KSPI Sebut Data Penyerapan Tenaga Kerja Pemerintah Bohong

tirto.id - Angka capaian penyerapan tenaga kerja pemerintah yang mencapai 10 juta orang dalam 5 tahun terakhir dinilai sarat dengan manipulasi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI), Said Iqbal mengatakan bermasalahnya penyajian data itu disebabkan penggunaan definisi bekerja yang salah.

“Menurut serikat buruh, pemerintah telah gagal dan memanipulasi data penyerapan tenaga kerja,” ucap Said pada Rabu (26/12/2018).

Said mengatakan, definisi Badan Pusat Statistik (BPS) tentang mereka yang telah bekerja hanya menetapkan syarat sudah bekerja selama minimal 1 jam setiap minggunya. Hal itu kata Said tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Ia menduga, berdasarkan hasil temuan lapangan lembaganya, mereka yang diperhitungkan justru adalah mereka yang bekerja di sektor padat karya seperti perbaikan jalan maupun pembersihan selokan.

Dugaan itu juga mencangkup pekerjaan yang dilakoni oleh driver ojek online (ojol) yang ia nilai rata-rata penghasilannya hanya mencapai Rp1 juta dibanding Rp5-7 juta saat aplikasi ride sharing baru diluncurkan.

“Itu mungkin diklaim pemerintah sebagai orang bekerja padahal rata-rata pendapatannya di bawah Rp2 juta,” ucap Said.

Tudingan lain yang disampaikan Said juga berkaitan dengan adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama kurun waktu 2015-2018.

Selama rentang itu, kata Said, jumlah mereka yang di-PHK rata-rata per tahunnya mencapai 50.000 pada tahun 2015 dan ratusan ribu orang pada 2016-2018.

Karena itu, ia menilai jangan-jangan dalam menghitung angka penyerapan tenaga kerja, pemerintah mengabaikan jumlah pekerja yang mengalami PHK sepanjang tahun-tahun itu.

“Silahkan evaluasi fakta-fakta kegagalan pemerintah. Kami berani berdebat dengan Kemnaker,” ucap Said.