tirto.id - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuka kemungkinan penyediaan tanah bagi ibu kota baru di luar Jawa nanti dapat berasal dari pelepasan hutan. Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar menjelaskan bahwa dari sisi regulasi kehutanan, hal itu dimungkinkan.
Siti tak merinci detail regulasi yang dimaksud. Namun, ia mengatakan telah mempelajari instrumen hukum yang ada.
“Kalau dari kehutanan yang penting kebutuhan bagi Ibu Kota negara berdasarkan instrumen dalam regulasi kehutanan itu dimungkinkan,” ucap Siti kepada wartawan usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (28/6/2019).
Ketika ditanya berapa luasan hutan yang akan dilepas bagi lahan ibu kota baru, Siti belum mau menjawabnya. Ia mengatakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menentukan terlebih dahulu letak pasti ibu kota baru.
Selanjutnya, luas hutan yang terpengaruh baru dapat diketahui kemudian. “Tanya ke Bappenas kan dia yang tahu mau di mana,” ucap Siti.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan saat ini pemerintah masih melakukan verifikasi lapangan mengenai luas lahan yang sekiranya akan digunakan bagi ibu kota baru. Tepatnya verifikasi dilakukan untuk memastikan izin dan bilamana tanah itu dapat digunakan nantinya.
Namun, terkait rencana tanah bagi ibu kota baru yang nantinya akan merambah hutan, Sofyan mengatakan belum ada pembicaraan tentang rencana itu. “Kita belum bicarakan itu. Masih verfikasi lapangan,” ucap Sofyan.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Irwan Syambudi
