Kondisi Politik dan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan

tirto.id - Kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada awal masa kemerdekaan merupakan salah satu yang tersulit dalam sejarah berdirinya republik ini. Kekacauan internal pemerintahan Indonesia, inflasi, hingga agresi militer Belanda ke tanah air merupakan beberapa contoh pemicu masalah politik dan ekonomi pada masa tersebut.

Kekalahan Jepang dari Sekutu dalam Perang Dunia II segera disikapi oleh sejumlah elite Indonesia dengan memproklamasikan kemerdekaan RI. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia saat itu segera dilaksanakan demi memanfaatkan situasi kekosongan kekuasaan di tanah air.

Tepat pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB, Soekarno dan Mohammad Hatta berdiri bersama sejumlah orang di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka, sejak saat itu lahirlah negara baru bernama Republik Indonesia.

Proklamasi tersebut dilakukan hampir tanpa persiapan matang. Menurut M. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2011), sebelum terdesak dalam Perang Dunia II, Jepang sejatinya telah merencanakan pemberian kemerdekaan Indonesia pada bulan November. Namun, pemberian kemerdekaan itu hanya untuk wilayah Jawa.

Keputusan tersebut didasarkan pada penilaian Dai Nippon kala itu, yang menyebut bahwa gerakan kemerdekaan Indonesia belum cukup siap mengatur wilayah bekas Hindia Belanda. Kekalahan Dai Nippon dalam Perang Dunia II membuat rencana tersebut otomatis batal.

Pembacaan proklamasi 17 Agustus dilakukan tak lama setelah pernyataan resmi kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, Soekarno dan Hatta baru saja tiba di Indonesia dari pertemuan dengan pemimpin militer Dai Nippon untuk Asia Tenggara, Marsekal Terauchi, di Dalat, Vietnam.

Soekarno-Hatta bertemu Marsekal Terauchi di Dalat guna membahas kemerdekaan Indonesia, dan hasilnya adalah Jepang menjanjikan wilayah bekas Hindia-Belanda, kecuali Malaya dan Kalimantan. Alasannya, dua wilayah terakhir dikuasai Inggris.

Pada 16 Agustus, terjadi peristiwa Rengasdengklok. Kamis pagi hari tersebut Soekarno-Hatta tidak dapat ditemukan. Keduanya "diculik" oleh sejumlah pemuda militan.

Kedua tokoh pemimpin pergerakan rakyat tersebut ternyata dibawa secara sepihak oleh pemimpin gerakan pemuda pada malam hari tanggal 15 Agustus ke Rengasdengklok.

Dengan dalih menyelamatkan Soekarno-Hatta dari kemungkinan pemberontakan pasukan Heiho dan Peta, para pemuda itu sejatinya hendak mendesak "golongan tua" segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Aksi tersebut berhasil membuat Soekarno-Hatta bersedia memenuhi keinginan para pemuda yang meyakini Indonesia mampu merdeka tanpa bantuan Jepang. Maka, pada Kamis malam, 16 Agustus 1945, dirumuskanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda.

Kondisi Politik Indonesia pada Awal Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 yang dilaksanakan dengan mendadak membuat perubahan besar pada kondisi politik di Indonesia. Namun, perubahan itu tidak berjalan mulus.

Kondisi politik Indonesia pascaproklamasi diwarnai dengan krisis, perang, serta kekacauan. Dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2011), M. C. Ricklefs menyebut kekuatan-kekuatan politik di Indonesia pada masa awal kemerdekaan juga tidak sepenuhnya bersatu.

Hal itu, tulis Ricklefs, ditandai dengan "Sistem perhubungan yang buruk, perpecahan-perpecahan internal, lemahnya kepemimpinan pusat, dan perbedaan kesukuan."

Berikut ini gambaran umum kondisi politik Indonesia di masa awal kemerdekaan, dinukil dari buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2011).

1. Sistem Perhubungan yang Buruk

Proklamasi kemerdekaan yang dilangsungkan dengan mendadak memang berhasil memanfaatkan situasi kekosongan kekuasaan. Karena itu, teks proklamasi dapat dibacakan dalam situasi damai dan tertib pada 17 Agustus 1945.

Namun, di sisi lain, mendadaknya proklamasi itu membuat informasi atas kemerdekaan Indonesia tidak tersebar secara luas dan merata di penjuru daerah Indonesia. Minimnya sarana persebaran informasi yang dapat menjangkau secara luas membuat kabar kemerdekaan Indonesia tersebar di kota-kota besar Jawa saja pada 17 Agustus.

Kesenjangan informasi ini menghambat proses pembentukan pemerintahan Republik Indonesia yang waktu itu masih lemah dan baru dibentuk.

2. Perbedaan Kesukuan

Meski Indonesia telah dinyatakan sebagai negara merdeka, tidak semua elemen masyarakat tanah air setuju. Sebagian pihak bahkan masih bersimpati pada Pemerintah Kolonial Belanda.

Menurut Ricklefs, pada umumnya orang-orang itu merupakan bangsawan lokal yang pada masa penjajahan Belanda mendapat kekayaan dan kedudukan istimewa.

Gerakan kemerdekaan yang menganut semangat nasionalisme yang egaliter dipandang miring oleh kelompok bangsawan yang kontra dengan kemerdekaan RI. Bagi mereka, kemerdekaan Indonesia berjalan secara radikal dan dengan cara yang tidak ningrat.

