Masuk tirto.id
tirto.id - Ratusan rumah warga di wilayah padat penduduk di di Jalan Gang Damai Nomor 05, RT 017/RW 004, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara habis dilahap si jago merah pada Jumat (6/6/2025). Menurut Pusat Pengendalian dan Operasi BPBD Provinsi DKI Jakarta, tercatat setidaknya ada 500 unit rumah semi permanen yang hangus terbakar ditambah dengan tiga watung serta satu unit gudang yang menjadi korban.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jakarta, Isnawa Adji, mengungkap bahwa tak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Namun 400 kepala keluarga atau 2 ribu jiwa mengungsi di lokasi yang berada di lahan milik PT DHI.
Satu per satu pejabat negara, hilir mudik membesuk para korban di pengungsian. Dari Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, hingga Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Mereka semua sepakat bahwa kejadian kebakaran tak boleh terulang di kawasan lainnya di Jakarta dan para korban harus mendapat pertolong tak hanya secara fisik namun juga secara psikologi.
"Kepada warga, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok, termasuk fasilitas yang lebih layak, makanan bergizi, dan layanan kesehatan," dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden usai kunjungan Gibran ke lokasi pengungsian pada Senin malam (9/6/2025).
Kejadian kebakaran di kawasan Kapuk Muara pada Jumat (6/6/2025) bukanlah kali pertama. Sebelumnya pada Juli 2023, atau nyaris dua tahun lalu, sempat terjadi peristiwa serupa yang mengakibatkan 200 kepala keluarga atau seribu jiwa harus mengungsi. Selain itu, secara jumlah angka kebakaran di Jakarta setiap tahunnya selalu mencapai ratusan kasus.
Dikutip dari Antara, Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta mencatat setidaknya kasus kebakaran di 2023 sebanyak 864 kasus, dan 789 kejadian kebakaran di 2024. Secara jumlah, kasus kebakaran tertinggi terjadi di Jakarta Timur dengan rincian di 2023, yaitu Jakarta Timur (223 kasus), diikuti Jakarta Barat (205), Jakarta Selatan (164), Jakarta Utara (157), Jakarta Pusat (110), dan Kepulauan Seribu (5).
Di 2024, Jakarta Timur (217), Jakarta Barat (202), Jakarta Selatan (143), Jakarta Utara (130), Jakarta Pusat (96), dan Kepulauan Seribu (1). Sedangkan selama 6 bulan di 2025, Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyebut telah ada 598 kasus kebakaran di wilayahnya.
ASN Wajib Punya APAR
Demi memitigasi kejadian kebakaran yang marak terjadi di berbagai wilayah Jakarta, Pramono mewajibkan kepada seluruh anak buahnya yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah Jakarta (BUMN) untuk memiliki alat pemadam api ringan (APAR) di masing-masing rumah.
Melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gerakan Masyarakat Punya Alat Pemadam Api Ringan di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pramono menyerukan kepada seluruh ASN dan pegawai BUMD untuk melaporkan diri secara daring apabila telah memiliki APAR. Seluruh asisten sekda dan kepala dinas juga diminta untuk memantau jajaran di bawahnya agar segera memiliki APAR di kediaman masing-masing.
Pramono mengungkapkan, dia memilih untuk fokus pada mitigasi dengan menerbitkan Instruksi Gubernur dibanding harus merelokasi para korban. Dia beralasan bahwa saat ini para korban sedang dalam tahap pemulihan di lokasi pengungsian.
"Sementara ini, kita fokus untuk korban yang ada di tempat ini," kata Pramono, Minggu (8/6/2025).
Menurut Pramono, apabila setiap ASN di Pemprov Jakarta memiliki APAR maka proses pemadaman api dapat berlangsung efektif. Hal itu mengingat tidak semua RT maupun RW di wilayah Jakarta memiliki APAR. Namun, dia mengupayakan agar pada Agustus mendatang, setiap RT telah memiliki APAR.
"Saya yakin mungkin di sini belum semua RT itu setiap RT 1 APAR. Karena pemerintah DKI memang menyiapkan untuk itu," kata dia.
