tirto.id - Pada Pilpres 2009, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bersekutu menghadapi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Mega dan Prabowo adalah pasanagan cucu Sukarno dan menantu Soeharto. Dengan kata lain, pasangan ini merupakan gabungan Orde Lama dan Orde Baru. Kendati gagal, keduanya mafhum bahwa mereka adalah pasangan impian ketika waktunya datang. Mereka pun sepakat membuat perjanjian.
KESEPAKATAN BERSAMA
PDI PERJUANGAN DAN PARTAI GERINDRA
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 2009-2014
Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden
Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) sepakat mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009.
- Prabowo Subianto sebagai wakil presiden, jika terpilih, mendapat penugasan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdasarkan azas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan kepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial. Esensi kesepakatan ini akan disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri pada saat pengumuman pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden serta akan dituangkan lebih lanjut dalam produk hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bersama-sama membentuk kabinet. Berkaitan dengan penugasan pada butir 2 diatas, Prabowo Subianto menentukan nama-nama menteri yang terkait. Menteri-menteri tersebut adalah Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan.
- Pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan 8 (delapan) program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat.
- Pendanaan pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 ditanggung secara bersama-sama dengan presentase 50% dari pihak Megawati Soekarnoputri dan 50% dari pihak Prabowo Subianto.
- Tim sukses pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 dibentuk bersama-sama melibatkan kader-kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindra serta unsur-unsur masyarakat.
- Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014.
Kelak kesepakatan ini disebut Perjanjian Batu Tulis. Prabowo dan Gerindra berpatokan pada kesepakatan ini, tapi Megawati dan PDIP tidak. Prabowo seakan-akan lupa, perjanjian politik bisa saja berubah di tengah jalan. Pada 14 Maret 2014 Puan Maharani selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP mengumumkan Joko Widodo sebagai capres yang mereka usung di Pilpres 2014.
“Kalau Anda manusia, lalu ada di pihak saya, bagaimana? Ya pikirkan saja. Saya tidak mengerti apa salah saya, saya menghormati beliau (Mega)," kata Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jaktim, Minggu (16/3/2014), dua hari setelah pengumuman.
"Kita merasa demi kebaikan bangsa, ingin teruskan hubungan itu. Tapi dalam dinamika politik yang terjadi, apa yang kita lihat sekarang? Bagaimana tidak serius, saya kira dua tokoh partai besar kalau buat perjanjian masa nggak serius?" lanjut Prabowo.
Terpilihnya Jokowi sebagai capres bukan saja memberi alternatif bagi rakyat Indonesia untuk memilih presiden di luar kalangan militer, tapi juga menghadirkan salah satu permusuhan terpanas dalam sejarah politik Indonesia kontemporer.
Panasbung dan Obor Rakyat
Pasangan Jokowi-JK bermodalkan elektabilitas Jokowi yang tinggi semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta sejak 2012. Kendati baru dua tahun, penampilan Jokowi yang tampak sederhana dan kegemarannya blusukan menemui warga berhasil menempatkannya sebagai capres paling unggul dalam pelbagai survei nasional.
PDIP saat itu bukan partai pemenang. Kursi yang diperoleh di DPR hanya 95 atau 14,03 persen. Partai besutan Megawati itu dibantu oleh PKB, Nasdem, dan Hanura yang juga mempunyai suara tidak tinggi-tinggi amat.
Gerindra saat itu mendapat dukungan resmi dari Golkar, kendati ada dugaan bahwa partai berlambang pohon beringin itu bermain dua kaki mengingat JK yang berpasangan dengan Jokowi merupakan kader Partai Golkar. Selain itu, Gerindra juga mendapat tambahan dukungan dari PKS, PPP, dan PAN.
Kubu Jokowi-JK memainkan sentimen relawan Prabowo-Hatta yang dibayar untuk akomodasi. Isu ini menyebar begitu saja di dunia maya berdasarkan kesaksian orang yang mengaku mantan relawan Prabowo-Hatta dan dibayar Rp2,5 juta.
Menanggapi ini, Fadli Zon sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra lantas membalas dengan puisi, menganggap kubu Prabowo-Hatta menjadi korban dari narasi ‘Pasukan Nasi Bungkus’ kubu Jokowi-JK di media sosial.
Memang dalam Pilpres 2014, Jokowi-JK mempunyai relawan yang fokus pada kampanye di media sosial. Salah satunya adalah Jasmev atau Jokowi Advanced Media Social Volunteer. Kekuatan relawan dan kampanye kubu Jokowi-JK di media sosial pula yang membuat pasangan baru ini menjadi lawan sengit Prabowo-Hatta.
Direktur Katapedia, sebuah lembaga pemantau media sosial kala itu, Deddy Rahman, menyebut narasi di media sosial sejak awal melihat tren positif kemenangan Jokowi-JK. Hal ini menjadi modal memengaruhi kekuatan pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).
Secara konvensional, Jokowi-JK justru mendapat terpaan serangan hoaks dari sebuah majalah bernama Obor Rakyat.
Dalam laporannya, Obor Rakyat menyebut Jokowi adalah orang non-muslim keturunan Cina, korup, dan hanya “boneka” dari bekas presiden Megawati Soekarnoputri. Salah satu edisinya menggambarkan Jokowi sebagai seorang pembohong dengan hidung Pinokio.
Berbeda dengan apa yang dilakukan majalah Tempo beberapa waktu lalu yang mengkritisi kebijakan Jokowi dengan tampak muka Pinokio, Obor Rakyat membingkai Jokowi sebagai pembohong dengan alasan: mantan Wali Kota Solo itu berkewarganegaraan Singapura.
