tirto.id - Tiga partai sepakat membangun koalisi bernama Indonesia Bersatu untuk menghadapi Pilpres 2024, Kamis (12/5/2022) lalu. Meski memiliki nama yang sama dengan kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Partai Demokrat tidak termasuk--atau belum--bergabung. Mereka adalah Partai Golkar, PPP, dan PAN.
Tiga partai tersebut bukanlah pemain kemarin sore. Dalam pemilu pertama setelah Orde Baru runtuh pada 1999, mereka termasuk lima besar. Partai Golkar berada di peringkat kedua, sedangkan PPP dan PAN berturut-turut ada di urutan 3 dan 5.
Mereka juga memiliki sejarah panjangnya masing-masing. Di masa Orde Baru, Partai Golkar--atau saat itu bernama “Golkar” saja--menguasai segala sektor pemerintahan dan selalu unggul dalam setiap pemilu.
Sementara PAN berhasil mengirimkan salah satu pendirinya, Amien Rais--yang dijuluki Bapak Reformasi--sebagai Ketua Umum MPR pada 1999.
Amien bahkan mengaku pernah didorong maju sebagai calon presiden, tapi menolak. Dia sampai menghadap Presiden ke-3 RI B. J. Habibie untuk memberi tahu tekad bulatnya menolak pencapresan. Satu alasan yang menghentikan Amien saat itu adalah nasihat ibunya: bahwa kursi Ketua MPR adalah sesuatu yang sudah diamanatkan kepadanya. Dia lantas memberikan dukungan penuh kepada Abdurrahman Wahid alias Gus Dur maju menjadi presiden.
PPP boleh jadi belum pernah mencapai masa kejayaan. Kendati suaranya tinggi, saat Reformasi bergulir mereka memilih memberikan dukungan kepada Habibie. Tapi toh tetap saja mereka merupakan partai tradisional yang telah eksis di era Orba.
Relasi Tiga Partai
Di periode awal Reformasi, tiga partai yang bergabung dalam Indonesia Bersatu mendukung calon presiden yang berbeda. Leo Suryadinata dalam Elections and politics in Indonesia (2002) menyebut saat itu Partai Golkar dan PPP, bersama PBB dan Partai Keadilan (sekarang PKS), mendukung Habibie. Sementara PAN dengan ide “poros tengah”-nya mendukung Gus Dur.
Satu faksi lagi adalah PDIP yang mengusung Megawati Soekarnoputri.
Sebelum gagasan poros tengah muncul, hubungan Amien dan Megawati baik-baik saja. Bahkan sebelumnya PKB “menunjukkan dukungan agar Megawati jadi presiden,” kata Leo. Tapi kemudian semua berubah.
Dukungan terhadap gagasan Amien waktu itu sangat besar, apalagi dari Muhammadiyah. Kelompok Islam lain, PPP, juga menuding Megawati bukanlah orang Islam dan membiarkan banyak non-muslim menjadi anggota DPR.
Amien menolak mendukung Megawati sebagai presiden karena menurutnya ia tidak cukup reformis. “Saya tak yakin Mega dapat menjalankan agenda Reformasi,” kata Amien Rais sebagaimana dikutip Zaim Uchrowi dalam biografi Mohammad Amien Rais Memimpin dengan Nurani (2004).
Poros tengah kemudian menjadi penghalang bagi Megawati--yang partainya memenangkan Pemilu 1999. Gus Dur akhirnya menang dan jadi presiden ke-4.
Saat itu belum ada pemilihan presiden langsung seperti sekarang. Gus Dur dipilih oleh MPR. Sementara Megawati hanya unggul pada pemilihan wakil presiden mengalahkan Hamzah Haz.
Tiga partai ini kembali tak pernah berada di gerbong yang sama sebelum 2014.
Di putaran kedua Pilpres 2004, Partai Golkar bersama PPP mendukung Megawati dan Hasyim Muzadi, sedangkan PAN berada di barisan SBY-Jusuf Kalla. Tahun 2009, PAN bersama PPP mendukung SBY-Boediono, Partai Golkar mengusung calon sendiri yakni Jusuf Kalla bersama Wiranto.
Tahun 2014 adalah kali pertama Partai Golkar, PAN, dan PPP berada dalam satu kubu yang sama: mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun mereka kalah dari pendatang baru, Joko Widodo-JK, yang didukung PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.
Lima tahun kemudian, Partai Golkar dan PPP membuntuti pemenang, menjadi bagian dari koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. PAN, yang masih ada Amien Rais di strukturnya, tidak mau mendukung Jokowi. Mereka untuk kedua kalinya menjadi pendukung Prabowo dan mendera kekalahan.
Kini PPP, PAN dan Partai Golkar kembali bersekutu. Mereka kembali berkoalisi setelah hampir 10 tahun.
Ini membuktikan bahwa tidak ada yang abadi dalam politik, tapi apakah reuni ini mampu membawa kemenangan tentu menjadi soal lain.
Siapa yang Diandalkan?
Untuk dapat mengajukan calon presiden (presidential threshold), partai atau koalisi partai harus memiliki total jumlah kursi di legislatif sebanyak 20 persen atau 25 persen suara nasional pada pileg sebelumnya. Indonesia Bersatu telah memenuhi itu. Mereka menguasai 26 persen lebih kursi di DPR dan mendapat 23 persen lebih suara sah nasional.
Lantas, siapa tokoh dari tiga partai itu partai yang akan diusung?
“Soal capres-cawapres itu bagian yang kami akan diskusikan lebih lanjut. Tentu PPP dan PAN menghormati Partai Golkar untuk mengusung Pak Airlangga Hartarto. Bagi PPP sendiri wajar jika Partai Golkar menginginkan ketumnya untuk menjadi capres,” kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani.
