Jokowi: Jangan Sampai Jalan Jalur Logistik Rusak Parah

Jokowi memastikan pemerintah akan menggenjot perbaikan infrastruktur. Ia pun menegaskan pemerintah tidak ingin jalan logistik terganggu akibat rusak.

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 17 May 2023 16:25 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan saat Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara, Senin (15/5/2023).ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pemerintah akan menggenjot perbaikan infrastruktur. Ia pun menegaskan pemerintah tidak ingin jalan untuk produksi dan logistik terganggu akibat rusak. Ia beralasan, kerusakan jalan bisa mempengaruhi ongkos logistik.

"Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur," ujar Presiden dalam keterangannya di SMK PPN 1 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara, Rabu, (17/5/2023).

Jokowi menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak yang berada di Provinsi Sumatra Utara akan segera dikerjakan oleh pemerintah. Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga yang ditinjau langsung oleh Presiden, tetapi juga jalan di Asahan.

"Ya langsung dikerjakan, nanti insyaallah bulan Juli sudah mulai semuanya, dan tidak hanya di Labuhanbatu Utara, termasuk di Asahan karena identifikasi kita sudah komplet," imbuh mantan Walikota Solo itu.

Selain di dua jalan tersebut, Jokowi juga menyebut bahwa perbaikan akan dilakukan di jalan lainnya di Provinsi Sumatra Utara (Sumut). "Tapi juga bukan hanya di Sumut saja, provinsi-provinsi yang lain juga semuanya akan kita cek satu per satu," Kata Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan seluruh jalan di Provinsi Sumatra Utara. Presiden pun mengingatkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawabnya.

"Ini kan kita mengambil jalan-jalan infrastruktur yang kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki kemampuan sehingga sebagian kita ambil, sebagian tetap tanggung jawab provinsi, kabupaten/kota. Jangan enak-enak diambil alih, yang kabupaten/kota malah tidur, ndak, bukan itu maksudnya. Kita ini ingin membantu, mempercepat, memperbaiki karena keluhan masyarakat," tegasnya.