tirto.id - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan pembangunan ibu kota baru tidak akan menggunakan dana yang berasal dari utang.
Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan saat ini jumlah anggaran Rp466 triliun sudah diperhitungkan dari mana saja sumbernya.
Menurutnya, yang jelas kalau pun ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maka ia memastikan jumlahnya sangat minim. Sisanya ia mengarahkan pada kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Kami tidak akan membuat utang khusus untuk (pembangunan) ibu kota baru,” ucap Bambang dalam dialog nasional ke-2 tentang pemindahan ibu kota di Kantor Bappenas pada Rabu (26/6/2019).
Bambang menjelaskan bahwa pembangunan ibu kota baru nantinya tidak banyak bergantung pada APBN. Pasalnya APBN hanya memenuhi kebutuhan utama pada pembangunan ibu kota seperti istana presiden, gedung pemerintahan eksekutif hingga legislatif, juga markas bagi aparat keamanan negara (TNI dan Polri).
Ia menjelaskan, sumber APBN yang akan digunakan ini juga berasal dari kerja sama pemanfaatan aset negara baik yang berlokasi di ibu kota baru maupun Jakarta. Hasilnya akan menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk mengisi porsi APBN itu ketimbang sepenuhnya mengandalkan penganggaran seperti belanja pemerintah lainnya.
“Saya bicara kita tidak bergantung pada APBN jadi memperkecil kemungkinan utang. Kalau pun APBN itu penerimaan dari kerja sama pemanfaatan aset. Jadi tidak mengambil prioritas APBN lainnya. Apalagi mengarah pada utang,” ucap Bambang.
Sisanya, ia memastikan bahwa hal itu akan lebih banyak melibatkan swasta dan BUMN. Mulai dari skema KPBU hingga investasi untuk keperluan perumahan hingga sarana penunjang seperti listrik dan air serta transportasi.
“Kami pakai partisipasi BUMN juga itu kan investasi. Jadi dia dapat manfaat,” ucap Bambang.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