Jika melihat hasil survei capres 2024 dari Charta Politika Indonesia pada 1.220 responden dari 10-17 April 2022 di 122 desa/kelurahan seluruh Indonesia, tidak ada satu pun nama tokoh dari tiga partai tersebut yang berada di tiga besar, termasuk Airlangga. Airlangga jauh di urutan 14 dengan elektabilitas 0,7%. Delapan tingkat di bawahnya, bersama pemilik elektabilitas rendah lain sebanyak 0,1%, ada nama Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
Hasil survei lembaga yang sama pada akhir 2021 tidak jauh berbeda. Airlangga hanya dipilih oleh 1% responden. Nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Suharso Monoarfa malah tidak muncul sama sekali.
Bagi Direktur Eksekutif lembaga survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo, posisi Airlangga saat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, juga “tidak terlalu membantu elektabilitas dia. Apa pun yang dilakukan Airlangga tidak mengerak elektabilitas,” kata Kunto kepada Tirto, Jumat (13/5/2022).
Benar bahwa pengusaha bisa jadi dekat dengan Airlangga karena posisinya tersebut. Namun, karena Airlangga bukanlah figur kuat untuk dijadikan andalan, Kunto pesimistis pengusaha pun akan mendukung untuk menjadi capres. “Bagi pengusaha juga bikin bimbang,” kata Kunto.
Oleh karena itu, bagi Kunto, satu-satunya cara agar koalisi ini mampu menjadi penantang yang dipertimbangkan atau bahkan pemenang adalah mengusung calon dari luar partai. Bagaimanapun, untuk menang, ketiga partai ini “mesti realistis.”
Banyak tokoh-tokoh nonpartai yang elektabilitasnya tinggi, seperti Anies Baswedan atau Ridwan Kamil, dapat diperhitungkan. Sampai sekarang belum ada partai yang resmi mendukung orang-orang seperti ini sebagai capres pilihan mereka.
Belum lama setelah koalisi diumumkan, Ridwan Kamil, nama yang selalu jadi langganan peringkat atas dalam survei capres 2024, menemui Airlangga. Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Airlangga, Minggu (16/5/2024), membahas berbagai perkembangan politik saat ini. Pada kesempatan yang sama, Airlangga menyatakan bahwa Emil masuk dalam pertimbangan koalisi.
Kans Koalisi
Mudah saja mengatakan bahwa dalam koalisi ini Partai Golkar-lah yang memimpin. Partai Golkar selalu langganan di urutan kedua atau ketiga setiap pemilu, bahkan ketika ada kader-kadernya yang terseret kasus korupsi. Suaranya lebih stabil daripada PAN dan PPP.
Michael Buehler dalam Politics of Shari’a Law (2016) menyebut partai-partai islami tidak dapat memenangkan pemilu nasional dan daerah karena saling bentrok.
Suara umat Islam untuk urusan politik faktanya tak pernah satu. Banyak di antara mereka yang memilih partai nasionalis seperti Partai Golkar (dan PDIP atau Partai Gerindra) alih-alih yang berbasis agama Islam. PPP juga lebih dekat dengan nahdiyin, sementara PAN Muhammadiyah.
Belum cukup sampai situ, PAN dan PPP pun harus bersaing dengan partai berbasis agama lain seperti PKB dan PKS.
Dari pilpres lalu juga terbukti bahwa suara umat Islam yang diprediksi akan mendukung Prabowo nyatanya tidak memberikan banyak dukungan kepada partai pendukung macam PAN. Suara PAN justru menurun.
Satu hal lain yang membuat situasi PAN makin sulit adalah salah satu tokoh yang dekat dengan Muhammadiyah, Amien Rais, keluar dan mendirikan partai lain yang tetap berbasis Islam, Partai Ummat.
Dengan bergabung dalam koalisi, bentrokan mungkin berkurang. Tapi suara-suara yang diraup untuk memenangkan tokoh mereka dalam pilpres tidak berasal dari basis massa yang berbeda dan karenanya akan sulit memenangkan kompetisi.
Hal senada diungkapkan oleh Dedi Kurnia Syah dari Indonesia Political Opinion (IPO). Dia mengatakan sulit bagi PAN dan PPP untuk mendulang suara cukup “dari basis suara yang mereka miliki.” Menjaring pemilih dari luar basis tradisional pun tentu jauh lebih sulit.
Posisi Suharso dan Airlangga sebagai menteri, bagi Dedi, juga sulit meningkatkan dukungan masyarakat kepada koalisi atau tokoh yang nanti mereka usung, bahkan untuk sekadar meningkatkan popularitas diri sendiri. Sudah hampir tiga tahun periode kedua Jokowi, baik Suharso dan Airlangga tidak mendapatkan elektabilitas yang optimal. Posisi menteri lebih sebagai “panggung politik,” katanya, tetapi “tidak berpengaruh pada elektoral publik.”
Salah satu yang mungkin membuat mereka bisa populer adalah endorse atau dukungan dari Jokowi. Masalahnya, orang-orang sadar bahwa tokoh yang didukung oleh orang dengan elektabilitas tinggi belum tentu punya nilai yang sama.
“Dari sini,” kata Dedi. “Tidak ada yang bisa diharapkan atau kecil [dukungan] Jokowi punya dampak signifikan.”
Dengan segala keterbatasan yang ada, koalisi tiga partai ini lebih bisa disimpulkan lemah dan sulit untuk berhasil.
Editor: Rio Apinino
