Kemenkum soal Dualisme PPP: Pemerintah Enggak Ikut Campur

tirto.id - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, memastikan pemerintah tak mau ikut campur ihwal dualisme kepemimpinan PPP. Dia menyarankan kedua kubu menyelesaikan persoalan mereka secara internal.

“Pemerintah enggak ikut campur, kalau yang soal itu (keributan). Kami justru selalu pemerintah berpikir, kalau bisa urusan internal itu diselesaikan secara baik-baik,” kata Supratman saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Ia mengaku pihaknya belum memutuskan langkah apa pun terkait adanya dualisme kepemimpinan partai berlambang Ka'bah itu. Supratman mengaku belum mengetahui kubu mana di PPP itu yang sudah mendaftarkan hasil muktamar X ke Kementerian Hukum (Kemenkum).

“Sampai dengan hari ini, pemerintah belum memutuskan apa-apa. Karena saya belum mengecek siapa yang sudah mendaftar. Jadi saya belum tahu nih, ya,” ucap Supratman.

Supratman mengatakan Kemenkum akan mengecek kubu mana yang sudah memenuhi syarat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Dia menekankan kementeriannya berpatokan pada ketentuan yang berlaku dalam AD/ART PP.

“Apakah sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Siapa yang sesuai, kira-kira itu yang kami sahkan, ya,” tutur Supratman.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebut mengalami dua klaim kepemimpinan dalam Muktamar ke-10-nya di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, 28 September 2025 lalu. Kedua kubu saling menegasikan satu sama lain hingga ricuh dan mengakibatkan sejumlah peserta muktamar luka-luka dan dibawa ke rumah sakit.

Partai berlambang Ka'bah ini sekarang terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu Agus Suparmanto dan kubu Mardiono. Keduanya sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP periode 2025-2030.