Menuju konten utama

Kabinet Jokowi: Profil ST Burhanuddin, Wishnutama dan Arifin Tasrif

Kabinet Jokowi-Maruf didominasi kalangan profesional. Di antara mereka ada ST Burhanuddin, Arifin Tasrif, dan Wishnutama.

Kabinet Jokowi: Profil ST Burhanuddin, Wishnutama dan Arifin Tasrif
Presiden Indonesia Joko Widodo, barisan depan keenam dari kiri, dan wakilnya Ma'ruf Amin, ketujuh dari kiri, berpose untuk para fotografer saat pengumuman kabinet baru di Istana Merdeka di Jakarta, Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2019. AP / Dita Alangkara

tirto.id - Nama-nama menteri dan pimpinan lembaga di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi diumumkan pada Rabu pagi (23/10/2019). Kabinet Jokowi-Maruf periode 2019-2024 tersebut dinamakan Kabinet Indonesia Maju.

Terdapat 38 nama yang diumumkan oleh Jokowi. Mereka terdiri atas 34 menteri dan 4 pimpinan lembaga setingkat menteri. Jumlah nama dari kalangan profesional kali ini lebih banyak, yakni 21. Sedangkan orang partai hanya 17.

Wajah baru di kabinet Jokowi-Maruf juga lumayan banyak. Di antara wajah baru tersebut bahkan ada yang namanya masih asing bagi publik. Berikut, profil dan rekam jejak 3 wajah baru di kabinet Jokowi-Maruf. Ketiganya juga merupakan pejabat dari kalangan profesional.

1. Profil ST Burhanuddin (Jaksa Agung)

Presiden Jokowi secara mengejutkan memilih ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Keputusan ini di luar prediksi banyak pihak. Apalagi, nama jaksa karier kelahiran Cirebon 17 Juli 1954 tersebut jarang terdengar di level nasional.

"Yang ke-38 bapak ST Burhanuddin, Jaksa Agung, enggak ada yang tahu? Nanti silakan langsung bertanya ke Pak Burhan, beliau menjaga independensi hukum, menegakkan supremasi hukum dan membangun. Kemarin saya sudah sampaikan complaint handling management ini benar-benar harus diurus [dengan] benar," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Setelah dilantik menjadi Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengaku optimistis sejumlah tunggakan kasus di kejaksaan bisa dituntaskan. "PR-PR kita lihat dulu pekerjaannya nanti baru kita mulai," ujar dia.

ST Burhanuddin sebenarnya sudah lama meninggalkan lembaga kejaksaan. Dia tercatat pensiun pada tahun 2014. Jabatan tertingginya sebelum pensiun adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha (Jamdatun).

Beberapa tahun sebelum aktif di kejaksaan, tepatnya pada 1983, ST Burhanuddin meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Diponegoro (Undip). Kemudian, dia memulai kariernya di kejaksaan dengan mengikuti Pendidikan Pembentukan Jaksa pada 1991.

Kariernya di kejaksaan tercatat mulai menanjak sejak 1999. Adapun jabatan strategis yang pernah dipegang ST Burhanuddin pada 1999-2014 adalah:

  • Kepala Kejaksaan Negeri Bangko, Jambi (1999)
  • Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi
  • Asisten Pidana Khusus Kejati Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
  • Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap
  • Asisten Pengawasan Kejati Jawa Barat
  • Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NAD
  • Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (2007)
  • Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (2008)
  • Inspektur V Jaksa Agung Muda Pengawasan (2009)
  • Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (2010)
  • Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha (2011-2014).
Saat menjabat Jamdatun, ST Burhanuddin pernah menangani perkara besar, yakni eksekusi penyitaan aset Yayasan Supersemar guna membayar hukuman denda yang dijatuhkan pengadilan. Namun, sampai ia pensiun pada Agustus 2014, eksekusi itu belum tuntas. Sebab, ada salah ketik dalam putusan Mahkamah Agung soal nominal denda ke Yayasan Supersemar (seharusnya Rp185 miliar tertulis Rp185 juta).

ST Burhanuddin tercatat sudah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada 2013, untuk mengubah isi putusan itu. Pada Juli 2015, MA mengabulkan PK Kejagung. Putusan itu menyatakan yayasan milik keluarga Soeharto tersebut harus membayar Rp4,4 triliun ke negara. Hingga kini, penyitaan semua aset Yayasan Supersemar belum tuntas. Sampai akhir tahun 2018, Kejagung baru menyita sebagian dari aset yayasan itu, termasuk Gedung Granadi.

