Kemensos Mengoreksi Data 1,9 Juta Orang Penerima Bansos

tirto.id - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, mengatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan pengoreksian terhadap 1,9 juta data penerima bantuan sosial (bansos).

Akibat pengoreksian data itu, Gus Ipul menyebut ada masyarakat yang semula menerima bansos pada triwulan pertama 2025, kini sudah tidak lagi menerima bansos pada triwulan kedua.

Begitu pula sebaliknya, masyarakat yang semula tidak menerima bansos pada triwulan pertama, sekarang akan mulai menerima bansos.

“Sekitar 1,9 juta [data penerima bansos] itu terkoreksi. Jadi, ada yang triwulan pertama terima [bansos], menjadi tidak menerima. Tapi, ada juga yang sebelumnya tidak pernah terima [bansos], akan terima di triwulan kedua,” ungkap Gus Ipul saat ditemui di kawasan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025).

Pengoreksian data itu disebut Gus Ipul dilakukan untuk menyesuaikan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terbentuk atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

Untuk itu, Gus Ipul menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat yang kini sudah tidak lagi menerima bansos. Menurutnya, hal tersebut terjadi di luar kehendaknya sebagai Mensos.

“Kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mungkin tidak menerima bansos lagi, saya ingin sampaikan mohon maaf. Bukan ini maunya menteri, bukan maunya Kementerian Sosial, tapi ini adalah memang sesuai data yang diberikan kepada kami,” tuturnya.

Gus Ipul juga menyebut bahwa pemutakhiran data yang mengacu pada DTSEN itu perlu dilakukan agar distribusi bansos menjadi tepat sasaran. Pasalnya, dia mengaku dapat banyak keluhan dari masyarakat yang merasa selama ini bansos tidak tersalurkan dengan baik.

“Kami tidak boleh menyalurkan kepada sembarang orang. Ini sekaligus memenuhi harapan publik yang selama ini banyak sekali menganggap dan ditengarai bansos kami tidak tepat sasaran. Maka itulah data kami perbaiki terus, mudah-mudahan nanti makin akurat datanya, makin tepat sasaran,” sebutnya.

Sealin itu, Gus Ipul mengakui pencairan bansos bagi para penerima manfaat baru tidak bisa dilakukan secara serentak karena kendala yang dialami saat pembukaan rekening kolektif. Pembukaan rekening kolektif itu pun memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dia berkoordinasi dengan perusahaan perbankan untuk mempercepat prosesnya.

“Dalam rangka untuk penyaluran [bansos] pada yang baru ini ternyata membutuhkan pembukaan rekening kolektif yang memerlukan waktu sehingga tidak bisa disalurkan secara bersamaan seperti dengan yang lainnya,” terangnya.

Selain melakukan pemutakhiran data, Gus Ipul mengatakan bahwa Kemensos juga telah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisis data para penerima bansos.

Sebab, menurutnya, ditemukan beberapa penerima bansos yang memiliki saldo cukup besar di dalam rekeningnya. Untuk itu, kerja sama dengan PPATK menjadi vital untuk memastikan bansos tersalurkan ke tangan yang tepat.

“Rekening-rekening penerima bansos ini yang juga ada yang memiliki saldo yang cukup besar. Ada juga yang rekeningnya itu tidak aktif selama bertahun-tahun, tetapi menerima bansos terus-menerus. Nah, ini yang kami minta analisis [kepada PPATK],” pungkasnya.