3. Lemahnya Kepemimpinan Pusat

Pemerintahan Republik Indonesia tidak lahir dengan stabilitas yang instan. Gerakan kemerdekaan Indonesia sebenarnya merupakan kumpulan dari berbagai golongan pemikiran yang tidaak jarang saling berseberangan.

Perbedaan tersebut semula membuat pembentukan pemerintahan Republik Indonesia tak berjalan lancar. Di tingkat pemerintah pusat (Jakarta), sistem pemerintahan pun kerap berganti. Misalnya, dari sistem presidensial beralih ke parlementer, dan sebaliknya.

Pertentangan di tingkat pimpinan pusat dan elite gerakan kemerdekaan Indonesia pada masa itu pun kerap terjadi. Salah satu dampak terberat adalah Peristiwa PKI Madiun 1948 yang melibatkan eks perdana menteri RI, Amir Sjarifuddin.

Di tingkat desa, belum kuatnya kedudukan Pemerintah Republik Indonesia berdampak terjadinya aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh laskar-laskar militer "ilegal." Mereka yang terlibat sebagian merupakan eks anggota Heiho, Peta, atau para jagoan lokal.

Aksi-aksi kekerasan misalnya terjadi di Tegal, Brebes, dan Pemalang. Menurut Anton Lucas, dalam buku Peristiwa Tiga Daerah (1989), aksi kekerasan di 3 daerah itu melibatkan massa yang dendam pada penindasan saat penjajahan Belanda.

Informasi kemerdekaan ditanggapi dengan melakukan kekerasan dan intimidasi ke orang Belanda dan pegawai pemerintahan yang dianggap korup. Masalahnya, aksi di Tegal, Brebes, dan Pemalang tersebut dilakukan secara sepihak, mengabaikan proses hukum, dan tanpa seizin pemerintah RI di Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia bahkan sampai harus menerjunkan pasukan militer untuk menangani aksi-aksi kekerasan di tiga daerah tersebut.

4. Perpecahan Internal dan Kedatangan Kembali Belanda

Gerakan kemerdekaan Indonesia sejatinya terdiri dari berbagai macam aliran ideologi yang tidak jarang saling bertentangan. Menurut Ricklefs, gerakan kemerdekaan yang paling dominan terdiri dari tiga kekuatan politik yakni nasionalis, komunis, dan Islam.

Ketiganya tak jarang menunjukkan ketidaksepakatannya antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Hal tersebut juga terlihat pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia.

Saat konsolidasi nasional masih rapuh, dan pergolakan di internal gerakan kemerdekaan Indonesia belum tuntas, militer Belanda datang untuk merebut kembali kekuasaan di Indonesia.

Dua kali agresi militer Belanda ke Indonesia pada 1947 dan 1948 benar-benar menambah runyam permasalahan politik maupun keamanan. Agresi militer Belanda 2 bahkan nyaris membikin negara Republik Indonesia bubar karena sebagian elite pemerintahan RI ditangkap, termasuk Soekarno-Hatta.

Berkat keberhasilan strategi diplomasi dan perjuangan militer selama masa revolusi kemerdekaan, ambisi Belanda berkuasa lagi gagal total. Dukungan internasional bahkan mengalir ke Indonesia.

Akhirnya, memasuki tahun 1950, situasi politik di Indonesia mulai beranjak stabil. Stabilitas politik dan pemerintahan mulai terbangun, terutama setelah Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan digantikan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan

Tidak berbeda jauh dengan kondisi politik pada masa awal kemerdekaan, ekonomi Indonesia masa itu pun mengalami periode sulit.

Soedrajad Djiwandono, dkk., dalam bukunya Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959 (2005) menyebut kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan mengalami stagnasi, baik secara mikro maupun makro.

Berikut ini tiga kondisi yang menunjukkan gambaran kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, dinukil dari Modul Sejarah Indonesia Kelas XII (2020) terbitan Kemendikbud.

1. Terjadinya Inflasi yang Tinggi

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi lonjakan inflasi yang tinggi. Inflasi tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, termasuk beredarnya mata uang Jepang dalam jumlah yang tidak terkendali.

Selain itu, terdapat pula mata uang cadangan yang dikeluarkan pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasai untuk biaya operasi militer dan gaji tentara. Faktor terakhir, inflasi tak dapat dicegah karena Republik Indonesia saat itu belum punya mata uang resmi sendiri.

2. Blokade Ekonomi dari Belanda

Sejak November 1945, Belanda memberlakukan blokade ekonomi ke Indonesia yang berdampak buruk bagi perekonomian nasional waktu itu.

Dampak yang sangat terasa terjadi di sektor ekspor-impor. Barang-barang dagangan RI menjadi terlambat terkirim. Banyak barang ekspor RI yang tak terkirim, dan banyak pula yang dihancurkan oleh Belanda.

Di sektor impor, blokade Belanda berdampak pada kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan Indonesia.

3. Kekosongan Kas Negara

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, republik pernah mengalami kekosongan kas negara. Hal tersebut dikarenakan pajak dan bea masuk yang saat itu belum ada. Ketiadaan pemasukan saat itu diperparah dengan meningkatnya pengeluaran negara.

Penghasilan pemerintah RI hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.