KPK Sebut Keluarga Koruptor Bisa Ikut Lelang Barang Rampasan

Sepengetahuan Tessa selaku Jubir KPK, hanya panitia lelang yang tidak boleh ikut kegiatan lelang barang rampasan KPK yang sudah berstatus inkracht.

Reporter: Auliya Umayna Andani

Terbit 26 Mar 2025 18:50 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyampaikan keterangan pers terkait penyidikan dan penelusuran aliran uang dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kepada sejumlah pihak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2024). Penyidik KPK memeriksa lima orang saksi untuk didalami terkait dengan pengaturan lelang dan pemberian fee ke beberapa pihak diantaranya LPD, Pokja, PPK, oknum BPK dan lainnya. ANTARA FOTO/Reno Esnir/sgd/nym.

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut keluarga inti koruptor yang asetnya telah disita oleh negara bisa mengikuti pelelangan yang digelar oleh KPK.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan belum ada aturan yang melarang keluarga inti koruptor ikut jadi peserta lelang. Ia menegaskan, pihak yang tidak boleh mengikuti lelang adalah panitia lelang itu sendiri.

"Saya sih sepertinya belum pernah menemukan adanya aturan yang melarang. Kalau enggak salah sih, tapi tolong koreksi aja mungkin dari pihak Kementerian Keuangan. Kalau enggak salah, yang tidak boleh itu mungkin dari orang staf lelang. Oh, pejabat lelang," kata Tessa melalui akun Instagram resmi KPK yang dikutip Rabu (26/3/2025).

Tessa mengatakan, siapa pun bisa mengikuti lelang KPK. Dia menjelaskan, barang yang dilelang adalah barang yang sudah diputuskan oleh hakim di persidangan, dan dirampas untuk mengembalikan kerugian negara.

"Maka barang-barang tersebut, baik itu kendaraan, baik itu rumah, ada juga tas, jam tangan, dan hal-hal lain yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik awalnya pada pihak-pihak yang berperkara, itu dilakukan lelang dan masyarakat bisa mengikuti lelang, bisa mengikuti dari Sabang sampai Merauke itu bisa," ujarnya.

Selain itu, Tessa juga menjelaskan alasan KPK kerap menyerahkan aset rampasan negara kepada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Ia mengaku, hal tersebut dilakukan untuk pemulihan aset negara, meski bisa memulihkan aset lewat lelang, tetapi beberapa aset biasanya dihibahkan. Dia mencontohkan seperti pemberian hibah aset kepada pemerintah daerah diharapkan bisa difungsikan untuk kemaslahatan umat.

"Tentunya, dalam prosesnya, KPK juga akan memantau sudah sampai sejauh mana aset tersebut dimanfaatkan," tuturnya.

Dia juga meminta kepada masyarakat yang mengetahui pemerintah daerah disekitarnya telah mendapatkan hibah aset tetapi tidak dipergunakan dengan baik, harus segera melapor ke KPK.

"Bisa juga disampaikan dalam hal ini KPK juga mungkin dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat," pungkasnya.

Diketahui, KPK baru saja menyerahkan aset rampasan negara berupa 4 tanah dan bangunan senilai Rp3,7 miliar ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

KPK berharap dengan penyerahan aset tersebut, bisa bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat.