Koperasi Merah Putih, Digitalisasi Ekonomi dari Pinggiran

tirto.id - Tahun 2025 menjadi tonggak bersejarah: Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaan. Perayaan ini bukan hanya nostalgia atas perjuangan politik 1945, tetapi juga momentum untuk memaknai kemerdekaan dalam arti yang lebih luas—merdeka ekonomi.

Jika kemerdekaan politik diraih lewat pengorbanan para pejuang di medan perang, maka kemerdekaan ekonomi harus diperjuangkan lewat kemandirian rakyat. Kemandirian dalam mengelola sumber daya, menguasai rantai produksi, dan menentukan arah pembangunan.

Inilah yang kemudian mendorong salah satu upaya transformasi paling menjanjikan yang datang dari tempat yang selama ini sering dianggap terpinggirkan: desa. Melalui inisiatif Koperasi Desa Merah Putih, atau yang dikenal sebagai Kopdes Merah Putih, pemerintah berupaya membalik arah pembangunan: dari kota ke desa, dari pusat ke pinggiran. Program ini bukan sekadar koperasi dalam bentuk baru, tapi juga ekosistem gotong royong yang ditopang oleh teknologi dan konektivitas digital.

Program ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ekosistem digital yang adil dan inklusif, dijalankan dengan kolaborasi antara Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Koperasi dan UKM, serta berbagai Kementerian dan Badan Usaha Milik Negara terkait.

“Perlu langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Presiden Prabowo dalam Inpres 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

Gagasan ini lahir pada 21–28 Februari 2025 di Akmil Magelang, ketika Presiden Prabowo menekankan pentingnya koperasi desa sebagai motor ketahanan pangan. Tak sampai seminggu kemudian, pada 3 Maret 2025, rencana pembentukan puluhan ribu koperasi desa diumumkan. Pada 21 Juli 2025, sebanyak 80.081 koperasi diresmikan di Klaten, Jawa Tengah, menandai dimulainya gerakan nasional menuju kemandirian ekonomi rakyat.

“Hari ini adalah hari bersejarah. Kita mulai usaha besar. Koperasi ini adalah usaha besar strategis,” ujar Presiden Prabowo.

Secara langsung, ini adalah pendekatan merdeka ekonomi, yang menjadikan warga-warga menjadi pengendali atas kehidupan ekonomi mereka.

Pelan-Pelan Kembali Jadi Sokoguru Ekonomi

Mohammad Hatta pernah mengatakan, “Satu-satunya jalan bagi rakyat untuk melepaskan diri dari kemiskinan adalah memajukan koperasi.” Kini, koperasi yang beranggotakan 24,4 juta orang dengan transaksi Rp285 triliun ini dihidupkan kembali lewat format digital.

Karenanya tak heran kalau koperasi berjuluk sokoguru perekonomian Indonesia. Sokoguru berarti tiang tengah. Tonggak utama. Pencanangan (KDMP/KKMP) adalah upaya untuk mengembalikan kejayaan koperasi dan kembali mendudukkan koperasi ke tempat sejatinya.

"Koperasi merupakan bentuk usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan karena koperasi yang menyatakan kerja sama antara para anggotanya sebagai sebuah keluarga dan menimbulkan tanggung jawab bersama. Sehingga di koperasi tidak ada majikan dan buruh," kata Hatta dalam bukunya, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun.

Langkah-langkah ini mulai membuahkan hasil. Di Jawa Timur, misalnya. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut bahwa dari 8.494 desa dan kelurahan di provinsinya, semua telah memiliki badan hukum koperasi.

“Kami sudah berkeliling, Pak Presiden, bawa support dari Bulog luar biasa, sekarang berproses. Dari Pertamina juga luar biasa, dan segera dari pupuk, Pak Presiden juga. Kami berharap semua bisa menjadi bagian dari penguatan gagasan besar, Pak Presiden, ekonomi dari desa, untuk desa, dan didedikasikan untuk Indonesia Raya,” kata Khofifah.

Di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, koperasi desa telah berhasil mengubah cara petani bertransaksi. Dengan kerja sama antara pemerintah, Bulog, dan juga Pupuk Indonesia, koperasi desa bisa menjadi distributor resmi sembako, juga pupuk.

"Ketika Koperasi Desa sudah terbentuk, berarti anda bisa sebagai distributor untuk menyalurkan atau menjual beras dan pupuk, maupun bahan pokok untuk berkaitan dengan ketahanan pangan. Artinya pasti mendapatkan keuntungan yang besar ketika kemudian koperasi desa ini bisa berjalan dengan baik dan dilakukan secara amanah," ujar Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra.

Sedangkan di Provinsi Maluku Utara, Gubernur Sherly Tjoanda menyatakan bahwa 100 persen desa telah memiliki koperasi berbadan hukum. Sherly juga optimistis bahwa KDMP bisa menjadi solusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Koperasi Merah Putih menjadi solusi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat Maluku Utara. Sehingga pertumbuhan ekonomi ini dapat dinikmati oleh masyarakat desa langsung,” kata Sherly.

Warga pun mulai mendapatkan manfaatnya. Banyak dari mereka bisa mendapat barang kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan harga retail.

Mengutip Tripitono Adi Prabowo, pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), koperasi memiliki sejarah yang panjang. Jika dijalankan dengan benar, koperasi bisa menjadi penggerak perekonomian di desa. Kata kuncinya adalah tata kelola. Dengan prinsip tata kelola koperasi yang dijalankan dengan benar, maka anggota bisa sejahtera dan berdaya.

