Kapuas-Mahakam Menyusut, Logistik Kalimantan di Ujung Tanduk

tirto.id - Menyusutnya aliran Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam akibat kemarau panjang kini menjadi momok menakutkan bagi ketahanan logistik pedalaman Kalimantan. Di sejumlah titik, kedalaman air yang tersisa hanya minus 3,2 meter low water spring (LWS).

Situasi tersebut membuat kapal hanya dapat melintas sekitar enam jam sehari mengikuti pasang surut. Akibatnya, armada kapal terpaksa memotong kapasitas muatan hingga 60 persen dan memicu reaksi berantai berupa lonjakan harga pangan di wilayah hulu.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, mengatakan pendangkalan Sungai Kapuas meningkatkan kasus kapal kandas. Berdasar catatannya, kapal kandas naik dari 87 kasus pada 2024 menjadi 102 kasus pada 2025. Sementara hingga Juli 2026, tercatat 56 kasus kapal kandas akibat pendangkalan.

Kondisi ini berdampak terhadap distribusi barang, pasokan BBM, pengiriman oksigen untuk rumah sakit, hingga keselamatan pelayaran.

"Persoalan ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus merumuskan solusi konkret agar aktivitas pelayaran, distribusi logistik, dan roda perekonomian Kalimantan Barat tidak terus-menerus terganggu," kata Krisantus dikutip dari ANTARA, Jumat (6/8/2026).

Pemprov Kalbar menargetkan kedalaman alur pelayaran dapat dipulihkan hingga minimal minus 5 meter LWS. Dengan kedalaman tersebut, kapal diharapkan dapat beroperasi selama 24 jam dalam dua arah.

Pemprov Kalbar telah berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), PT Pelindo, Indonesian National Shipowners' Association (INSA), serta calon investor sejak 2025. Pemerintah daerah juga telah dua kali mengirim surat kepada Menteri Perhubungan pada 24 Juli 2025 dan 11 Mei 2026 untuk mendorong percepatan pengerukan.

"Selain itu, Pemprov Kalbar telah dua kali menyampaikan surat kepada Menteri Perhubungan, masing-masing pada 24 Juli 2025 dan 11 Mei 2026, guna mendorong percepatan pengerukan alur pelayaran Sungai Kapuas," ujar Krisantus.

Nadi Logistik yang Terancam Lumpuh

Pendangkalan sungai semakin berdampak krusial bagi daerah pedalaman Kalimantan yang akses jalan daratnya masih terbatas. Pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menekankan bahwa ketergantungan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur terhadap jalur pelayaran sungai berada di level yang sangat tinggi.

"Sungai-sungai ini berfungsi sebagai arteri utama moda angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) yang menghubungkan kawasan pesisir dengan wilayah pedalaman serta perbatasan," kata Djoko kepada Tirto, Kamis (3/9/2026).

Di Kalbar, Sungai Kapuas menjadi lintasan utama pengangkutan komoditas berat dan muatan curah seperti CPO, hasil tambang, kayu, sembako, dan BBM ke pedalaman karena koridor darat belum memadai. Sementara di Kaltim, Sungai Mahakam menjadi jalur vital serupa menuju Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga Mahakam Ulu.

Pandangan tersebut sejalan dengan Raja Oloan Saut Gurning, Pakar Maritim dan Guru Besar bidang Risiko Logistik Maritim Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Saut merinci, Sungai Kapuas merupakan jalur masuk kapal kontainer, tanker BBM/LPG, semen, hingga oksigen untuk wilayah hulu seperti Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu.

Sementara di Mahakam, sekitar 70–80 persen komoditas batu bara Kaltim dialirkan menggunakan armada tongkang menuju lokasi alih muat di Muara Berau dan Muara Jawa untuk ekspor maupun pasokan PLTU di Jawa-Bali.

Masalah besar muncul ketika debit sungai turun. Akibat sedimentasi, kapal terpaksa menyesuaikan waktu pelayaran dengan jendela pasang-surut air. Kondisi ini menciptakan kendala sistemik berupa pembengkakan biaya charter, BBM, dan biaya tambat akibat waktu tunggu yang lama.