“Memang, kampanye hitam secara signifikan telah mengurangi elektabilitas kami, dan mereka tutup mata atas hal itu,“ kata Jokowi.
Di media sosial, Jokowi-JK kembali diuntungkan dengan narasi Prabowo adalah pelanggar hak asasi manusia mengingat posisinya sebagai Danjen Kopassus yang terlibat berbagai peristiwa, termasuk kerusuhan Mei 1998 dan penculikan aktivis. Belum lagi isu yang menerpa status Prabowo sebagai duda.
Jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn, memublikasikan tuiisan di blog-nya yang memuat wawancara off the record dengan Prabowo. Wawancara tersebut dilakukan pada 2001. Nairn saat itu hendak mengetahui sepak terjang Prabowo dalam pembantaian Santa Cruz November 1991, tapi Prabowo ternyata menyinggung hal lain, yakni mengenai Presiden Abdurrahman Wahid.
"Mengenai Gus Dur, Prabowo mengatakan: 'Militer pun bahkan tunduk pada presiden buta! Bayangkan! Coba lihat dia, bikin malu saja!' ['The military even obeys a blind president! Imagine! Look at him, he’s embarrasing!']. Lihat Tony Blair, Bush, Putin. Mereka muda, ganteng—dan sekarang presiden kita buta!" tulis Nairn.
Hal ini kemudian menjadi bola panas. Kubu Prabowo-Hatta mau tak mau membantahnya dan menuding Nairn ikut campur dalam pilpres 2014, melakukan kampanye hitam.
"Pernyataan Allan Nairn adalah bagian dari black campaign yang terkoordinasi oleh sekelompok jurnalis asing yang tidak menghendaki Prabowo menjadi presiden," kata Direktur Komunikasi dan Media tim pemenangan Prabowo-Hatta, Budi Purnomo Karjodihardjo, Kamis (26/6/2014).
Lahirnya Cebong-Kampret
Sebelum hari pencoblosan, ada beberapa hal yang membuat pasangan Prabowo-Hatta mendapat kerugian. Pertama, cuitan dari politikus PKS Fahri Hamzah di akun Twitter-nya yang mengkritik rencana Jokowi mengadakan Hari Santri Nasional. Selain menyinggung santri, Fahri juga menyinyir Jokowi dengan sebutan “sinting.”
Cuitan Fahri dianggap menghina santri dan Jokowi secara berlebihan. Ke publik, Fahri menjelaskan cuitannya bersifat pribadi, bukan bagian dari narasi kampanye Prabowo-Hatta.
Kedua, debat pilpres terakhir yang ditayangkan di layar televisi secara nasional. JK layak mendapat nilai sepuluh dari sepuluh karena berhasil mempermalukan Hatta secara terbuka.
Dalam debat, Hatta bertanya soal Kota Solo dan Provinsi DKI Jakarta yang tak pernah mendapat penghargaan Kalpataru sepanjang Jokowi menjabat. JK kemudian meladeni pertanyaan itu dengan pasif. Menurutnya, pertanyaan itu tak layak dijawab karena penghargaan untuk sebuah kota terkait lingkungan seharusnya Adipura. Selesai sudah.
Pada hari pencoblosan, hasil hitung cepat dari pelbagai lembaga survei sudah keluar. Litbang Kompas menunjukkan Jokowi-JK mendapat 52,34 persen suara. Prabowo-Hatta dengan 47,66 persen.
Meski berbeda tipis, lembaga survei lain seperti CSIS Cyrus Network, SMRC, LSI, Indikator Politik Indonesia, Populi Center, dan Poltracking.juga menunjukkan tren kemenangan Jokowi-JK.
“Alhamdulillah setelah melakukan kewajiban selama 5 tahun memberikan hak pilih kita, pada Rabu 9 Juli 2014, kita saksikan suatu proses penghitungan bahwa yang namanya pasangan Ir Joko Widodo bersama Bapak H Jusuf Kalla telah dapat dinyatakan sebagai presiden RI versi quick count," kata Megawati seperti dilansir Liputan6.
Di sisi seberang, Prabowo-Hatta juga mengklaim kemenangan dengan hasil hitung cepat lembaga survei seperti Jaringan Survey Inisiatif (JSI), Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Indonesia Research Center (IRC). Pada hari yang sama, Prabowo melakukan sujud syukur untuk kemenangannya. Dia yakin semua survei menunjukkan dirinya “unggul” dan “mendapat mandat dari rakyat Indonesia.”
Setelah pencoblosan, salah satu mantan peneliti IRC, Asep Saepuddin, membuat pengakuan: "Survei ini biasa dilakukan untuk dongkrak elektabilitas dan popularitas owner. Kadang dipakai juga untuk pilkada-pilkada, di mana (pemilik) di sana ikut meng-endorse sehingga terkesan ada peningkatan kinerja," ujar Asep seperti dilansir Kompas.
Hari itu seakan-akan menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia bahwa klaim kemenangan yang dilakukan Prabowo di tahun 2019 bukanlah hal baru. Namun satu lagi yang muncul: kekalahan Prabowo, yang saat itu tentu tak dia terima, juga membawa dampak polarisasi hingga hari ini.
Setelah Pilpres 2014, mereka yang mendukung Jokowi kerap disebut cebongers. Sebutan lainnya: cebong, togog, BuzzerRp. Sedangkan kubu pendukung Jokowi tak kalah kreatif. Mereka menamai lawan politik sebagai kampret, sobat gurun, sobat Miramar, dan kadrun.
Sebagian orang mungkin tertawa mendengar julukan itu. Tapi tidak bisa dipungkiri, 9 Juli 2014, tepat hari ini 6 tahun lalu, adalah awal dari semua permusuhan pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo hingga sekarang. Dan entah sampai kapan.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
