Indeks Guru Honorer

Guru honorer Supriyani akhirnya divonis bebas. Lantas, apa yang perlu dilakukan agar guru tidak jadi korban kriminalisasi?

Setelah menjalani proses hukum yang cukup panjang dan sempat menjadi perhatian nasional, guru honorer Supriyani akhirnya bebas.  

Pemerintah dicap gagal memerhatikan kesejahteraan guru honorer. Padahal pemerintah sangat butuh tenaga mereka di tengah kekurangan guru yang ada.

Pemerintah berencana memberikan tunjangan Rp2 juta ke guru honorer yang sudah tersertifikasi.

Khoirudin mendorong Pemprov DKI agar membuat peraturan gubernur (pergub) terkait kenaikan gaji guru honorer.

Profil Ipda Muhammad Idris Kapolsek Baito, Konawe Selatan, dan apa perannya di kasus guru honorer Supriyani.

Honorer memiliki peran dalam ekosistem pendidikan Indonesia yang dinilai masih sangat penting.

Surunuddin mengatakan pencopotan terhadap Camat Baito Sudarsono dilakukan karena tidak pernah menerima laporan terkait kasus yang dialami Supriyani.

Profil Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga dan alasannya mencopot Camat Baito yang membantu guru honorer Supriyani.

Supriyani, guru honorer yang tengah viral terkait kasus tuduhan penganiayaan pada muridnya itu telah mengabdi di SDN 4 Baito selama kurang lebih 16 tahun.

Semua guru honorer bisa mendaftar PPPK 2024 seandainya mereka tidak mempunyai status PNS. Berikut syarat guru swasta daftar PPPK selengkapnya.

Kemendikbudristek berkomitmen dalam peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru sebagai pilar utama pendidikan melalui skema PPPK dan PMM.

Budi Awaludin mengonfirmasi ada 2.654 guru honorer dan 50 guru sekolah luar biasa yang akan direkrut sebagai KKI.

Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan pengangkatan 2.650 guru honorer dari total 4.000 tenaga pendidikan honorer untuk dapat kontrak kerja individu.

Heru kini lebih mempertimbangkan pengangkatan 4.000 honorer setelah ada dorongan dari pihak letislatif Jakarta.

Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta mempertanyakan mengapa Pemprov Jakarta hanya membuka formasi KKI untuk 1.700 guru.

Menurut Heru Budi, perekrutan guru honerer di Jakarta harus sesuai ketentuan dan kebutuhannya.

Sutikno menilai kebijakan itu idealnya diambil beberapa bulan kemudian setelah guru honorer mendapat sosialisasi terkait rencana tersebut.

Guru yang terdampak cleansing bisa mengikuti seleksi KKI yang diselenggarakan Pemprov DKI pada 2024 dan 2025.

Heru Budi akan mengumpulkan kepala sekolah di DKI guna membahas persoalan guru honorer.