tirto.id - Batavia punya masalah lingkungan yang parah pada abad ke-18. Sanitasi dan sistem drainasenya sangat buruk. Pelbagai penyakit mematikan seperti malaria, disentri, dan kolera merebak. Angka kematian meningkat sampai-sampai julukan “Ratu dari Timur” yang sempat disandang Batavia kerap diplesetkan menjadi “Kuburan dari Timur”.
Tahun 1795, tingginya tingkat kematian membuat komplek permakaman di Kota Lama, yakni di Nieuwe Hollandsche Kerk yang sekarang menjadi museum wayang, tidak muat lagi menampung jenazah baru. Pemerintah kolonial pun membuat kompleks permakaman baru di Kebon Jahe Kober.
Buruknya kondisi kesehatan di Kota Lama Batavia mendorong Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) memindahkan pusat pemerintahan dan militer ke daerah Weltevreden atau daerah Gambir dan sekitarnya. Namun, situasi di wilayah ini pun kemudian beranjak memburuk.
Warsa 1916, Hendrik Freerk Tillema—seorang ahli kesehatan lingkungan yang berdinas di Semarang—menulis studi tentang buruknya kondisi kesehatan kota-kota di pesisir utara Jawa, termasuk Batavia.
“Umumnya kota-kota pelabuhan udaranya panas, tidak sehat, mudah terjangkit wabah. Hawa tidak nyaman, mengakibatkan orang cepat lelah, semangat kerja menurun,” tulis Haryoto Kunto dalam Wajah Bandoeng Tempo Doeloe (2014) mengamini hasil kajian Tillema.
Ia kemudian mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum (1916-1921) untuk memindahkan ibu kota Hindia Belanda ke daerah pergunungan yang sejuk. Dari sejumlah daerah yang masuk daftar nominasi, terpilihlah kota Bandung.
Seperti diungkapkan seorang penulis dalam Almanak Voor Bandoeng (1920) yang dikisahkan Kunto, Bandung adalah kota yang “layak disebut sebagai tempat permukiman yang cantik dan paling sehat di Nusantara. Letak ketinggian kota lebih kurang 730 meter di atas permukaan laut, menyebabkan kotanya memiliki iklim udara yang segar nyaman”.
Daerah pegunungan Bandung pun secara topografi dinilai sangat strategis sebagai benteng alam yang kokoh untuk menangkal ancaman militer. Hal ini didasari juga oleh pengalaman pahit Belanda yang mengalami kekalahan telak dari pasukan Inggris yang dipimpin Lord Minto saat menyerang Batavia di permulaan abad ke-19.
Setelah berhasil kembali merebut Jawa dari tangan Inggris, Belanda segera memindahkan pangkalan militernya ke daerah pedalaman yang tidak terlalu jauh dari ibu kota, yakni ke Cimahi (sebelah barat kota Bandung) pada tahun 1896.
Dua tahun kemudian, Artillerie Constructie Winkel atau pabrik senjata yang sekarang menjadi Perindustrian Angkatan Darat (Pindad) dipindahkan dari Surabaya ke Bandung di sisi sebelah timur kota, yakni daerah Kiaracondong.
“Untuk memperkuat pertahanan, Cimahi juga dihubungkan jalur kereta api dengan pusat pertahanan Belanda di Samudera Hindia, yaitu Cilacap,” tulis Iwan Hermawan dalam Arkeologi Masa Kini (2010).
Saat Perang Dunia I (1914-1918), Belanda juga membangun beberapa benteng pertahanan di daerah sekitar Bandung, di antaranya sejumlah benteng di pergunungan Sumedang.
Fakta-fakta militer tersebut seolah menjadi tanda bahwa ibu kota Hindia Belanda memang akan dipindahkan ke Bandung sebelum usulan diajukan oleh Tillema.
Pemindahan dan Kegagalan
Pada 1920, gagasan Tillema mendapat dukungan dari Prof. Ir. J. Klopper, Rector Magnificus dari Bandoengsche Technische Hoogesschool (kampus yang baru didirikan) yang sekarang menjadi ITB.
Pada tahun itu pula Gedung Sate atau dulu bernama gedung Departement Verkeer en Waterstaat (Departemen Transportasi, Pekerjaan Umum, dan Manajemen Air) mulai dibangun. Gedung itu akan dijadikan sebagai pusat pembangunan gedung-gedung departemen dan instansi pemerintah pusat, serta rumah para pegawainya.
Menurut Haryoto Kunto dalam Wajah Bandoeng Tempo Doeloe (2014), pemindahan ibu kota ini disambut antusias oleh para pengusaha. Mereka sigap memindahkan kantor pusat dagangnya ke Bandung.
Streefland pemilik perusahaan Oliefabrieken, tercatat sebagai pengusaha swasta pertama yang memindahkan kantor pusatnya ke Bandung, yakni ke Jalan Braga yang letaknya persis di samping jalur kereta api Bandung-Cicalengka.
“Kemudian berturut-turut menyusul perusahaan asing: Baldwin Locomotive Works, Rhein Elbe Union, Siemens Schuckert Werke, Siemens en Halske, Dieckerhoff en Widmann, dan masih beberapa perusahaan internasional lainnya yang diboyong ke Bandung,” tulis Kunto.
Sementara instansi dan perusahaan miik pemerintah yang berangsur pindah ke Bandung adalah Staatsspoorwegen atau Jawatan Kereta Api Negara, Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT), Jawatan Metrologi, Jawatan Geologi, dan sebagainya.
Selain itu, pindah pula sebagian Departemen Perdagangan dari Bogor, Kantor Keuangan, Lembaga Penelitian Cacar yang kemudian bergabung dengan Institut Pasteur yang telah berada di Bandung. Saat itu yang belum sempat memindahkan kantor pusatnya ke Bandung adalah Departement voor Algemeen Bestuur (Departemen Dalam Negeri), Departement van Onderwijs en Eerediest (Departemen Pendidikan dan Pengajaran), dan Volksraad (Dewan Rakyat).
Departement van Oorlog atau Departemen Peperangan juga ikut dipindahkan ke Bandung yang kini bangunannya menjadi markas Kodam Siliwangi. Garnisun Bandung pun diperkuat dengan ditambah oleh dua batalion infanteri dan satu eskadron kavaleri.
Pemindahan sejumlah instansi dan lembaga itu membuat walikota Bandung dengan yakin berkata, “Perlahan tapi pasti mereka akan terlihat bergerak ke Priangan!”
Pembangunan Radio Malabar (diresmikan pada 1923) yang menghubungkan Hindia Belanda dengan Belanda juga dinilai terkait pemindahan ibu kota. Peristiwa bersejarah dalam dunia telekomunikasi itu diabadikan dalam lagu “Hallo Bandoeng” dan sebuah monumen yang kini telah dihancurkan, bersalin rupa menjadi masjid.
Memasuki tahun 1929, Depresi Besar melanda dunia dan berdampak pada perekonomian Hindia Belanda. Proyek pemindahan ibu kota pun dihentikan.
Pecahnya Perang Dunia II membuat rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda semakin terlupakan. Pendudukan Jepang, proklamasi, dan revolusi memaksa Belanda mesti hengkang dari tanah jajahannya setelah pengakuan kedaulatan pada 1949.
Kini, setelah berabad-abad mewarisi ibu kota tinggalan kolonial, Indonesia hendak memulai langkah baru: sebuah ibu kota di timur Kalimantan, yang tengah subur sebagai bahan perdebatan.
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
