Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) berperan aktif dalam menjamin mutu pendidikan di Sekolah Rakyat. Peran Pemda ini dibutuhkan agar program Sekolah Rakyat berjalan optimal dan berhasil memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menyampaikan arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tersebut saat berdialog dengan calon siswa Sekolah Rakyat dan orang tua mereka di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Jumat (27/6/2025).
"Nanti kami akan meminta bantuan para wakil kepala daerah sebagai fungsi pengawasan, untuk nanti memimpin di daerah masing-masing terkait proses penjaminan mutu pendidikan [di Sekolah Rakyat]," kata Robben.
Untuk memastikan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat, pengawasan dari kepala daerah akan dibarengi dengan pembentukan Dewan Guru dan Tim Penjamin Mutu. Tim ini bertugas memastikan pendidikan di Sekolah Rakyat berjalan sesuai dengan arahan Presiden.
Dia menerangkan, Sekolah Rakyat adalah program lintas-kementerian dan lembaga yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto serta diamanatkan lewat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Pelaksanaan program ini membutuhkan kolaborasi hingga ke level daerah.
Robben menambahkan, terdapat dua hal utama yang perlu disiapkan oleh pemda untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Keduanya ialah lokasi rintisan Sekolah Rakyat dan lahan permanen seluas minimal 5–10 hektare untuk pengembangan jangka panjang.
Oleh karena itu, dia mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menyiapkan minimal dua lokasi awal untuk Sekolah Rakyat di daerah tersebut.
Hadir di forum yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyatakan Pemprov Sultra siap mendukung program Sekolah Rakyat secara maksimal.
"Saya memang awalnya ini menyiapkan dua [lokasi], tapi saya berharap pemerintah pusat akan menyiapkan kita empat [sekolah], minimal," ujar dia.
Andi menilai Sekolah Rakyat memberikan harapan besar, tidak hanya untuk memutus rantai kemiskinan, tetapi juga membuka lapangan kerja di daerah. Selain itu, kata dia, Sekolah rakyat memberikan peluang bagi masyarakat miskin, terutama yang belum bekerja atau berpenghasilan tidak tetap, untuk mengakses pendidikan gratis bagi anak-anak mereka.
Dia juga menginformasikan, Pemprov Sultra sedang menyusun roadmap pendidikan jangka panjang untuk mencetak tulang punggung pembangunan, khususnya dalam mendukung program hilirisasi di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
"Bisa jadi nanti mereka [siswa Sekolah Rakyat] yang akan disiapkan untuk itu," ujar Andi.
Sekolah Rakyat akan dirintis di Sentra Meohai Kendari dengan menampung 2 rombongan belajar SMP. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari pun sedang disiapkan menjadi lokasi Sekolah Rakyat yang mendidik 100 siswa dalam 4 rombongan belajar.
Selain bertemu dengan orang tua dan calon siswa Sekolah Rakyat, Sekjen Kemensos dan Gubernur Sultra juga meninjau progres renovasi gedung untuk Sekolah Rakyat di Kendari. Progres renovasi sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan selesai pada Juli 2025.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