“Kata kuncinya adalah bagaimana tata kelola Koperasi Desa Merah Putih ke depan. Jika nanti dikembangkan dengan spirit yang sesuai jati diri, itu butuh pengembangan SDM dan butuh waktu untuk pembinaan. Sehingga apa yang diminta pemerintah bisa tercapai,” terangnya dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya.

Seiring program yang akan terus berkembang, tantangan-tantangan memang akan muncul. Di beberapa daerah, keterbatasan perangkat, belum meratanya jaringan listrik, dan rendahnya literasi digital masih menjadi penghambat.

Namun pemerintah tampak menyadari hal ini dan terus menyiapkan strategi adaptif. Para pendamping digital yang ditugaskan di tiap wilayah, misalnya, tidak hanya menjadi fasilitator teknologi tetapi juga agen perubahan sosial.

Dalam jangka panjang, program Kopdes Merah Putih tidak hanya akan mengubah wajah koperasi, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya desa-desa digital yang mandiri dan berdaya saing. Tidak berlebihan jika program ini disebut sebagai cetak biru pembangunan ekonomi masa depan, sebuah program di mana konektivitas, data, dan gotong royong menjadi pilar utamanya.

Infrastruktur Digital yang Jadi Jantung Kopdes

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diberi amanah untuk menjadi tonggak yang menopang infrastruktur digital Koperasi Merah Putih.

“Menteri Komunikasi dan Digital untuk memastikan infrastruktur digital yang memadai dan menyelenggarakan pelatihan serta sosialisasi penggunaan teknologi dalam menjalankan kegiatan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," tulis Inpres No. 9 Tahun 2025 dalam poin ketujuh.

Selain itu Komdigi juga diamanahi untuk memberikan, “bimbingan teknis dan supervisi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.”

Amanah besar ini menempatkan Komdigi sebagai tulang punggung transformasi digital di desa. Namun, menjalankan mandat itu tidak sesederhana membangun jaringan atau meluncurkan aplikasi. Tantangan di lapangan justru jauh lebih kompleks—karena digitalisasi di Indonesia adalah proses yang tidak seragam antarwilayah.

Di banyak daerah, terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), akses terhadap internet menghadapi banyak tantangan. Belum lagi jika bicara tentang SDM yang harus beradaptasi dan belajar terhadap hal baru. Karenanya, Komdigi fokus pada jaringan internet, juga program pelatihan digital.

"Kami tidak hanya fokus pada pelatihan, tapi juga pada pembangunan ekosistem digital yang memudahkan pengelolaan koperasi secara modern dan partisipatif," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat peluncuran KDMP dilansir dari Antara.

Ada tiga infrastruktur utama yang menopang ekosistem digital ini: Palapa Ring, BTS Bakti, dan akses internet publik BAKTI. Palapa Ring menjadi bagian vital serat optik dan saluran radio gelombang mikro. Jangkauannya ada di 57 kabupaten kota di wilayah pelayanan universal. Sedangkan BTS Bakti akan mengirim sinyal ke kawasan-kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Lantas, dengan akses internet publik BAKTI, warga bisa langsung terhubung dengan internet.

Gabungan tiga infrastruktur ini membawa perubahan besar. Sekarang, di sekolah-sekolah terpencil, ada internet yang membuat para guru dan murid bisa mengakses dunia digital. Di Sekolah Rakyat, jaringan ini memastikan adanya laporan real time terkait program mereka, mulai dari makan bergizi gratis, hingga laporan kegiatan.

“Ketika (konektivitas) ini dilakukan secara masif, data yang masuk akan luar biasa banyak. Sehingga tersedianya konektivitas yang baik menjadi penting,” ujar Meutya ketika mengunjungi SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Banten, Senin (4/8).

Selain infrastruktur, program pelatihan literasi digital juga digencarkan untuk memastikan koperasi bukan hanya memiliki tulang punggung, tetapi juga SDM yang mampu berjalan, bahkan kelak jika dibutuhkan: berlari.

Untuk SDM, Komdigi akan rutin melakukan pelatihan secara sistematis dan berbasis data, juga merancang Digitalent Academy, super apps koperasi yang akan mengintegrasikan data dari Kementerian Koperasi. Aplikasi ini nantinya bisa mendukung pengelolaan data anggota, transaksi non tunai, serta melakukan pemantauan kerja-kerja koperasi secara langsung (real time).

“Pendampingan SDM ini kami lakukan secara kolaboratif bersama komunitas digital lokal dan dinas komunikasi di tingkat daerah. Tujuannya adalah agar program ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan spesifik di setiap desa,” ujar Meutya.

Selain itu, yang juga menarik untuk dicatat: semua transaksi di Koperasi Desa Merah Putih ini berbasis cashless atau non tunai. Ini disampaikan oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang menyebut semua transaksi keuangan akan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

“Saya sudah bilang kepada Gubernur Bank Indonesia supaya semuanya nanti cashless, pembayarannya digital pakai QRIS,” ujar Budi.

Menurut Budi, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan sistem keuangan koperasi yang transparan, profesional, juga bisa dipertanggung jawabkan. Tak hanya itu, Budi juga menjelaskan bahwa transaksi menggunakan QRIS ini tercatat secara otomatis, dan karenanya bisa membantu mengurangi terjadinya kecurangan.

Dengan mandat strategis dan peran teknologis yang krusial, Komdigi menjadi penggerak utama agar Koperasi Merah Putih tak sekadar berdiri, tetapi benar-benar berfungsi sebagai entitas ekonomi digital yang adaptif dan terpercaya. Melalui penguatan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, serta pengembangan layanan digital terintegrasi, Komdigi memastikan koperasi desa dapat menjalankan fungsinya secara transparan, profesional, dan berkelanjutan di era digital.