Pertumbuhan Ekonomi

Lampu Kuning Inflasi Tinggi, Jadi Sinyal Buruk bagi Indonesia?

Reporter: Dwi Aditya Putra, tirto.id - 6 Jul 2022 11:00 WIB
Dibaca Normal 3 menit
Pemerintah sendiri tidak bisa membendung kenaikan laju inflasi sampai akhir tahun. Inflasi diperkirakan bisa tembus 4,5 persen.
tirto.id - “Inflasi yang tidak wajar pertanda adanya sinyal stagflasi," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira ketika merespons inflasi Juni 2022 yang tembus mencapai 4,35 persen secara year on year (yoy). Kondisi stagflasi, dapat diartikan ketika inflasi dan kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi secara bersamaan.

Menurut Bhima, kenaikan inflasi yang tinggi umumnya hanya bersifat abnormal. Karena secara musiman pasca Lebaran idealnya inflasi mulai menurun akibat normalisasi harga pangan. Namun sebaliknya kali ini justru kembali mengalami peningkatan sehingga dinilai tidak wajar.

“Ada sinyal stagflasi yakni kondisi kenaikan inflasi tidak dibarengi dengan naiknya kesempatan kerja,” kata Bhima.

Dia mengatakan, saat ini masih ada sekitar 11,5 juta tenaga kerja terdampak pandemi COVID-19. Mereka terdampak adalah para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan masyarakat yang masih alami pengurangan jam kerja. Sehingga kesempatan kerja dinilai perlu untuk mengimbangi kenaikan inflasi terjadi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan, inflasi yang tinggi menjadi sinyal buruk bagi perekonomian dalam negeri. Sebab hal tersebut akan mengakibatkan masyarakat membayar atau mengeluarkan biaya lebih mahal dibandingkan sebelumnya.

“Ini sinyal bahaya, kan, seharusnya on the track, inflasi yang terjadi saat ini bahwa masyarakat harus membayar lebih mahal untuk beberapa pengeluaran karena inflasi ini," ujarnya dihubungi terpisah.

Menurut Tauhid, jika inflasi ini terus bergerak meningkat, maka hal itu akan mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang. Pada akhirnya yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi dapat melambat.

“Jelas, karena dengan kenaikan ini. Masyarakat harus membayar lebih mahal kebutuhannya dan akan berdampak kepada daya beli masyarakat yang berkurang," katanya.


Perlu Jaring Pengaman Sosial

Karena itu, Bhima Yudhistira mendorong agar pemerintah lebih serius untuk mengatasi berbagai permasalahan pangan yang saat ini tengah meningkat. Terlebih inflasi tinggi dipengaruhi oleh meningkatnya sejumlah harga komoditas global, yang berimbas ke Tanah Air.

“Tambah alokasi subsidi pupuk, karena biaya produksi pangan naik akibat harga pupuk mahal. Pangkas rantai distribusi yang terlalu panjang karena naiknya harga pangan ternyata tidak untungkan petani, yang untung adalah spekulan atau pedagang besar,” kata dia.

Untuk mengantisipasi bahaya di masa depan, maka diperlukan jaring pengaman sosial untuk meminimalisir tekanan terhadap kelompok bawah. Beberapa bantuan sudah diberikan selama pandemi, bisa dilanjutkan. Tujuannya agar 40 persen kelompok paling bawah bisa terlindungi dari stagflasi.

“Pemerintah juga perlu naikkan serapan kerja di sektor industri manufaktur maupun UMKM dengan bauran kebijakan. Soal energi sebaiknya pemerintah tahan dulu pembatasan subsidi BBM, LPG 3 kg dan tarif listrik. APBN, kan, masih surplus Rp132 triliun per Mei,” kata Bhima.

Inflasi Tak Terbendung hingga Akhir Tahun

Pemerintah sendiri tidak bisa membendung kenaikan laju inflasi sampai akhir tahun. Inflasi diperkirakan bahkan bisa tembus mencapai 4,5 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan batas sasaran target inflasi Bank Indonesia (BI) yang sebesar 3+1 persen atau 4 persen. Juga lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi sepanjang 2021 yang hanya 1,87 persen secara year on year.

