Menuju konten utama

Jokowi Ungkap Alasan Pindahkan Ibu Kota di Pidato Kenegaraan 2019

Dalam Pidato Kenegaraan 2019, Jokowi ungkapkan pemerataan dan keadilan ekonomi jadi alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Jokowi Ungkap Alasan Pindahkan Ibu Kota di Pidato Kenegaraan 2019
Presiden Joko Widodo keluar dari ruang sidang paipurna usai memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan dalam Pidato Kenegaraan HUT RI-74 di Gedung MPRDPRDPD, Jakarta pada Jumat (16/8/2019).

Ibu kota, kata Jokowi, bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Dia mengatakan pemindahan ibu kota tersebut dilakukan demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.

"Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota ke Pulau Kalimantan.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi yang menggunakan baju adat Sasak itu.

Meski menyebut soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan, tetapi Jokowi tak menyebut secara spesifik provinsi atau kota mana yang akan dijadikan ibu kota baru tersebut.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan lokasi ibu kota baru harus berada di tengah-tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan wilayah timur Indonesia, dari Antara.

Syarat selanjutnya yakni harus memiliki risiko yang minim akan bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, longsor mau pun kebakaran hutan dan lahan.

Kemudian harus memiliki ketersediaan air berisi dan bebas pencemaran lingkungan. Calon ibu kota baru juga harus dekat dengan kota yang sudah terbangun dan memiliki infrastruktur seperti bandara, akses logistik yang memadai serta dekat dengan perairan.

Dari sisi sosial, juga harus minimal potensi konflik sosial, dan sekitar wilayah tersebut juga memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.

Baca juga artikel terkait PEMINDAHAN IBUKOTA atau tulisan lainnya dari Yantina Debora

tirto.id - Politik
Penulis: Yantina Debora
Editor: Maya Saputri