Menuju konten utama

Guru Honorer Bandung 4 Bulan Tak Digaji, Hidup dari Pinjaman

Farhan mengaku masih menunggu informasi dari Disdik Kota Bandung soal gaji guru honorer karena yang mengurus Disdik Kota Bandung.

Guru Honorer Bandung 4 Bulan Tak Digaji, Hidup dari Pinjaman
Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Honorer (PGH) berunjuk rasa di Kantor Bupati Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/9/2018). ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Asep (bukan nama sebenarnya) sudah empat bulan belum menerima gaji sebagai guru honorer sekolah dasar di Kota Bandung. Selama itu pula, ia terus mencari cara bertahan hidup tanpa kepastian, mulai dari menjadi guru ngaji, les privat, coba mendaftar ojek online, dan mengandalkan uang pinjaman ke pinjaman lain dari sejumlah teman.

"Saya bingung, Kang. Guru juga punya kebutuhan pokok, bahkan saya sampai harus meminjam-meminjam uang," kata Asep yang enggan menggunakan nama asli saat bertemu Tirto di bilangan Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Ia berasal dari daerah Jabodetabek. Kebutuhan sehari-hari menjadi berlipat-lipat. Selain untuk makan, dia juga harus membayar biaya kos bulanan. Tak jarang bantuan pinjaman uang dari seorang teman kerap menyelamatkannya.

Setiap bulan, petinggi sekolah tempatnya mengajar juga secara sukarela kerap memberi pinjaman. Lalu, ada dana talang dari dana BOS bagi para guru honorer di sekolah Asep. Memang tak seberapa. Akan tetapi, baginya cukup untuk menyambung hidup beberapa pekan, serta membayar hutang ke sejumlah teman, sebelum pada akhirnya nanti meminjam lagi.

"Alhamdulillah bisa sedikit terbantu bayar kos, makan, walaupun tetap harus dihemat. Saya mendapatkan penghasilan dari yang lain juga, les privat sampai guru ngaji," cerita Asep.

Asep sebelumnya bekerja sebagai guru di sekolah swasta beberapa tahun silam. Kemudian, ia secara resmi menjadi guru honorer aktif terdaftar data pokok pendidikan (Dapodik) sejak tahun 2024.

Upah tahun pertama yang didapatkan Asep sebesar Rp2,5 juta. Lalu pada tahun kedua, naik menjadi Rp3,5 juta. Angka itu lebih besar daripada rata-rata upah guru di kota asalnya. Itulah yang membuatnya merantau ke Bandung.

Namun, semenjak anggaran pendidikan 'dicubit' pemerintah pusat, pembayaran gaji bulanan mulai tersendat pada 2025. Ia mesti bersabar beberapa kali menanti gajian yang dirapel per tiga bulan.

"Walaupun kami juga berusaha ikhlas, karena guru, kan, pahlawan tanpa tanda jasa, tapi semua juga punya kebutuhan," getir Asep.

Sejauh ini, dia memang masih bisa bertahan dari pinjaman ke pinjaman, tapi harus hingga kapan? Asep juga tak bisa membayangkan nasib para guru honorer yang sudah berkeluarga dan memiliki anak.

Bantuan subsidi upah untuk pekerja dan guru honorer

Seorang guru honorer menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa di SD N Proyonanggan 01, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (3/6/2025). Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar masing-masing Rp300 ribu per bulan pada periode Juni dan Juli 2025 yang diberikan kepada 565 ribu guru honorer dan 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta dengan total anggaran Rp10,72 triliun yang bersumber dari APBN dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/tom.

"Kasihan, kang. Saya lajang saja masih serba kekurangan ini empat bulan, bahkan masuk ke lima bulan. Apalagi mereka yang sudah mempunyai tanggungan," sesalnya.

Ia juga sempat tak kuasa menahan air mata, saat bercerita momen lebaran Idul Fitri bulan lalu. Berbekal uang 'kadeudeuh' dari sekolah dan oleh-oleh siswa, ia mampu mudik dan bertemu sanak saudara, meskipun tak ada uang tersisa.

Sesampainya di kota kelahiran, hatinya meringis ketika tidak mampu berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. "Pengen nangis. Sakit. Orang tua selama bulan puasa mengutang beras, lalu minta saya untuk membayar," ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Ia beruntung memiliki teman-teman setia kawan. Di saat momen lebaran usai, ia bisa berangkat lagi ke Bandung dengan sebuah pinjaman. Asep mengaku saat itu sempat terpikirkan juga mencoba pinjaman online, tetapi ia urungkan.

Apa yang dialami Asep mungkin juga dialami ribuan guru honorer lainnya. Ia menyayangkan gerak lamban pemerintah kota. Informasi terbaru gaji yang menunggak ini bakal dicairkan antara akhir April atau awal Mei.

"Saya sekarang nothing to lose aja. Kalau cair alhamdulillah. Kalau tidak cair juga tidak apa-apa, saya berjuang lagi. Saya sedang kepikiran mencari akun [aplikasi ojek online]. Saya pengen narik [jadi tukang ojek]," ucapnya.

Kendati sudah kadung pesimistis, ia tetap berharap pemerintah sesegera mungkin mencairkan gaji para guru honorer. Saat ini, Asep mengaku Pemerintah Kota Bandung kerap memberikan alasan terkait pembayaran gaji mereka.