“Keseluruhan tahun ini inflasi akan bergerak di kisaran 3,5 sampai 4,5 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Jumat (1/7/2022).

Perkiraan laju inflasi hingga 4,5 persen tersebut bukan tanpa dasar. Terlebih inflasi Juni 2022 sudah tercatat tembus 4,35 persen secara tahunan (yoy). Inflasi ini menjadi tertinggi sejak lima tahun ke belakang. Di mana pada Juni 2017 saat itu inflasi tercatat hanya 4,17 persen.

Berdasarkan komponennya, inflasi inti Juni secara yoy memberikan andil sebesar 2,63 persen. Kemudian untuk harga diatur pemerintah mencapai 5,33 persen dan harga bergejolak mencapai 10,07 persen.

Sementara berdasarkan kelompoknya, makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi Juni secara yoy. Di mana komoditas itu memberikan andil 8,26 persen. Terbesar kedua diikuti sektor transportasi yang berikan andil 5,45 persen serta sektor peralatan pribadi dan jasa lainnya berikan sumbangsih 4,43 persen.



Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu menilai, inflasi Indonesia pada Juni 2022 masih tergolong moderat dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya Amerika Serikat dan Uni Eropa terus mencatatkan rekor baru dalam 40 tahun terakhir, masing-masing mencapai 8,6 persen dan 8,8 persen.

“Dibandingkan dengan banyak negara di dunia, inflasi Indonesia masih tergolong moderat," ujar Febrio.

Dia menambahkan, laju inflasi yang tinggi juga terjadi di sejumlah negara berkembang, seperti Argentina dan Turki. Di mana masing masing-masing mencapai 60,7 persen dan 73,5 persen.

Strategi Pemerintah Kendalikan Inflasi

Untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan, pemerintah secara konsisten berupaya menjaga agar peran APBN sebagai shock absorber dapat berfungsi optimal. Sehingga bisa mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta menjaga pemulihan ekonomi.

Febrio menuturkan dalam menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah akan memberikan insentif selisih harga untuk minyak goreng. Juga mempertahankan harga jual BBM, LPG, listrik (administered price) tidak mengalami peningkatan.

“Ini semua diharapkan dapat menjaga kecukupan pasokan, kelancaran distribusi serta keterjangkauan harga pangan pokok sehingga dapat melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” ujar Febrio.

Peran APBN 2022 sebagai shock absorber juga diimplementasikan. Terutama dalam menjaga harga energi domestik agar tetap stabil melalui alokasi subsidi energi dan kompensasi yang mencapai Rp502,4 triliun.

“Subsidi dan kompensasi energi diberikan untuk menjaga stabilisasi harga, melindungi daya beli serta menjaga momentum pemulihan ekonomi. Mengingat energi merupakan kebutuhan pokok, kebijakan subsidi energi ini vital bagi proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung,” tutup Febrio.

Sementara itu, Sri Mulyani memastikan pemerintah juga tetap akan menjaga momentum pemulihan ekonomi domestik. Caranya dengan mendorong konsumsi dan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya konsumsi rumah tangga saat ini sudah mulai pulih, terlihat dari beberapa indikator seperti konsumsi listrik, impor bahan baku, dan barang modal, hingga indeks keyakinan konsumen. Begitu juga indikator dari sisi investasi, yang dinilai masih akan tumbuh tinggi. Meskipun, ada kemungkinan investasi tergerus inflasi.

"Jadi dua sumber pertumbuhan ekonomi konsumsi dan investasi bisa terpengaruh oleh kondisi sekarang ini, kecenderungan inflasi tinggi dan menyebabkan interstraight naik," jelasnya.


Baca juga artikel terkait INFLASI INTI atau tulisan menarik lainnya Dwi Aditya Putra
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz

DarkLight