tirto.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin mengatakan 1 juta ASN akan mengikuti keputusan saat nanti Presiden Jokowi telah menetapkan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan.
"Iya [akan ikut]. Kementerian/lembaga di pusat ini jumlah ASN yang berada di tingkat pusat itu 1 juta orang," ujarnya saat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).
Dirinya menerangkan, terkait dengan pemindahan sejumlah ASN itu, hingga saat ini masih dalam perencanaan.
"Sudah direncanakan ya. Kalau memang ibu kota pindah, ya ASN-nya pindah," ucapnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro memastikan pembangunan ibu kota baru tidak akan menyebabkan deforestasi di pulau Kalimantan.
Bambang menjelaskan hal itu dimungkinkan karena pemerintah akan memilih lahan yang kosong. Dengan demikian, kehadirna ibu kota baru katanya tak akan mencaplok luasan hutan lindung yang sudah ada.
“Wilayah tersebut itu kosong jadi tidak akan mengganggu luas hutan lindung. Tidak akan berubah (luasnya) dengan adanya ibu kota,” ucap Bambang dalam diskusi bertajuk “Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat” pada Rabu (10/7/2019 ).
“Pembangunan ibu kota baru tidak akan mengurangi luas lahan hutan lindung,” tegasnya.
Komitmen ini, kata Bambang, juga berlaku bagi nasib masyarakat sekitar yang sudah ada di Kalimantan. Ia menyebutkan pembangunan ibu kota baru juga tidak akan mengganggu penduduk sekitar sehingga meminimalisir kehadiran konflik agraria.
“Kami tidak akan mengganti suatu wilayah yang sudah ada penduduknya,” ucap Bambang.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
