tirto.id - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta masyarakat untuk melaporkan ke posko pengaduan jika ada pelanggaran netralitas yang dilakukan anggotanya dalam Pemilu 2024.
Posko pengaduan dibentuk demi menjaga netralitas anggota TNI. Posko pengaduan ini diresmikan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada 20 November 2023. Posko ini bukan hanya di kota besar, melainkan ke tingkat kabupaten. Masyarakat juga bisa mengadukan dugaan pelanggaran netralitas anggota TNI ke media sosial Puspen TNI atau ppid.tni.mil.id
"Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko pengaduan. Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut," Kata Agus di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Ia meminta masyarakat langsung mengadukan jika ada pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
Agus menginstruksikan jajaran bawah dan memberikan penyuluhan soal netralitas TNI. Hal itu sesuai UU TNI dan UU Pemilu. Ia memastikan anggotanya akan dijerat hukum bila terlibat politik praktis.
"Apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya. Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit sehingga tau apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan," Kata Agus.
Di saat yang sama, Agus bersama Kapolri dan jajaran Pangdam dan Kapolda untuk melaksanakan pemilu damai 2024. Ia pun mengajak semua pihak mulai dari tokoh agama, LSM dan tokoh masyarakat.
"Kita harapkan pelaksanaan pemilu bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan dalam keadaan aman dan damai," Kata Agus.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani berharap dengan penunjukkan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI yang baru, seluruh prajurit TNI bisa netral pada pemilu akan datang.
"Kami berharap juga dengan ada penggantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut," kata Puan.
Puan juga menaruh harapan sama kepada aparat penegak hukum lain agar bisa menjaga netralitasnya. Menurut Puan, bila semua aparat penegak hukum bisa menjaga netralitas, Pemilu 2024 akan berlangsung gembira dan baik.
"Begitu juga seluruh aparat penegak hukum yang lain kita jalankan pemilu ini secara damai, secara jujur, adil, agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga sampai nanti 14 Februari bisa menjalankan pesta demokrasi dengan gembira, damai kemudian tidak ada terjadi friksi-friksi ataupun memecah belah persatuan," tutur Puan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Reja Hidayat
