Indeks Pemindahan Ibukota

Bappenas mengungkapkan, klaster pemerintahan menjadi klaster yang pertama kali pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024.

Pada awal abad ke-20, ibu kota Hindia Belanda hendak dipindahkan ke Bandung karena Batavia dinilai buruk secara kesehatan dan militer.

Jokowi tidak merinci apakah ada teknologi khusus atau contoh tata kota tertentu dari Canberra yang bakal diterapkan di ibu kota baru Indonesia.

UU soal ibu kota baru harus selesai di periode Jokowi yang kedua agar bisa terealisasi di 2024.

Melihat rancangan ibu kota negara (IKN) yang memenangi Sayembara Kementerian PUPR, Nagara Rimba Nusa.

Konsep kota modern di tengah hutan dinilai yang paling cocok untuk dibangun di lokasi ibu kota baru.

Proses pemindahan ibu kota dimulai dengan pembentukan Badan Otorita Ibu Kota paling lambat Januari 2020.

Sejumlah nama disebut-sebut akan ketiban untung karena memegang konsesi di lahan ibu kota baru. Mereka termasuk Luhut dan Hashim.

Perpres Badan otoritas Pemindahan Ibu Kota ditargetkan rampung akhir tahun 2019.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengiginkan Badan Otoritas Pemindahaan Ibu Kota diisi profesional non-ASN.

Suharso Monoarfa menyatakan UU tentang ibu kota baru akan disusun menggunakan skema omnibus law.

Suku Dayak di Kaltim selama ini terpinggirkan. Mereka meminta lahan saat ibu kota hendak dipindahkan ke 'rumah' mereka.

Swasta kurang tertarik dengan gedung-gedung yang ditawarkan pemerintah untuk biayai pembangunan ibu kota baru.

Anggaran pembebasan lahan baru diskapkan pada 2020 dan masuk dalam APBN pada 2021.

Pemenang desain IKN akan ditetapkan 3 pemenang utama dan 2 juara harapan dengan mendapatkan hadiah uang tunai dan piagam penghargaan dengan total Rp 5 miliar.

KLHK sebut seperempat dari sekitar 161 ribu hektare lahan PT IHM milik Sukanto Tanoto akan dipakai untuk Ibu Kota Baru.

Jalan tol Balikapapan-Penajam Paser Utara Tengah akan dibangun dengan panjang 10 kilometer.

Kepala BPN Sofyan Djalil menyatakan tanah Sukanto Tanonto untuk Ibu Kota Baru diambil tanpa perlu membayar.

Pemanfaatan aset pemerintah pusat oleh swasta bisa menggunakan sistem Build Operate Transfer (BOT).

Lahan milik Sukanto Tanoto tersebut merupakan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kepemilikannya bisa diambil oleh pemerintah.