Ketua Bidang Komunikasi Sosial Staf Khusus Gubernur Jakarta, Cyril Raoul Hakim, mengungkap alasan mengapa APAR lebih menjadi prioritas bagi Pemprov Jakarta dibanding merelokasi warga dari kawasan padat penduduk yang rentan menjadi korban kebakaran. Menurutnya, kepindahan warga dari rumah mereka ke rumah susun sewa (Rusunawa) yang telah disiapkan oleh Pemprov Jakarta harus dilaksanakan secara sukarela dan penuh dengan kesadaran.
"Harapannya warga dengan sukarela pindah ya," kata sosok yang akrab disapa Chicco kepada Tirto, Selasa (10/6/2025).
Chicco menjelaskan, saat ini telah ada 23 Rusunawa yang telah disiapkan dan tersebar di lima kabupaten dan kota di Jakarta. Terbaru ada Rusunawa di Jagakarsa, dan Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Rusunawa tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi korban kebakaran namun juga penghuni pemukiman padat dan bantaran sungai.
Mengenai hunian, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sri Haryati, mengungkapkan jika pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kebijakan perihal peruntukkan hunian Rusunawa kepada Pemprov Jakarta. Dirinya menjelaskan bahwa kewajibannya adalah membangun bangunan namun yang kewenangan untuk memberi kunci rumah hunian ada di Pemprov.
"Kalau kami sendiri di Kementerian PKP nggak ada Rusun yang kami kelola, kalau perlu Rusun yang dibangun oleh saat itu Kementerian PUPR, dan saat ini juga sudah diserahterimakan kepada para pengusul," kata Sri Haryati saat dihubungi Tirto, Selasa.
Edukasi Kunci Mitigasi Kebakaran di Jakarta
Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia, Aziz Muslim, mengungkapkan bahwa Ingub yang ditandatangani oleh Pramono terkait kewajiban ASN dan pegawai BUMD Jakarta untuk memiliki APAR harus dibarengi dengan edukasi. Aziz menambahkan, edukasi tidak hanya berisikan materi tentang cara menggunakan APAR namun juga mengenai upaya preventif menanggulangi kebakaran.
Edukasi juga harus berisikan materi mengenai apa saja penyebab kebakaran yang selama ini terjadi di Jakarta. Dilansir Antara mayoritas kebakaran adalah akibat arus pendek atau korsleting listrik yang mendominasi penyebabnya. Data BPBD Jakarta, 607 dari 864 peristiwa kebakaran di 2023 akibat korsleting dan 541 dari 789 kejadian kebakaran akibat kasus serupa.
"Ini juga mengenai penggunaan peralatan listrik yang aman, selama ini kan sering terjadi kalau arus-arus pendek itu, yang dominan seperti itu. Ini yang harusnya menjadi agenda selanjutnya yaitu peningkatan kesadaran masyarakat," kata dia.
Baginya, edukasi menjadi landasan pokok dalam mitigasi kebakaran dibanding memaksakan relokasi bagi warga. Aziz menyebut ada sejumlah hal yang membuat warga berat meninggalkan rumahnya meski tak layak dan rawan terjadi kebakaran, salah satunya adalah akses terhadap tempat pekerjaan. Terutama mereka yang bekerja di sektor non formal dengan pendapatan harian.
"Karena untuk memindahkan itu kan juga tidak mudah, karena tadi kaitannya dengan aspek penghidupan mereka sehari-hari," katanya.
Anggota DPRD Jakarta dari fraksi PSI, Kevi Wu, menuntut Pemprov tidak hanya berpaku pada Ingub mengenai APAR, namun juga meningkatkan jumlah pos pemadam kebakaran di beberapa tempat. Kevi menuturkan belum semua kelurahan di Jakarta memiliki pos damkarnya sendiri, oleh karena itu pembangunannya harus segera digencarkan.
"Pos-pos Damkar harus ditambah, terutama di kelurahan-kelurahan yang belum memilikinya. Kemudian, wacana mengadakan APAR di setiap RT harus segera dilaksanakan,” kata Kevi dalam keterangan pers, Senin (9/6/2025).
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
