Kecelakaan KRL Bekasi, Puan Minta Sistem Keselamatan Diperbaiki

tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas insiden kecelakaan kereta api yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam. Ia sekaligus menekankan pentingnya perbaikan sistem keselamatan transportasi rel di Indonesia.

“Atas nama pribadi maupun atas nama DPR RI, saya sampaikan dukacita mendalam untuk para korban dalam kecelakaan kereta api yang terjadi semalam di wilayah Bekasi,” kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (28/4/2026).

Insiden bermula ketika sebuah taksi listrik tertemper KRL di perlintasan sebidang wilayah Bulak Kapal. Kendaraan tersebut dilaporkan terhenti di tengah rel sebelum akhirnya tertabrak rangkaian KRL yang melaju ke arah Jakarta.

Benturan itu membuat perjalanan KRL rute Jakarta-Cikarang terganggu dan rangkaian berhenti di jalur. Tak lama berselang, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah belakang menabrak KRL yang tengah berhenti.

Kerasnya tabrakan menyebabkan lokomotif KA Argo Bromo Anggrek merangsek hingga ke gerbong khusus wanita di bagian belakang KRL. Peristiwa tersebut mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 84 lainnya mengalami luka-luka.

Menanggapi kejadian ini, Puan meminta pemerintah bersama operator kereta api untuk meningkatkan standar keselamatan, khususnya di perlintasan sebidang.

“Kita minta Pemerintah, KAI, bersama stakeholder terkait untuk lebih memprioritaskan persoalan keselamatan di jalur kereta api. Sistem dan keamanan pada jalur kereta api harus diperbaiki,” tegasnya.

“Terutama pada perlintasan sebidang yang masih banyak kita temukan di sepanjang perlintasan kereta. Karena keamanannya sangat kurang, kecelakaan kereta seringkali terjadi dan ini harus disikapi dengan serius,” imbuh Puan.

Menurut Puan, kecelakaan di Bekasi Timur tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap moda transportasi kereta yang digunakan secara luas, khususnya di wilayah metropolitan.

“Dalam sistem mobilitas perkotaan seperti Jabodetabek, KAI Commuter Line atau KRL bukan sekadar moda angkut massal, melainkan infrastruktur sosial yang menopang ritme kerja, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat setiap hari,” jelasnya.

“Karena itu, setiap insiden besar tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap rasa aman menggunakan transportasi kereta,” tambah Puan.

Ia juga menilai meningkatnya kompleksitas operasional di jalur padat, mulai dari frekuensi perjalanan hingga berbagi lintasan antar layanan, menuntut penguatan sistem keselamatan yang lebih komprehensif.

“Dalam kondisi seperti ini, keselamatan tidak cukup dilihat hanya sebagai kepatuhan prosedur operasional harian, tetapi harus hadir dalam bentuk standarisasi pengamanan yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa setiap potensi risiko sudah diantisipasi,” paparnya.

Puan menegaskan, insiden ini harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan operator untuk memastikan KRL tetap menjadi moda transportasi yang aman dan dapat diandalkan.

“Bahwa KRL tetap harus menjadi moda transportasi yang paling dapat dipercaya dari sisi keselamatan,” tutur Puan.

Ia juga mendorong agar investigasi atas kecelakaan tersebut menghasilkan evaluasi yang konkret dan transparan kepada publik.

“Justru setelah insiden seperti ini, operator dan Pemerintah perlu menunjukkan bahwa standar keselamatan diperbarui secara nyata, terukur, dan dapat dipahami masyarakat,” ucapnya.

“Dan hasil terpenting dari evaluasi ini adalah memastikan masyarakat melihat bahwa menggunakan KRL tetap merupakan pilihan transportasi yang aman, rasional, dan didukung oleh sistem keselamatan yang terus diperkuat,” tutup Puan.