Selain waktu tempuh yang melonjak dua hingga tiga kali lipat akibat antrean, kapal juga tidak bisa beroperasi dengan draf optimal. Muatan terpaksa dipangkas demi menghindari risiko kandas.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya akan langsung memukul ketahanan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Djoko memperingatkan bahwa keterlambatan distribusi BBM dan bahan pokok ke wilayah pedalaman berpotensi memicu kelangkaan barang serta inflasi lokal akibat disparitas harga.

Tak hanya mengancam ekonomi, risiko keselamatan di air pun otomatis meningkat tajam. "Termasuk hilangnya kemampuan olah gerak kapal di perairan dangkal, yang melipatgandakan insiden kapal kandas (grounding) serta tabrakan di alur," tukas Saut.

Mahakam Ulu dan Kapuas Hulu Paling Rentan

Kawasan hulu dan pedalaman Kalimantan menjadi wilayah paling rentan karena minimnya alternatif transportasi darat. Djoko Setijowarno menyebut area Mahakam Ulu—seperti Long Bagun, Long Pahangai, dan Long Apari—serta hulu Kutai Barat sebagai titik rawan di Kaltim. Sementara di Kalbar, potensi dampak mengintai wilayah Kapuas Hulu (termasuk Putussibau), Sintang, dan Melawi.

Dampak pendangkalan ini tidak hanya memukul sektor tambang atau perkebunan, melainkan langsung menyasar pasokan kebutuhan hidup dasar masyarakat. Bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, mi instan, tepung, hingga komoditas krusial seperti BBM, LPG, semen, besi, dan tabung oksigen rumah sakit sangat bergantung pada kelancaran alur air ini.

Ongkos Naik, Harga Barang Ikut Meroket

Saat kapal besar tidak bisa melintas, logistik terpaksa dialihkan secara estafet ke moda yang lebih kecil seperti truk atau perahu kecil (ces dan longboat). Menyusutnya kapasitas angkut otomatis meningkatkan frekuensi pengiriman, biaya BBM, serta upah bongkar muat.

"Surutnya sungai memicu reaksi berantai yang langsung mengerek harga barang di tingkat konsumen akhir," ungkap Djoko.

Sebagai gambaran, saat kekeringan ekstrem melanda, harga beras 25 kilogram di pedalaman Mahakam Ulu dan Long Apari yang normalnya Rp350.000–Rp400.000 bisa melonjak dua kali lipat hingga mencapai Rp850.000 hingga lebih dari Rp1 juta.

Peralihan paksa ke jalur darat juga memicu masalah baru bagi infrastruktur wilayah. "Konsekuensinya, beban jalan darat melonjak drastis karena dipaksa menampung sisa logistik dari sungai," tambah Saut Gurning. Djoko pun menilai pemerintah harus mempercepat pembangunan jalan koridor yang sejajar dengan sungai sebagai solusi jangka panjang agar konektivitas tidak hanya dipikirkan saat krisis terjadi.

Pengerukan Saja Tidak Cukup

Pemerintah Provinsi Kalbar saat ini mendorong pengerukan alur Kapuas hingga kedalaman minimal minus 5 meter LWS. Namun, langkah ini dinilai tidak akan cukup jika musim kemarau diproyeksikan bertahan hingga November 2026.

"Mengandalkan pengerukan alur sungai (dredging) saja jelas tidak cukup dan tidak realistis sebagai solusi tunggal. Pengerukan hanya efektif mengatasi sedimentasi lokal, bukan kekurangan debit air akibat kemarau," tegas Saut.

Djoko sepakat bahwa pengerukan berkala harus diimbangi dengan strategi multimoda. Ia mendorong penetapan alur pelayaran yang jelas, pemeliharaan kedalaman, serta pemantauan kedalaman secara real-time untuk navigasi dini pelaku logistik.

Untuk mengamankan pasokan sembako, obat-obatan, dan BBM, Saut dan Djoko menawarkan sejumlah rekomendasi taktis logistik darurat berbasis konektivitas antarmoda:

• Optimalisasi Pelabuhan Utama: Memanfaatkan Pelabuhan Kijing dan Dwikora (Kalbar) serta Kariangau dan Samarinda Palaran (Kaltim) sebagai hub konsolidator pasokan.
• Armada Draft Rendah: Menggunakan kapal LCT atau kapal ber-draft rendah untuk menjangkau kawasan pesisir, muara, dan delta yang masih dipengaruhi pasang laut.
• Hub Transit Sementara: Membentuk temporary transshipment hubs untuk mencegah penumpukan barang di titik sungai yang tidak lagi dapat dilayari.
• Intervensi Fiskal Pemerintah: Menyiapkan insentif atau subsidi angkutan barang pokok agar lonjakan ongkos distribusi tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat pedalaman.

