tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta agar sekolah tidak menutupi masalah kasus bullying atau perundungan yang terjadi di sekolah. Ia juga meminta sekolah mencegah kasus bullying dan tidak menutup-nutupi demi nama baik sekolah.
“Utamakan pencegahan, utamakan hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Biasanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki,” kata Jokowi saat menghadiri Kongres PGRI XXIII di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).
Sebagai catatan, kasus bullying saat ini memang menjadi atensi publik, salah satunya soal kasus bullying yang terjadi di sekolah SMA Binus di Serpong, Tangerang.
Jokowi mengaku khawatir dengan maraknya kasus bullying, perundungan, kekerasan, dan pelecehan yang berujung korban jiwa. Ia tidak ingin ada kejadian tersebut lagi di masa depan. Sekolah harus berubah menjadi tempat aman bagi para siswa.
“Ini tidak boleh terjadi lagi, dibiarkan berlarut dan sekolah harus menjadi safe house,” kata Jokowi.
Jokowi menekankan bahwa sekolah harus mampu menjadi tempat siswa untuk berkreasi, bermain, bersosialisasi. Ia tidak ingin siswa takut, tertekan hingga tidak betah di sekolah.
Jokowi mengingatkan pembangunan SDM penting untuk membuat Indonesia bisa menuju negara maju. Pendidikan SDM penting dari sisi fisik, skill, dan karakter. Oleh karena itu, Jokowi berharap para guru bisa menciptakan lingkungan positif di sekolah.
“Saya menaruh harapan besar kepada bapak ibu guru untuk menjadi ujung tombak menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak kita," kata Jokowi.
Sementara itu, Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, menegaskan PGRI mendorong gagasan Jokowi soal penanganan perundungan.
“Jadi kami semua sejak dulu pernyataan saya itu jelas bahwa kita harus bebas dari perundungan, perundungan kepada siswa, juga kepada guru. Gitu loh. Semuanya harus menjadi zona yang nyaman, dan aman," kata Unifah di lokasi acara.
Unifah menilai, permasalahan sekolah menutup-nutupi aksi perundungan adalah wewenang kementerian. Ia menilai direktorat di kementerian punya mekanisme agar tidak ada upaya menutupi perundungan. Ia pun mendorong agar sekolah menjadi daerah aman.
“Kami tentunya sangat berharap bahwa sekolah menjadi zona yang nyaman. Bukan hanya antarsiswa, kepada guru semua harus tidak ada. Karena itu syarat bagi terjadinya proses pembelajaran yang baik," kata Unifah.
Dalam acara kongres, Unifah menyampaikan sejumlah apresiasi dan harapan. Ia mengapresiasi upaya pemerintah yang menaikkan status guru honorer menjadi P3K.
“Bapak presiden membukakan pintunya yang telah diangkat 570 ribu guru honorer menjadi ASN P3K,” kata Unifah dalam kongres.
Ia mengatakan, sejumlah tenaga administrasi mulai diangkat per 2024. Ia berharap persoalan guru honorer bisa diselesaikan. Unifah juga meminta agar tunjangan profesi guru tidak dihapus di pemerintahan masa depan, sertifikasi guru dilakukan sesuai aturan dan ada CPNS guru. Ia juga menyampaikan program peningkatan kapasitas guru.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
