Menuju konten utama

Kemenag Usulkan Insentif Rp1,5 Juta Bagi Guru Hononer Non-ASN

Usulan tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengakomodasi banyaknya guru non-ASN yang belum tertampung dalam proses pengangkatan.

Kemenag Usulkan Insentif Rp1,5 Juta Bagi Guru Hononer Non-ASN
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan konferensi pers hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 Hijriah di Jakarta, Kamis (19/3/2026). ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/wsj.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, mengungkapkan pemerintah mengusulkan pemberian insentif sebesar Rp1,5 juta bagi guru honorer non-aparatur sipil negara (ASN) yang belum dapat diangkat. Usulan tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengakomodasi banyaknya guru non-ASN yang belum tertampung dalam proses pengangkatan.

Nasaruddin mengatakan persoalan guru non-ASN juga menjadi pembahasan dalam rapat yang digelar bersama pimpinan DPR RI, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Ia menilai persoalan guru non-ASN di lingkungan Kementerian Agama relatif lebih konkret dibandingkan persoalan serupa di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berkaitan langsung dengan kondisi keuangan pemerintah daerah.

“Misalnya (guru honorer) yang tidak bisa terangkat (ASN) karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif Rp1,5 juta ya. Begitu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak-Ibu anggota DPR RI, dan itu kami juga salah satu solusi yang kami usulkan,” kata Nasaruddin, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Selain skema insentif, lanjut Nasaruddin, Kementerian Agama (Kemenag) juga mengusulkan prioritas formasi bagi guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri.

“Kemudian, juga solusi lain ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, jumlahnya sekitar 18.000 orang, itu akan mendapatkan prioritas ya, formasi yang akan datang,” tutur dia.

Nasaruddin menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR RI yang selama ini ikut memperjuangkan penyelesaian persoalan guru non-ASN. Menurut dia, berbagai masukan yang disampaikan Komisi VIII telah menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dalam merumuskan solusi bagi para guru honorer.

“Sekali lagi saya berterima kasih kepada perjuangan riil Bapak-Ibu di Komisi VIII ini luar biasa ya. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariyah buat Bapak-Ibu semua dan kita semuanya,” kata Nasaruddin.

Baca juga artikel terkait GURU HONORER atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama