tirto.id - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa liberalisasi pendidikan harus dihentikan dalam debat pamungkas Pilpres 2024 di JCC, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam.
Hal tersebut Ganjar utarakan pada segmen kelima dalam debat capres terakhir berkaitan dengan kasus mahasiswa yang tidak mampu bayar kuliah dan harus meminjam dana ke pinjol atau pinjaman online.
“Mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah utang dan pinjol ternyata menjadi problem,” kata pasangan Mahfud MD di Pilpres 2024 itu.
Lantas, apa yang dimaksud dengan liberalisasi pendidikan, contoh, dan dampaknya? Berikut ini penjelasan singkatnya.
Apa Itu Liberalisasi Pendidikan?
Dikutip dari Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman berjudul “Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan” oleh Iskandar Fellang, liberalisasi pendidikan adalah sebuah sistem yang sengaja diciptakan oleh kalangan pemodal untuk mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari institusi pendidikan tersebut.
Liberalisasi pendidikan merupakan upaya untuk menyesuaikan pendidikan dengan arus globalisasi. Hal ini berdampak pada komersialisasi pendidikan.
Jika diterjemahkan secara umum, liberalisasi pendidikan adalah sebuah sistem yang membuat pendidikan secara bebas menjadi komoditas yang diperdagangkan. Sistem ini membuat operasional pendidikan dapat berujung mencari keuntungan lantaran secara mandiri dibiayai oleh penyelenggara.
Contoh Liberalisasi Pendidikan
Muhammad Solihin dalam Jurnal Dimensi Universitas Riau Kepulauan bertajuk “Liberalisasi Sektor Pendidikan di Indonesia Tahun 2004-2011” memaparkan beberapa model dari liberalisasi pendidikan.
Misalnya, sistem pendidikan tinggi yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN). BHMN ini mengatur dan mencari dana sendiri dalam penyelenggaraan pendidikannya. BHMN juga mencari sendiri tambahan dana melalui jalur mandiri guna mengurangi dananya.
Lalu, ada pula sekolah yang hanya bisa dinikmati dengan biaya pendidikan yang cukup mahal. Misalnya, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Hanya orang pintar dan mampu secara finansial yang bisa menikmati akses pendidikan di sana.
Dampak Liberalisasi Pendidikan
Masih dari penjelasan Muhammad Solihin, terdapat sejumlah dampak dari liberalisasi pendidikan, di antaranya sebagai berikut:
- Pendidikan menjadi mahal, menjadi ‘barang mewah’ yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas;
- Terjadi gap dalam kualitas pendidikan;
- Kesempatan memperoleh pendidikan semakin sempit dan diskriminatif;
- Adanya segregasi kelas sosial antara kaya dan miskin.
Respons Full Ganjar
Pernyataan Ganjar soal keinginan menghentikan liberalisasi pendidikan dilontarkan ketika menanggapi pertanyaan capres nomor urut satu, Anies Baswedan, soal masalah pendidikan tinggi di Indonesia, salah satunya tentang biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi.
Menurut Ganjar, semua pihak semestinya bisa mengakses pendidikan, baik yang tidak mampu maupun yang mampu. Pemerintah, kata dia, wajib intervensi untuk menyediakan akses pendidikan kepada kelompok tidak mampu.
“Maka, liberalisasi yang mesti dihentikan ini, menurut saya, mesti juga diimbangi dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu, dan mana yang kurang mampu,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
“Yang kurang mampu mesti mendapatkan intervensi dari pemerintah dan tentu saja, apa yang mesti dikerjakan oleh perguruan tinggi pun dia harus bisa menunjukkan bahwa UKT ini dengan klaster-klaster pembiayaan seperti ini diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka,” tegasnya.
Editor: Yantina Debora
