Masuk tirto.id
tirto.id - Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersama massa pedemo lainnya masih tertahan di kawasan Tosari, Jakarta Pusat, saat berupaya menuju Bundaran HI. Massa beberapa kali mencoba bergerak maju, namun kembali terhenti akibat penyekatan aparat keamanan di sejumlah titik menuju kawasan Bundaran HI.
Berdasarkan pantauan reporter Tirto di lokasi, massa aksi memadati kawasan Tosari dengan melakukan orasi dan konsolidasi. Sejumlah massa sempat mendorong barisan menuju Bundaran HI, tetapi barikade aparat membuat pergerakan massa kembali terhenti.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menilai penyekatan aparat menghambat upaya mahasiswa dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara langsung dan damai di ruang publik. Meski demikian, ia menegaskan massa akan tetap berupaya menyampaikan aspirasi di Bundaran HI.
“Pada dasarnya, aparatur negara menghalang-halangi kami untuk menyuarakan suara rakyat. Sampai saat ini kami akan tetap teguh menyuarakan aspirasi di Bundaran HI,” kata Yatalathof, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, lokasi massa saat ini sudah berada tidak jauh dari Bundaran HI. Ia juga menyebut selain kepolisian, aparat TNI turut berjaga di sejumlah titik penyekatan.
Yatalathof menegaskan aksi tersebut bukan bertujuan menciptakan kerusuhan maupun menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa. Ia menyebut demonstrasi dilakukan secara damai untuk menyampaikan keresahan masyarakat.
“Kami prinsipnya tidak akan menyerah. Tujuan kita bukan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan untuk menyelamatkan kondisi bangsa ini,” ujarnya.
BEM UI memastikan massa aksi tidak membawa perlengkapan yang berpotensi digunakan untuk tindakan kekerasan. Peserta hanya ingin menyampaikan aspirasi dan meningkatkan kesadaran publik mengenai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta: pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan KopDes, penghentian militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahan terkait kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.
===========
Nanda Surya Shadan berkontribusi dalam tulisan ini.
Penulis: Intern tirto
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
