tirto.id - "Beban Jakarta," kata Presiden Joko Widodo, Senin 26 Agustus lalu, "sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, dan jasa." "Dan juga airport dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia."
Jokowi juga mengatakan beban Jakarta, juga Pulau Jawa secara umum, begitu berat karena di sana ada kepadatan penduduk, kemacetan akut, dan udara serta air yang tidak lagi bersih.
Singkatnya, Jakarta tak layak lagi bagi penghidupan baik dari sisi sosiologis, ekonomis, dan ekologis.
Itulah dua dari empat alasan kenapa akhirnya pemerintah memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Rencananya pemerintahan akan dipindah bertahap pada 2024, atau lima tahun dari sekarang.
Namun Yuyun Indradi, Direktur Eksekutif Trend Asia, LSM yang fokus mengadvokasi energi bersih dan terbarukan, menilai rencana yang akan 'memakan' APBN sebanyak Rp466 triliun itu "tidak lebih dari pemutihan dosa perusahaan dan pengusaha lahan di atas 10 ribu hektare kawasan tersebut."
Menurut laporan Jaringan Advokasi tambang (Jatam), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Trend Asia, Pokja 30, Pokja Pesisir, dan Forest Watch Indonesia yang berjudul Ibu Kota Baru Buat Siapa?, yang dirilis Selasa (17/12/2019) siang, kawasan calon ibu kota baru bukanlah ruang kosong.
Mereka menemukan kalau di sana ada 154 titik konsesi--izin untuk membuka tambang, menebang hutan, dan bisnis lain. 66 titik konsesi tambang dan 10 konsesi perkebunan terletak di Kecamatan Sepaku, 31 titik konsesi tambang di Kecamatan Muara Jawa, dan 47 titik konsesi tambang di Kecamatan Samboja.
"[Angka konsesi] jika sesuai dengan yang diusulkan Bappenas, [yaitu] luas keseluruhan wilayah IKN 180.965 ribu hektare," kata Yuyun di Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019).
Selain konsesi, di sana juga ada manusia yang tinggal dan menetap. Di Kecamatan Sepaku, per 2018 lalu, tercatat ada 31.814 warga yang tersebar di 26 desa dan kelurahan. Di Kecamatan Samboja ada 63.128 penduduk (per 2017) yang tersebar di 23 desa dan kelurahan. Di Kecamatan Muara Jawa ada 37.857 orang (per 2017) yang tersebar di 8 desa dan kelurahan.
Terakhir, di Kecamatan Loa Kulu, ada 52.736 orang (per 2017) yang menetap di 15 desa dan kelurahan.
Namun menurut koalisi, pemindahan ibu kota itu tak menguntungkan warga. Ia hanya akan memberikan laba besar bagi pemegang konsesi. Pasti ada kompensasi yang mereka peroleh karena lahan dijadikan ibu kota baru.
"Sejak awal transaksi akan terjadi bukan kepada rakyat, tetapi pemilik konsesi. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga akan diuntungkan dan menjadi target transaksi negosiasi pemerintah, termasuk potensi pemutihan lubang-lubang bekas tambang yang seharusnya direklamasi," ujarnya.
Temuan koalisi, ada 94 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di kawasan IKN. Ada lima perusahaan yang "paling banyak mengabaikan lubang yang seharusnya direklamasi." Salah satu perusahaan bahkan mengabaikan sampai 22 lubang.
Ada Hashim dan Luhut
Beberapa bulan lalu, rencana Jokowi memindahkan IKN dari DKI ke Kalimantan Timur ditentang oleh bekas lawan politik: Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Namun setelah pertemuan Jokowi dan Prabowo pada 11 Oktober 2019, semua berubah. Prabowo dan partainya jadi mendukung pemindahan.
"Sejak awal pemindahan ibu kota yang dikemas dalam megaproyek ini adalah komoditas politik semata," ujar Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi.
Menurut Zenzi, perubahan sikap Gerindra pemantiknya sederhana: PT. ITCI Kartika Utama, bergerak di bidang pengolahan kayu, mengantongi SK Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA) dengan nomor SK.160/Menhut-II/2012, berada di area Ring 2 IKN--berbatasan dengan Ring 1, kawasan pusat pemerintahan. Mereka juga diuntungkan dari pemindahan IKN.
PT ITCI Kartika Utama dimiliki oleh Hashim Djojohadikusumo, yang tak lain adik kandung Prabowo. Pada Pilpres lalu dia menjabat Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.
Dalam laporan tersebut Hashim juga disebut memiliki proyek bendungan atau danau buatan, yang menurut Zenzi diduga akan menyediakan sumber air bersih di IKN baru.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun diuntungkan, menurut laporan. Perusahaannya yang bergerak di bisnis batu bara ada di Ring 3 IKN, tepatnya di Muara Jawa.
"Perusahaan-perusahaan Luhut ini meninggalkan 50 lubang tambang yang menganga dan diduga akan mendapatkan keuntungan pemutihan dosa dari kewajiban reklamasi," ujar Zenzi.
Selain Hashim dan Luhut, laporan ini juga menyebut nama-nama lain yang relatif familier.
Ada salah satu pengusaha terkaya yang disebut memegang hak konsesi seluas 161.127 hektare di Ring 1 calon IKN. Ada pula seorang pengusaha batu bara, anak dari seorang politikus terkenal yang saat ini dipenjara karena kasus korupsi.
Dalam laporan itu tercatat pula salah satu pemegang konsesi adalah pengusaha kelapa sawit yang kekayaannya, menurut Forbes, mencapai 1 miliar dolar AS per Desember 2019. Ada pula purnawirawan jenderal, baik polisi atau TNI. Para purnawirawan ini biasanya merupakan petinggi perusahaan.
Nama-nama yang disebutkan terang di atas sebenarnya tidak baru-baru amat. Nama Hashim dan Luhut itu seketika mengemuka ketika Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru.
Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, mengatakan Hashim memang punya lahan yang luasnya mencapai 50 ribu hektare yang izinnya ia beli dari perusahaan Amerika.
Pernyataan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo meski dia mengaku "tidak tahu spesifiknya di mana." Saat itu Edhy mengklaim Hashim akan memberi lahan yang dibutuhkan. Jadi, versi Edhy, Hashim tidak mendapatkan apa pun.
Sementara Luhut, pada Februari lalu, mengaku mengelola tambang batu bara di Kaltim seluas 6.000 hektare. "Saya enggak punya HGU (Hak Guna Usaha). Saya punya (izin) tambang batu bara, berjalan dan berproduksi," kata Luhut.
Terkait keuntungan yang koalisi sebut akan didapatkan para pemegang konsesi seperti Luhut dan Hashim, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro memastikan itu tak akan terjadi.
Alih-alih diberi kompensasi, katanya, Kamis 19 September lalu, "konsesinya diambil oleh Kementerian LHK."
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Rio Apinino
