Menyoal RI Biarkan Buku Dicekik Pajak bila India Bisa Intervensi

tirto.id - Di tengah suhu ekstrem musim panas yang mencapai 42 derajat celcius saban harinya, India menawarkan oase bernama toko buku sebagai penawarnya. Bagi negara berpenduduk 1,4 miliar ini, ke toko buku tempat pelarian yang magis—sebuah ruang di mana lembaran buku bisa diakses secara mudah dan murah. Barangkali bagi mereka meyakini ke toko buku—tempat menemukan gagasan dan manusia menemukan sesamanya.

Sejauh pengamatan saya saat menjajal New Delhi—ibu kota India, buku dijajakan layaknya jajanan kaki lima di banyak tempat. Bahkan oleh pedagang asongan di kemacetan jalan tengah hari.

Salah satu toko buku yang menarik perhatian adalah Bahrisons. Toko buku ini berdiri sejak 1953 dan terletak di Khan Market, New Delhi. Toko buku ini menjadi istimewa. Pada 2025, sempat dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sang pemilik Bahrisons, Anuj Bahri Malhotra, menyebut koleksi buku yang dipilih Prabowo sangat beragam, mulai dari ulasan tentang India hingga narasi sejarah dunia. Anuj lantas sulit untuk menyimpulkan minat utama buku yang dibaca Prabowo.

"Ada campuran tentang India, tentang dunia, narasi tentang sejarah dunia. Ada banyak buku yang beliau ambil. Jadi, sulit untuk mengatakan apa minat utama beliau pada subjek tersebut, karena beliau membeli banyak hal dari topik yang berbeda. Jadi, mungkin beliau menyukai semua jenis buku, atau mungkin beliau memiliki selera khusus," kata Anuj saat ditemui Tirto pada Sabtu (6/6/2026).

Dalam pengamatan Tirto, toko buku tersebut menyajikan buku dari banyak penerbit internasional dengan harga yang lebih miring dibandingkan di Indonesia. Salah satu judul adalah Atomic Habits karya James Clear yang berbahasa Inggris dijual di Bahrisons senilai 599 rupee atau setara dengan Rp112 ribu. Di Indonesia, buku yang sama dan masih berbahasa Inggris dihargai Rp 458 ribu.

Anuj menuturkan ada intervensi pemerintah India, sehingga buku di tokonya bisa dijual dengan harga murah. Salah satu peran pemerintah dalam memurahkan harga buku adalah dengan mencetaknya secara lokal di India dan membeli lisensi buku dari penerbit di seluruh dunia. Pemerintah India mengimpor semua lisensi buku dari seluruh dunia tanpa batas dan menerbitkannya di percetakan dalam negeri dengan harga yang lebih murah.

"Karena pemerintah India telah menegosiasikan struktur harga yang baik dengan semua penerbit di seluruh dunia. Kami mencoba dan menerbitkan, yaitu mencetak, buku tersebut secara lokal di India, yang sebenarnya memberikan dorongan bagi ekonomi India, tenaga kerja, dan produksinya bersifat lokal," kata Anuj.

Meski biaya produk ditekan dan kertas yang digunakan lebih murah, Anuj menyampaikan bahwa buku yang dibeli para konsumen masih layak dibaca dan digunakan. Dia menjamin bahwa buku yang dijual di India separuh harga dibanding negara lainnya.

"Karena semua hal ini dilakukan secara lokal, biayanya lebih murah bagi kami untuk memproduksinya. Buku normal yang harganya sekitar dua puluh dolar di seluruh dunia, di India Anda bisa mendapatkannya seharga sepuluh dolar. Dan kualitasnya akan sama persis dengan apa yang tersedia di pasar internasional. Jadi, itulah nilai tambahnya mengapa buku-buku lebih murah di India," ungkapnya.

Buku Masih Barang Mewah di Indonesia

Sebagai penulis, Okky Madasari rutin membeli buku dari luar negeri yang dikirimkan melalui paket khusus untuk bisa sampai di rumahnya. Untuk bisa mendatangkan buku impor tersebut, Okky harus merogoh kocek Rp67 ribu demi membayar bea admin dan impor masuk di luar harga buku yang dibayarnya.

Dia menyebut bahwa hingga saat ini pemerintah hanya membebaskan bea impor untuk buku pelajaran dan kitab suci, sehingga hal itu menjadi alasan buku internasional di Indonesia masih tidak terjangkau untuk banyak masyarakat.

"Kenapa ya membebaskan pajak impor, meringankan pajak industri perbukuan in general masih begitu sulit diwujudkan, ketika buku masih susah diakses secara merata oleh seluruh rakyat?" ungkap Okky saat dihubungi Tirto, Kamis (11/6/2026).

Berkaca dari pengalamannya, Okky berharap pemerintah mau mengambil peran demi mengurangi beban pembaca, sehingga harga buku dapat dijual lebih murah. Dia membandingkan sejumlah negara seperti Singapura yang memberikan tunjangan kepada warganya di setiap pembelian buku.

"Di Singapura, juga ada subsidi untuk rumah penerbitan, insentif untuk penulis, hingga skema ada juga tunjangan pembelian buku. Di Malaysia setiap pelajar mendapat tunjangan pembelian buku," ujarnya.

Di negara-negara Skandinavia, kata Okky, pemerintahannya membeli sejumlah eksemplar buku dari para penerbit untuk kemudian dibagikan ke sekolah dan perpustakaan di wilayah tersebut secara cuma-cuma. Bagi Okky, pemerintah harus turun tangan agar industri perbukuan bisa bertahan dan menjaga kualitas untuk para pembacanya.