"Bahkan tiga ribu lebih [guru] belum digaji selama empat bulan. Untuk kawan-kawan guru, tetap semangat, ya. Mengajar sepenuh hati untuk cerdaskan anak bangsa. Walaupun belum dihargai," pesannya.

Sama seperti yang dialami Asep, seorang guru honorer dapodik lainnya, Putri, belum menerima upah sepeser pun hingga hari ini. Ia terus mengikuti informasi kapan pencairan gaji atau honor peningkatan mutu (HPM) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

"Jujur saya kecewa dan marah sih karena seharusnya HPM itu kan sudah ada alokasi dananya. Tapi ada desas desus dananya terpakai untuk MBG," ujar Putri saat dihubungi Tirto, Rabu (29/4/2026).

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung dan Pemkot Bandung dinilai malah saling lempar tanggung jawab. Menurutnya, alasan 'menunggu harmonisasi' dan 'menunggu perwal disahkan' tidak sama sekali beri kejelasan bagi para guru.

"Untungnya saya belum berkeluarga dan jarak sekolah cukup dekat dengan tempat tinggal, jadi untuk biaya sehari-hari masih diback-up orang tua," sebutnya.

unjuk rasa guru honorer

Sejumlah guru honorer menangis ketika doa bersama saat unjuk rasa di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (26/1/2024). Guru honorer sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Negeri Non Passing Grade (FGHNPG) menuntut penambahan kuota formasi sebanyak 940 agar diangkat menjadi ASN. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc.

Pihak sekolah memang kerap memberikan dana talang sebanyak tiga kali sebesar Rp1,5 juta. Namun belum juga HPM cair, terdapat sejumlah sekolah yang ditagih untuk segera mengembalikan dana talang tersebut.

Tahun sebelumnya, lanjut Putri, tunggakan gaji sempat terjadi beberapa kali. Akan tetapi sebatas sampai tiga bulan. Tidak seperti tahun ini yang hampir mencapai lima bulan.

Ia menceritakan awalnya gaji guru honor itu Rp3,5juta per bulan, tapi setiap awal dan akhir tahun selalu telat dua sampai tiga bulan. Lalu tidak ada juga kejelasan dari pemerintah terkait tanggal pasti gaji cair.

Alih-alih upah honorer bertambah karena adanya tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp1,8 juta. Mirisnya, kata Putri, setelah penundaan gaji tahun ini, ada kemungkinan angka yang semula Rp3,5 juta turun menjadi Rp2 juta.

"Jadi harusnya HPM gak berkurang, tapi yaudah lah. Kami udah ikhlas kalaupun HPM berkurang karena ada TPG. Tapi yang kami masalahin itu keterlambatannya yang ga kira-kira," geram Putri.

Putri meminta transparansi pemerintah soal proses pencairan gaji tahun ini serta progres dari penyelesaian masalah tersebut, baik itu diberitahukan secara terbuka maupun melalui sosial media Disdik Kota Bandung.

"Pemerintah tolong jangan sampai hal-hal seperti ini dijadikan kebiasaan, karena banyak guru honor yang sudah berkeluarga membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari," tegasnya.

"Untuk para guru honorer yang gajinya masih ditunggak, semoga hak kita segera diberikan Pemkot Bandung. Harus tetap semangat mengajar meskipun dengan keadaan seperti ini. Semoga bapak, ibu mendapatkan rezeki dan pahala yang berlimpah," ujar Putri menguatkan.

Kontributor Tirto sempat menemui Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat pembukaan pameran Milestone Bandung di Microlibrary Asia Afrika, beberapa waktu lalu.

Saat ditanyai soal sejauh mana proses pencairan guru honorer, ia berdalih menunggu informasi dari Disdik Kota Bandung. Ia belum bisa menjelaskan secara detail perkara itu, mengingat proses administrasi yang panjang.

"Saya janji akan kasih keterangan lewat Pak Kadisdik [Kepala Dinas Pendidikan]. Soalnya Pak Kadisdik yang ngurus. Saya nunggu update-nya beliau. Maaf pisan. Saya enggak berani ngomong. Bisi (takut) salah," ujarnya.

Sementara itu, hingga berita ini selesai ditulis, Kadisdik Kota Bandung, Asep Gufron, belum merespon permintaan wawancara dari Tirto terkait gaji guru honorer Kota Bandung yang tertunggak.

Kekinian, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memperbarui informasi terkait pencairan gaji guru. Dia bilang kalau pencairan honor tersebut dilakukan mulai Kamis 30 April 2026. Ia menjelaskan, proses pencairan cukup memakan waktu karena pemkot mesti ada terima persetujuan antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pencairan gaji dilakukan secara rapel selama empat bulan. Proses administratif yang cukup panjang, khususnya dalam penyusunan dan pengesahan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai dasar hukum pencairan anggaran.

Ia menegaskan perwal tersebut telah ditandatangani sebelumnya sehingga pencairan dapat segera direalisasikan. Pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

"Mudah-mudahan hari ini sudah masuk semua ke rekening bank masing-masing," kata Farhan kepada wartawan di Pendopo Bandung, Kamis.

Muhammad Farhan

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat membuka pameran Milestone Bandung di Microlibrary Asia Afrika, Alun-alun Timur Kota Bandung, beberapa waktu lalu. tirto.id/Muhamad Nizar.

Baca juga artikel terkait GAJI GURU atau tulisan lainnya dari Muhammad Nizar

tirto.id - Flash News
Kontributor: Muhammad Nizar
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Andrian Pratama Taher