tirto.id - Promo minuman beralkohol bagi mereka yang bernama 'Muhammad' dan 'Maria' menjadi bumerang bagi Holywings sebagai area bar dan usaha klub malam. Usaha mereka untuk mendongkrak penjualan berbanding terbalik dan menyebabkan sejumlah gerai Holywings di Jakarta dan disusul di daerah lainnya ditutup.
Selain penutupan, polisi menetapkan enam tersangka terkait promosi minuman keras (miras) gratis bagi orang bernama 'Muhammad' dan 'Maria' yang dilakukan Holywings Indonesia. Keenam orang itu, yaitu: EJD (27) sebagai Direktur Kreatif, DAD (27) sebagai Desain Grafis, NDP (36) sebagai Kepala Tim Promosi, EA (22) sebagai Admin Tim Promo, AAB (25) Sosial Media Officer, dan AAM (25) sebagai admin tim promo.
Adapun 12 gerai Holywings yang ditutup oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan antara lain: Holywings Tanjung Duren, Kalideres, Kelapa Gading Barat, Tiger, Dragon, Pantai Indah Kapuk, Reserve Senayan, Epicentrum, Mega Kuningan, Garrison, Gunawarman, dan Vendetta Gatsu.
Meski ditutup oleh Anies Baswedan, namun ia tidak terjun langsung. Anies hanya menginstruksikan melalui bawahannya yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.
“Sesuai arahan gubernur untuk bertindak tegas, sesuai ketentuan dan menjerakan, serta rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami sebagai Dinas PM-PTSP menetapkan izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kepala DPMPTSP DKI, Benny Agus Chandra di Jakarta, Senin (27/6/2022).
Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disprekraf) DKI, Andhika Permata menjelaskan, pihaknya menemukan beberapa kesalahan yang menjadi dasar rekomendasi pelanggaran. Salah satunya, hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA).
“Serta pengamatan lapangan, beberapa outlet Holywings Group yang berada di wilayah Jakarta terbukti belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi," kata Andhika.
Sertifikat standar KBLI 56301 merupakan Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia yang harus dijalankan oleh operasional, yakni sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan non-alkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usaha.
Penelusuran lebih lanjut, Holywings Group juga ternyata melanggar beberapa ketentuan dari DPPKUKM DKI terkait penjualan minuman beralkohol di 12 outlet Holywings Group di DKI Jakarta.
Para pelaku usaha hanya memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47221 untuk minuman beralkohol, di mana penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak untuk diminum di tempat.
Sedangkan hasil pengawasan di lapangan, usaha tersebut melakukan penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat yang secara legalitas harus memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung golongan B dan C dengan PB-UMKU KBLI 56301.
“Dari tujuh outlet memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) KBLI 47221, bahkan ada lima outlet lainnya yang tidak memiliki surat tersebut,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DKI, Elisabeth Ratu Rante Allo.
Ternyata kebijakan Anies menjadi efek domino bagi cabang Holywings di daerah lain di luar DKI Jakarta. Dalam catatan Tirto, sejumlah outlet Holywings ditutup seperti di Bekasi, Semarang, hingga Surabaya. Bahkan outlet Holywings di Bandung memilih menutup diri karena kasus yang saat ini sedang berlangsung.
Meski kebijakan Anies banyak diikuti oleh pemerintah daerah di luar Jakarta, ternyata kritik demi kritik masih diterima. Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyebut, Pemprov DKI kecolongan menegakkan izin usaha. Hal itu dikarenakan kebijakan penutupan 12 gerai baru dilaksanakan setelah viral kasus promosi minuman alkohol yang mencederai umat beragama.
“Banyak jadi pertanyaan kenapa pemprov baru bertindak setelah viral masalah Holywings ini. Outlet-outlet ini bukan baru berdiri satu dua minggu, kenapa bisa sampai lolos dari pengawasan? Jangan-jangan banyak usaha lain yang tidak ikut aturan, tapi beroperasi, kami harap dapat ditinjau lagi," ucapnya.
Anggota Komisi E DPRD DKI itu berharap situasi ini menjadi momen evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penegakan hukum tanpa terkecuali.
“Harusnya pemprov malu karena kecolongan ini. Jangan sampai penindakannya tebang pilih, coba diperiksa lagi izin-izin usaha tempat lain. Kasihan mereka yang sudah taat hukum, pasti ada kecemburuan,” ucapnya.