"Itu artinya, di negara mana pun, industri perbukuan tidak bisa sepenuhnya dilepas dan dibiarkan bertahan hingga akhirnya gulung tikar," jelasnya.

Dia menyampaikan Indonesia hingga kini belum memiliki ekosistem yang baik dalam industri perbukuan. Menurut Okky, permasalahan buku tersebut menjadi pertaruhan atas kondisi literasi di Indonesia yang hingga saat ini masih belum terbentuk. Berdasarkan studi Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 oleh OECD, kemampuan literasi membaca siswa Indonesia (usia 15 tahun) berada di peringkat ke-70 dari 80 negara.

"Untuk negara seperti Indonesia di mana daya beli buku masih rendah, akses distribusi belum merata, dan budaya literasi belum sepenuhnya terbentuk intervensi pemerintah untuk mendukung industri perbukuan wajib dilakukan," tegasnya.

UU Perbukuan: Ujung Tombak Harapan Agar Buku Terjangkau

Meski tak duduk di Komisi Pendidikan, Willy Aditya menginisiasi revisi atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Willy menyebut produk perundangan ini akan mengatur segala hal tentang buku dari hulu hingga hilir.

"Ini akan dibahas di Baleg, dan sudah masuk Prolegnas Prioritas Tahunan," kata Willy Saat dihubungi Tirto, Kamis.

Politikus Partai NasDem itu, mengatakan revisi UU Perbukuang tersebut terinspirasi dari banyak negara dalam mengelola ekosistem literasinya. Salah satu yang menjadi tolak ukur pembelajaran adalah India. Menurutnya, India berhasil menjadikan buku untuk tidak lagi menjadi barang mewah dan hal itu pulalah yang hendak diupayakannya di revisi undang-undang.

"Ada kebijakan dari mereka (India) untuk kemudian rasanya ilmu pengetahuan itu bukan satu hal yang mewah. Itu basisnya kan buku, jadi mereka itu kebijakannya di setiap sepuluh toko merchandise ada satu toko buku. Karena itulah yang kemudian memajukan ilmu pengetahuan, basisnya buku," kata Willy.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih menyerahkan industri perbukuan pada mekanisme pasar. Sehingga banyak penerbit buku berskala kecil harus gulung tikar karena tidak kuat secara modal.

"Karena itu kita masih buku itu dianggap buku umum itu diserahkan pada mekanisme pasar," tegasnya.

Willy menyoroti bahwa saat ini pemerintah hanya mengintervensi harga buku diktat untuk mata pelajaran sekolah. Menurutnya, pemerintah tidak boleh mendikotomi kualifikasi buku antara diktat dan non-diktat. Bagi Willy, semua buku memiliki nilai manfaat yang sama dan harus mendapat subsidi agar bisa lebih murah dan terjangkau secara harga.

"Harusnya tidak ada disparitas, tidak ada dikotomi antara buku diktat sekolah sama buku umum. Ya buku, ya buku saja. Nah, kan itu kan yang diktat sekolah disubsidi, yang buku umum tidak disubsidi. Kan itu, itu jadi problem utama kita," terangnya.

Dirinya menuturkan bahwa subsidi yang dilakukan pemerintah tidaklah dengan alokasi anggaran dari APBN, namun cukup dengan menghilangkan pajak dari royalti penulis, pajak dari kertas penerbitan. Willy menyebut hal itu memiliki dampak signifikan sehingga harga buku menjadi lebih murah dari kondisi saat ini.

"Subsidi buku, kan, ada anggarannya sekarang. Kalau subsidi buku itu dengan menolkan pajak kertas, dengan menolkan pajak penulis. Pajak penulis, kan, terakhir 1,5% itu, kita perjuangkan 0 saja," ujarnya.

Menurutnya, dengan tata kelola industri perbukuan yang baik, iklim menulis dan berdialektika di Indonesia akan makin bergairah. Dia menyoroti minimnya anak muda yang bercita-cita menjadi penulis akibat ketiadaan insentif bagi profesi tersebut.

"Sekarang orang tidak ada bermimpi, bercita-cita jadi penulis, Pak. Karena apa? Penghasilannya tidak signifikan kalau kita bandingkan misalnya kayak J.K. Rowling itu, kan, luar biasa," terangnya.

Demi menekan harga buku agar semua kalangan bisa menikmati kesempatan dalam berliterasi, Willy juga menekankan perlawanan terhadap pembajakan buku. Dia melihat bahwa dalam melawan pembajakan buku, para penulis dan penerbit terkesan bekerja sendirian. Menurutnya, harus ada perlawanan secara signifikan dari negara kepada para pembajak buku demi perbaikan ekosistem hulu ke hilir.

"Di sini, isu pembajakan harus mendapatkan atensi lebih. Demikian juga terhadap para penerbit, harus ada dukungan terhadap para penerbit, utamanya mereka berskala kecil dan indie, dari negara," ungkapnya.

Okky Madasari juga menambahkan bahwa penegakkan hukum terhadap pembajakan buku adalah hal mutlak dan tak bisa ditinggalkan. Namun, dia menyampaikan perlu ada edukasi lebih luas, sehingga pembajakan menjadi isu bersama semua pihak.

Dalam temuannya di sejumlah kota, Okky melihat banyak masyarakat yang tidak tahu perbedaan buku asli maupun bajakan, tidak tahu bahwa pembajakan buku adalah pelanggaran hukum dan tidak tahu bahwa pembajakan hukum adalah bentuk pembunuhan terhadap industri literasi di Indonesia.

"Saya sendiri beberapa kali bertemu pembaca yang minta tanda tangan, eh ternyata bukunya bajakan. Yang seperti ini saya tak pernah tolak dengan keras atau permalukan, saya biasanya edukasi perlahan," ujar Okky.