Indeks Guru Honorer

Komisi X telah mengusulkan agar pemerintah segera menghapus skema P3K paruh waktu dan mengangkat para guru tersebut menjadi P3K penuh waktu sesuai UU ASN.

Usulan tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengakomodasi banyaknya guru non-ASN yang belum tertampung dalam proses pengangkatan.

Peningkatan kesejahteraan guru adalah hak prasyarat yang harus dipenuhi tanpa menunggu proses birokrasi berbelit-belit.

Kemendikdasmen telah memberikan klarifikasi resmi bahwa tidak ada kebijakan penghentian atau larangan mengajar bagi guru honorer pada tahun 2027.

Kemendikdasmen mengklaim SE tersebut menjadi rujukan bagi pemda agar mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang masih aktif mengajar.

SE Mendikdasmen 7/2026 perpanjang napas guru di tengah krisis. Namun bayang-bayang ketidakpastian masih menghantui.

Surakarta diprediksi kekurangan 350 guru SD-SMP negeri pada 2027 akibat larangan guru non-ASN mengajar dan ratusan guru pensiun akhir 2026 di sekolah kota.

Satriawan menilai keberadaan SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 justru merupakan upaya memberi kepastian status dan penggajian bagi guru non-ASN.

Abdul Mu'ti mengatakan dalam UU ASN yang mengatur status kepegawaian dengan meniadakan honorer.

Farhan mengaku masih menunggu informasi dari Disdik Kota Bandung soal gaji guru honorer karena yang mengurus Disdik Kota Bandung.

Foto yang beredar tidak berkaitan dengan pernyataan Megawati yang diklaim sebut guru honorer sebagai sampah negara. Ia tidak pernah menyampaikan narasi itu.

Langkah Dedi, itu menyusul nasib ribuan guru dan tenaga administratif di Jabar yang belum menerima upah periode Maret dan April 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyebut tindak pidana yang dilakukan Misbahul bukan dikarenakan rangkap jabatan.

Kejaksaan menyatakan penghentian perkara guru honorer tersebut  karena sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka tidak dalam arti negatif.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menekankan bahwa jaksa seharusnya mempedomani Pasal 36 KUHP baru yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan.

Kemenkeu menegaskan Purbaya tidak bermaksud merendahkan ataupun mengabaikan perjuangan serta aspirasi para guru honorer.

Selama ini, Kementerian Agama memberikan tunjangan insentif Rp250 ribu/bulan untuk 427 ribu guru honor madrasah yang belum tersertifikasi & status non-PNS.

Indah, guru honorer di Bekasi, tak kuasa menahan tangis menceritakan kondisi ekonominya. Ia berharap ke depan status kepegawaiannya memperoleh kepastian.

Langkah strategis ini dibahas melalui rapat lintas kementerian guna memastikan kejelasan status dan kesejahteraan para guru non-ASN.

Hinca Pandjaitan mengatakan dalam penanganan kasus ini, terdapat bukti kriminalisasi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang KUHP baru.