tirto.id - Presiden Joko Widodo sudah memutuskan Ibu Kota Indonesia akan pindah dari Jakarta ke salah satu lokasi di Pulau Kalimantan. Namun, pemerintah belum memutuskan lokasi pasti untuk ibu kota baru.
Calon lokasi ibu kota baru tersebut dibahas dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, pada hari ini. Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut, ada tiga calon lokasi ibu kota baru yang dibahas dalam rapat itu. Ketiganya ada di Pulau Kalimantan.
“Tadi kami menyampaikan analisa dari masing-masing kandidat [lokasi ibu kota] dari Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Timur, dan kemudian kami sampaikan kelebihan dan kekurangannya,” kata Bambang setelah menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet.
Menurut dia, tim bentukan pemerintah, yang dipimpin Bappenas dan terdiri dari unsur kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kementerian LHK dan sejumlah badan lain, juga memaparkan desain ibu kota baru dan skema pembiayaan pembangunannya, dalam rapat tersebut.
“Dari hasil rapat tadi, intinya Bapak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya atau lokasi pastinya. Tapi yang pasti satu di antara tiga itu,” ujar Bambang.
Dia menambahkan Presiden Jokowi juga meminta ibu kota baru dibangun sesuai dengan standar kota internasional, sehingga bisa menjadi rujukan pembangunan wilayah lain di Indonesia.
“Tentunya semua prinsip yang modern, prinsip yang bisa menjaga keberlangsungan kota, dan juga misalkan kehidupan kota yang lebih nyaman itu akan menjadi fokus dari desain ibu kota baru yang akan disampaikan,” tambah Bambang.
Sumber Biaya Pemindahan Ibu Kota Ada Tiga
Bambang juga menjelaskan terdapat tiga sumber biaya pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Pulau Kalimantan yang sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Ketiganya ialah APBN, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, serta partisipasi swasta-BUMN.
Dia mengklaim penggunaan anggaran APBN untuk biaya pembangunan ibu kota baru tidak akan menganggu program pemerintah lainnya. Sebab, pemerintah berencana melakukan kerja sama pengelolaan aset, terutama yang ada di Jakarta, yang nanti akan pindah, maupun aset di tempat baru.
“Artinya, meskipun menggunakan APBN, tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lain yang sudah ada dalam APBN. Jadi, ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang cukup besar dari aset yang ada di Jakarta saja maka kita akan mengupayakan agar kerja sama,” kata Bambang.
Karena pemindahan ibu kota merupakan proyek multiyears, kata dia, proses seperti penyiapan infrastruktur dasar, penyiapan lahan dan sebagianya ditargetkan sudah dimulai pada 2020.
“Yang paling penting kita sudah tahu angka berapa yang masuk untuk membiayai kebutuhan tadi,” ujar Bambang.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pembentukan undang-undang tentang daerah khusus ibu kota baru, dan membuat badan otorita yang mengelola wilayah tersebut.
Editor: Agung DH