Selain itu, Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono meminta Gubernur Anies untuk mengakomodir eks karyawan Holywings menjadi anggota JakPreneur. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari dampak yang lebih besar.
“Gerak cepat Satpol PP untuk menutup outlet Holywings patut diapresiasi, ini bagian dari pembinaan dan penertiban. Namun, Pemprov DKI Jakarta harus meminimalisir dampak yang lebih besar, salah satunya dengan memasukkan eks karyawan Holywings ke Jakpreneur,” kata Mujiyono dalam keterangan tertulis, Rabu (29/6/2022).
Ketua DPD Jakarta Partai Demokrat ini mengatakan, seluruh elemen masyarakat tengah bersatu padu memulihkan ekonomi usai diterpa pandemi Covid-19. Untuk itu, penutupan outlet Holywings dilakukan berdasarkan kajian dan pertimbangan yang matang.
“Apalagi, beberapa outlet hanya ditutup sementara. Dalam pembinaan dan penertiban itu, Satpol PP harus persuasif, lebih humanis dan meminimalisir potensi konflik,” ucapnya.
Upaya Memenuhi Aspirasi Pendukung Lama?
Setelah admin media sosial mengunggah promo Holywings di akun resmi mereka pada Kamis (23/6/2022), akun Instagram @holywingsindonesia mendapat kritik dari netizen di berbagai platform.
Dalam catatan pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, pada periode 23-28 Juni 2022, setidaknya ada 66 tokoh yang membicarakan isu promosi minuman keras Holywings. Setidaknya ada 92 persen atau setara 61 orang kontra dengan iklan Holywings, 3 persen berbicara soal nasib pekerja dan 5 persen lainnya bersikap netral.
“Para tokoh yang kontra dengan promosi miras Holywings dari 25 perwakilan ormas, 14 polisi, dan 8 tokoh agama dari MUI, Muhammadiyah dan PWNU, serta dari akademisi, Kemenag dan kolumnis," kata Ismail Fahmi dalam rilis analisa yang diberikan kepada reporter Tirto pada Rabu (29/6/2022).
Bahkan dari hasil analisa Ismail Fahmi, ditemukan bahwa sejumlah komentar di media sosial berharap ormas seperti FPI kembali diaktifkan. Karena dikhawatirkan peristiwa serupa dengan Holywings bisa terjadi lagi. Hal itu setelah melihat sejumlah aksi razia GP Anshor yang tersebar di media sosial dan terekam layar kamera wartawan saat menggeruduk Holywings.
“Buntut kasus ini, beberapa warganet berharap agar FPI dapat aktif kembali. Publik berharap kasus ini dapat diusut tuntas oleh pihak kepolisian walaupun sebagian publik masih mempertanyakan langkah kepolisian yang mempergunakan pasal penistaan agama bagi enam karyawan Holywings," ujarnya.
Ramainya pembicaraan publik yang mengecam dan meminta pemerintah untuk menutup Holywings menjadi kesempatan Anies Baswedan menunjukkan sikap dalam proses pembuatan kebijakan publik. Serta menunjukkan di mana Anies berpijak dan juga bersikap.
Headline pemberitaan di sejumlah media juga banyak menyorot Anies sebagai tokoh utama dalam penutupan Holywings. Walaupun Anies hingga saat ini masih belum bicara langsung perihal penutupan Holywings.
Namun demikian, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut, kebijakan Anies Baswedan dalam bergerak cepat menutup Holywings tidak berpengaruh pada elektabilitas. Sebab, kebijakan tersebut tidak menyentuh pada permasalahan akar rumput.
“Kebijakan masih tidak menyentuh masalah akar rumput, seperti harga bahan pokok masih mahal. Membeli minyak goreng harus pakai 'pedulilindungi' dan ini yang harusnya disentuh untuk menaikkan elektabilitas," kata Adi saat dihubungi reporter Tirto.
Adi juga menilai langkah Anies saat ini sebagai bentuk upaya menjaga aspirasi mayoritas pemilihnya yang merupakan basis Islam.
“Pak Anies masih berupaya menjaga suara dan aspirasi pemilihnya, dia berupaya menunjukkan diri kepada siapapun agar tidak main-main dengan isu agama," ungkapnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
