia kurang pengalaman di bidang perempuan dan anak. Tapi dia menegaskan di dalam hidupnya "tidak ada istilah tidak mungkin; tidak ada istilah tidak bisa."
Gusti Ayu adalah politikus PDIP, partai pemenang Pileg 2019 yang mendapat kursi terbanyak di Kabinet Indonesia Maju.
Sekretaris DPD PDIP Bali I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan Gusti Ayu direkomendasikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Megawati ingin ada perwakilan orang Bali dalam kabinet Jokowi.
Pernyataan ini secara tidak langsung membuktikan penunjukan Gusti Ayu memang bukan karena kapasitasnya.
Suaminya, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, juga politikus PDIP. Dia bukan sembarang kader. Gede Ngurah Puspayoga adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah era Kabinet Kerja (2014-2019), juga pernah menjabat Wali Kota Denpasar.
Karier Gusti Ayu memang banyak dihabiskan di dunia ekonomi.
Saat suaminya menjabat menteri, misalnya, Gusti Ayu menjabat Ketua Bidang Manajemen Usaha di Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas). Sebelum dilantik jadi menteri, dia berstatus ASN di Sekretariat Daerah Kota Denpasar, asisten II, yang membidangi ekonomi dan pembangunan.
Dengan bekal pengalaman itulah Gusti Ayu mengatakan akan fokus mengembangkan kemampuan wirausaha perempuan selama menjabat Menteri PPPA.
"Kalau soal kewirausahaan, otak saya sudah mulai jalan, nih," ujar Gusti ayu dalam pertemuan pertama dengan sejumlah staf Kementerian PPPA, Rabu (23/10/2019) kemarin.
Selain di bidang ekonomi, Gusti Ayu sebenarnya punya pengalaman sebagai penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Koperasi dan UKM. Masalahnya, Dharma Wanita belum bisa melepaskan diri dari citra domestifikasi dan depolitisasi perempuan. Isu-isu yang sensitif dan aktual seperti kekerasan terhadap perempuan tak pernah mereka advokasi secara serius.
Kualitas Diragukan
Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menilai dipilihnya Gusti Ayu karena Jokowi melihat isu perempuan masih sebatas masalah ekonomi.
"Kalau kami kan biasanya mengecek rekam jejaknya sebelum dia dipilih jadi menteri. Kalau saya lihat, kan, dia sempat jadi atlet dan sempat di dharma wanita, serta fokus di wirausaha," ujar Mariana kepada reporter Tirto, Rabu (23/10/2019). "Jadi saya lihat, pak Jokowi ini lebih melihat fungsi KPPPA lebih ke ekonomi, keluarga, di mana perempuan itu menjadi agen ekonomi."
Sementara untuk Gusti Ayu sendiri, Mariana belum mau memberikan penilaian lebih jauh. "Kami lihat dulu menteri yang baru ini, apakah ia sebetulnya punya wawasan yang cukup untuk menjalankan lembaga pemberdayaan perempuan ini."
Ia hanya berharap Gusti Ayu "mengembalikan fungsi-fungsi kementerian ini, alasan lahirnya kementerian ini." Sebab, menurutnya, Kementerian PPPA yang lalu lebih fokus mengadvokasi anak. "Padahal mandatnya itu perempuannya dulu yang diutamakan, mulai dari diberdayakan, hak-hak individunya dipenuhi," ujar Mariana.
Anna Margret, Ketua Cakra Wikara Indonesia, perkumpulan peneliti yang menekuni kajian sosial-politik dengan perspektif gender, mengatakan dipilihnya Gusti Ayu "hanya mengulang gestur Jokowi pada 2014 ketika menaruh Ibu Yohana dari Indonesia Timur."
"Apa yang bisa direfleksikan? Ya, ada penerapan prinsip inklusivitas, namun sayang sekali tatarannya berhenti di simbolik," katanya saat ditemui di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).
Disebut simbolik karena Yohana tidak ideal jadi Menteri PPPA yang semestinya mampu memahami "isu riil di akar rumput terkait perempuan, seperti isu kekerasan, kematian ibu dan anak."
Ada yang Lebih Kompeten
Anna mempertanyakan kenapa Jokowi malah memilih orang yang tak memiliki rekam jejak mengadvokasi isu perempuan. Faktanya, kata dia, banyak yang lebih kompeten dari Gusti Ayu, misalnya Eva Kusuma Sundari dan Rieke Diah Pitaloka yang sebetulnya sama-sama politikus dari PDIP.
"Siapa yang tidak tahu Eva Sundari di gerakan perempuan? Semua tahu. Tetapi pertanyaan besarnya, kenapa Jokowi tidak memilih itu?" tanyanya, retoris.
Kepada reporter Tirto, Jumat (25/10/2019), Eva Kusuma Sundari mengatakan meski "tidak banyak bicara soal isu perempuan," namun karena punya latar belakang dosen dan pernah bekerja di kementerian membantu suaminya, Gusti Ayu "akan membawa banyak perubahan positif."
"Beliau juga punya empati terhadap subordinasi perempuan karena beliau dari Bali, dan Bali kencang sekali tradisionalnya [budaya patriarki]," sambung Eva. "Dan yang paling penting mudah-mudahan beliau mendapatkan back up system yang cukup."
==========
(Revisi Senin, 28 Oktober 2019: ada perbaikan pada bagian setelah subbab "kualitas diragukan." Sebelumnya kami mengatakan Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin kecewa terhadap pemilihan Gusti Ayu, yang lantas dibantah. Kutipan langsung tidak berubah).
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Rio Apinino
