Masuk tirto.id
tirto.id - Penurunan nilai rupiah terhadap dolar dan melejitnya harga Pertamax memicu aksi demontrasi yang dilakukan ratusan mahasiswa di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026) sore. Mereka menuntut lima hal dalam aksi demonstrasi tersebut.
Kelima tuntutan yang disampaikan adalah Setop Pemborosan APBN, Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM, Hentikan Program MBG dan
Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Hentikan Militerisme di Ranah Sipil, dan Prabowo Berhenti Mengelak Dan Mengakui Kesalahannya.
Para pedemo memulai aksi sekitar pukul 15:30 WIB dengan orasi di depan gerbang DPRD. Aksi dilanjutkan dengan memblokir jalan Jln Adi Sucipto Solo. Situasi memanas ketika dua pedemo diamankan Polisi.
Negosiasi sempat dilakukan oleh pedemo dan Kapolres Surakarta, Kombes Catur Cahyono Wibowo, di tengah-tengah aksi demontrasi. Polisi pun akhirnya melepaskan dua mahasiswa yang sempat ditangkap.
Koordinator aksi demontrasi Arif Ainurjaya dari UNS Surakarta mengungkapkan bahwa aksi demontrasi ini utamanya menuntut pemberhentian sementara MBG dikarenakan situasi ekonomi saat ini.
"Kami melihat dengan kondisi ekonomi hari ini MBG itu terus dijalankan dan itu menguras APBN dan mengganggu konsentrasi ekonomi yang saat ini terjadi,"ujarnya saat diwawancarai.
Pemerintah juga diminta untuk segera menguatkan nilai rupiah terhadap dolar yang saat ini menembus angka Rp18.000 lebih per dolarnya.
Mahasiswa juga menuntut pembatalan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang.
"Kami menuntut membatalkan UU Polri. Di mana ini kami sadari tuang ruang sipil hari ini tersebut oleh petugas-petugas bersenjata. Kami disini hadir untuk menuntut pencabutan UU Polri ini," kata dia.
Disinggung terkait rapat evaluasi MBG yang dilakukan Presiden Prabowo, Arif menyebut bahwa rapat evaluasi MBG hanya sekadar formalitas. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya mengevaluasi MBG, tetapi juga program-program PSN lain.
"Dimana kami selalu melihat bahwa evaluasi dari program psn atau populis prabowo saya rasa hanya sekadar formalitas untuk meredam kemarahan masyarakat," bebernya.
"Yang pertama seperti tujuan kita diberhentikan untuk memperbaiki ekonomi dan masih banyak concren atau pokok-pokok lain yang seharusnya itu menjadi evaluasi utama," tutup dia.
Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo, mengatakan, DPRD Kota Surakarta mendukung aksi yang dilakukan para mahasiswa. Ia berjanji jika tuntutan ini akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi.
"Sesuai dengan kewenangan ini nanti akan kita sampaikan ke teman-teman yang ada di DPR RI dan kepada wali kota untuk diteruskan kepada presiden Yang berikutnya kaitannya dengan beberapa tuntutan regional," tutup dia.
Penulis: Romensy Augustino
Editor: Andrian Pratama Taher
