tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan TNI dan Polri akan membantu proses distribusi logistik surat suara untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 hingga ke daerah terluar atau terjauh Indonesia.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan, KPU RI telah membuat nota kesepahaman (MoU) dengan TNI dan Polri dalam upaya pengiriman logistik Pemilukada ke daerah-daerah terpencil.
"TNI-Polri akan membantu menyiapkan armada-armada, alutsista mereka, apakah bentuknya helikopter ataupun armada lainnya, KRI yang sifatnya untuk menjangkau daerah-daerah yang terluar, terjauh, yang biasanya susah dijangkau," kata Afifuddin usai mengecek salah satu pabrik percetakan surat suara, di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (17/10/2024) sebagaimana dikutip Antara.
Afif, sapaan Afifuddin, mengatakan, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, telah berkomitmen dalam membantu KPU dalam upaya distribusi logistik Pilkada di wilayah sulit transportasi maupun daerah yang sulit diakses di wilayah terluar maupun terjauh.
Mantan Anggota Bawaslu RI ini menambahkan, KPU juga telah berkomunikasi dengan Kemenko Polhukam dan Kemendagri dalam upaya persiapan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang.
"Jadi semuanya sudah terantisipasi, termasuk pastinya terluar dan terjauh itu biasanya adalah daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat, jadi disana ada beberapa titik yang berbatasan langsung dengan Malaysia," ujar mantan aktivis demokrasi itu.
Selain itu, TNI-Polri juga akan berkonsentrasi membantu distribusi di daerah rawan bencana.
"Untuk daerah bencana tentu situasi yang sekarang ketika belum ada bencana, sudah kami pikirkan dan akan diperlakukan sama dengan daerah lain. Ketika sudah terjadi bencana pasti standar prosedur yang kami sudah pikirkan, akan diterapkan," ujar dia.
Sebagai contoh, KPU telah memitigasi daerah yang rawan banjir saat pelaksanaan pemilu sehingga kegiatan pemungutan suara akan tetap berjalan dengan baik.
Pemungutan suara Pilkada 2024 akan berlangsung serentak pada 27 November 2024 mendatang. Masyarakat akan memilih kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten-kota. Setelah pemungutan suara, KPU di tiap daerah akan melaksanakan rekapitulasi pemungutan suara hingga Desember 2024.
KPU daerah akan menetapkan pemenang setelah proses rekapitulasi selesai. Apabila peserta pemilu tidak setuju dengan hasil rekapitulasi, mereka dapat menggugat ke Mahkamah Konstitusi.
Pelantikan hasil Pilkada 2024 di tingkat provinsi diperkirakan berlangsung pada 7 Februari 2025. Sedangkan pelantikan bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota, dilakukan pada 10 Februari 2025.