"Pemerintah bisa mengalokasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD/APBN untuk menanggung selisih ongkos angkut alih moda darat-air, sehingga lonjakan biaya transportasi tidak dibebankan langsung ke harga eceran masyarakat," pungkas Saut.

Kemarau 2026 Lebih Kering dan Panjang

BMKG sendiri memprediksi musim kemarau 2026 di sejumlah wilayah Indonesia berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Sebanyak 482 Zona Musim atau sekitar 56,18 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemarau dengan kategori bawah normal. Durasi kemarau juga diperkirakan lebih panjang dari normal di 437 Zona Musim atau sekitar 48,77 persen luas daratan.

Musim kemarau di sejumlah wilayah diprediksi baru berakhir mulai November 2026. Dengan kondisi tersebut, pendangkalan Kapuas dan Mahakam bukan sekadar persoalan kapal yang kandas. Ketika kapasitas angkut turun dan waktu tunggu meningkat, biaya distribusi ikut naik. Jika sungai tidak lagi dapat dilalui, beban berpindah ke jalan, pelabuhan, dan moda transportasi lain yang juga memiliki keterbatasan.

Di wilayah pedalaman, dampaknya bahkan dapat langsung dirasakan melalui kelangkaan BBM, kenaikan harga pangan, terganggunya layanan kesehatan, hingga terputusnya mobilitas warga.

Karena itu, menjaga kedalaman alur tetap penting, tetapi ketahanan logistik Kalimantan selama kemarau panjang membutuhkan lebih dari pengerukan. Pemerintah perlu memastikan jalur darat, laut, dan titik alih moda siap digunakan sebelum Sungai Kapuas dan Mahakam benar-benar kehilangan fungsi sebagai urat nadi distribusi.

Strategi Pertamina Amankan Pasokan BBM Jalur Darat

Dampak surutnya Sungai Kapuas mulai mengganggu distribusi energi ke wilayah hulu. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan terpaksa mengalihkan pola pengiriman BBM ke Kabupaten Kapuas Hulu serta area di sepanjang hulu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, Kalimantan Barat, karena alur sungai dinilai sudah tidak aman bagi kapal tanker pengangkut.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Edi Mangun, menjelaskan bahwa pasokan yang biasanya dikirim lewat jalur sungai via Fuel Terminal Sintang kini dialihkan sepenuhnya ke jalur darat dari Integrated Terminal Pontianak.

“Sebelumnya, pasokan BBM untuk wilayah hulu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi dikirim dari Fuel Terminal Sintang. Namun, kondisi sungai yang surut hingga di bawah batas aman untuk berlayar membuat kapal pengangkut BBM tidak dapat melintas. Untuk itu, pengiriman saat ini dilakukan langsung dari Integrated Terminal Pontianak melalui jalur darat,” ujar Edi dalam keterangan resmi yang diterima Tirto, Jumat (4/8/2026).

Langkah mitigasi ini diambil demi menjaga ketahanan stok di SPBU dan lembaga penyalur resmi, khususnya di wilayah terdalam yang paling jauh dari pusat distribusi.

“Meskipun terdapat penyesuaian jalur pengiriman, Pertamina terus memastikan kebutuhan BBM masyarakat di wilayah hulu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi tetap dilayani. Kami juga melakukan various upaya untuk menjaga kelancaran pasokan, termasuk dengan mengoptimalkan jalur distribusi yang tersedia,” jelas Edi.

Guna menopang pengalihan darat ini, Pertamina mengoperasikan Integrated Terminal Pontianak selama 24 jam penuh, menambah shift loading, memperbanyak armada mobil tangki, serta menyiapkan skema direct loading untuk wilayah Sanggau.

Di sisi lain, Edi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan di penyalur resmi demi menjamin mutu dan takaran, serta menegaskan bahwa harga BBM resmi tidak akan mengalami perubahan atau tetap mengikuti ketentuan pemerintah.