tirto.id - Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017, berpotensi diadopsi daerah lain. Hal itu disampaikan Komisioner Komnas Perempuan, Masruchan pada acara Peringatan Hari Perempuan Internasional di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Kamis (8/3/2018).
Menurut dia, temuan kasus kekerasan perempuan dalam politik yang terjadi di DKI Jakarta seperti ancaman pemerkosaan jika tidak memilih calon tertentu. Selain itu, ancaman jenazah perempuan tidak disalatkan jika tak memilih calon tertentu.
"Temuan kasus itu akan diadopsi di daerah lain karena dinilai sukses mendulang suara," ujarnya.
Dia menilai, semua daerah di Indonesia saat ini mungkin dan rawan terjadi kekerasan perempuan dalam politik. "Sarana yang digunakan adalah 'cybercrime' atau kejahatan dunia maya," ujarnya.
Dengan demikian, pihaknya meminta KPU dan Bawaslu untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam Pilkada 2018 agar kejadian di tahun 2017 tidak terulang kembali.
Sementara itu, Direktur Bali Sruti, Luh Riniti Rahayu meminta semua perempuan menggunakan hak pilihknya agar ikut serta membangun bangsa dan negara.
"Mari sukseskan Pilkada 2018 dengan datang ke TPS menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani," ujarnya.
Dia juga meminta kepada perempuan di Pulau Dewata untuk lebih mempelajari rekam jejak calon kepala daerah dan gunakan hak pilih pada saat pemilihan umum sehingga bisa menghasilkan pemimpin sesuai harapan rakyat.
Pilkada Bali diikuti oleh dua pasangan calon yakni pasangan nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (KBS-Ace) yang diusung oleh empat parpol peraih kursi di DPRD Bali, yakni PDIP, Hanura, PAN, dan serta PKPI. Pasangan tersebut juga didukung PKB dan PPP.
Sedangkan rivalnya, pasangan nomor urut 2 Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) diusung oleh empat partai peraih kursi di DPRD Bali, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Nasdem. Mereka juga didukung oleh PKS, PBB, dan Perindo.
Penulis: Yantina Debora
Editor: Yantina Debora