Di sisi lain, meskipun memiliki latar belakang sebagai jaksa karier, ST Burhanuddin bukan sama sekali tidak berhubungan dengan politik. Sebab, ST Burhanuddin adalah adik kandung politikus senior PDIP, yakni TB Hasanudin.

Namun, ST Burhanuddin memastikan akan bekerja secara profesional dan tidak mengaitkan posisinya dengan hubungan saudara. "Kami profesional, tidak ada saudara atau apa, misalnya satu rumah, suami-istri saja kadang-kadang partainya saja berbeda kok, apalagi saya bukan orang partai," kata dia seperti dikutip Antara.

2. Profil Wishnutama (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Wishnutama Kusubandio selama ini populer, terutama di kalangan media. Pria kelahiran Jayapura 4 Mei 1976 itu merupakan salah satu pendiri PT Net Mediatama Televisi (Net TV). Di perusahaan ini, Wishnutama pernah menjabat Direktur Utama dan Komisaris Utama.

Saat masih belia, ia menyelesaikan kuliah komunikasi di Mount Ida College, AS. Wishnutama juga menimba ilmu pertelevisian dari Emerson College. Selain itu, ia pun pernah kuliah di The Military College of Vermont, Norwich University.

Wishnutama memulai karier sebagai Production Assistant di New England Cable News Amerika dan menjadi Assistant Director On Air Promotion di WHDH-TV, Boston. Pada 1994, ia kembali ke tanah air dan bekerja di Indosiar hingga menempati posisi Manager Produksi.

Setelah itu, Wishnutama berpindah ke Trans TV mulai 2001 dan sempat menjadi Wakil Direktur Utama. Kariernya terus bersinar di industri televisi. Dia menjadi Direktur Utama TV7 (Trans7) di tahun 2006-2008. Dia pun memegang posisi Direktur Utama Trans TV selama 2008-2012.

Belakangan, selain menjadi 'bos' NET TV, Wishnutama juga menjabat komisaris Kumparan.com. Setelah dipilih menjadi menteri pada 21 Oktober lalu, ia menyatakan mundur dari posisinya di sejumlah perusahaan.

Sebelum dipilih menjadi menteri, Wishnutama disebut-sebut menjadi bagian dari tim kreatif kampanye Jokowi di Pilpres 2019. Dia juga menuai pujian saat menjadi direktur kreatif acara pembukaan Asian Games 2018. Ia merupakan perancang aksi Jokowi menaiki motor di acara pembukaan Asian Games pada Agustus tahun lalu.

Saat acara serah terima jabatan dengan Arief Yahya di Kementerian Pariwisata, Wishnutama mengatakan salah satu rencananya ialah membuat acara berkelas dunia untuk menarik wisatawan asing maupun domestik.

Dia berpendapat agenda acara untuk menarik wisatawan tidak perlu banyak, karena yang penting daya tariknya tinggi. "Misalnya, di Pasadena itu setahun sekali, tapi betul-betul semua orang mau datang," kata Wishnutama.

3. Profil Arifin Tasrif (Menteri ESDM)

Presiden Jokowi menunjuk Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menggantikan Ignasius Jonan. Pria kelahiran Jakarta, 19 Juni 1953 tersebut bukan orang baru pemerintahan.

Jabatan terakhirnya sebelum menjadi menteri adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang pada 2017 hingga 2019. Saat menjabat duta besar, Arifin tasrif terlibat proses penandatanganan Head of Agreement Pengembangan Blok Masela pada 16 Juni tahun ini.

Arifin punya pengalaman panjang memimpin BUMN pupuk. Dia menjabat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (sebelumnya Pusri) pada periode 2010-2015. Sebelumnya, Arifin memegang posisi Dirut PT Petrokimia Gresik di periode 2001-2010 atau selama sembilan tahun.

Pada 2011, alumnus Teknik Kimia ITB itu pernah menerima Honorary Fellowship Award dari AFEO (ASEAN Federation of Engineering Organization), atas kontribusinya dalam dunia keprofesian sebagai insinyur di Indonesia dan regional ASEAN.

Saat menghadiri acara serah terima jabatan dengan Jonan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Arifin mengatakan salah satu tantangan utama instansinya ke depan ialah menekan defisit neraca dagang dan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Selain itu, melanjutkan program BBM satu harga, meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 100 persen dan memenuhi target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025.

"Saya sangat terbuka dengan masukan-masukan semua yang akan memberikan kebaikan, kebaikan kepada Kementerian ini, kebaikan kepada sumber daya yang ada. Kebaikan kita semua," kata Arifin pada Rabu (23/10/2019).

Baca juga artikel terkait KABINET JOKOWI atau tulisan lainnya dari Addi M Idhom

tirto.id - Politik
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Agung DH