tirto.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memandang tak perlu dibentuknya panitia kerja (panja) netralitas Polri pada Pemilu 2024. Habiburokhman menilai tak masuk akal setiap lembaga yang menjadi mitra kerja DPR RI harus ada panja netralitas.
"Panja netralitas BIN karena ada pakta integritas itu, kan. Panja netralitas KPU, panja netralitas Bawaslu, panja netralitas Komnas HAM, enggak masuk akal. Karena tupoksi kerjanya itu, kan, tupoksi kerja komisi secara keseluruhan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan bila semua institusi dibentuk panja, yang menjadi anggotanya justru hanya sebagian anggota komisi. Oleh karena itu, jelas dia, tidak bisa memastikan netralitas institusi yang diawasi lewat panja.
"Yang tidak menjadi anggota panja enggak bisa dong melakukan kerja-kerja konkret memantau dan memastikan netralitas," ucap Habiburokhman.
Dia mengatakan perihal netralitas di setiap institusi sejatinya telah memiliki aturan masing-masing.
"Itu sudah ada, sudah jelas, kalau ada fakta ketidaknetralan, jelas-jelas ya, baru kita persoalkan, kita tanyakan lewat komisi," tutur Habiburokhman.
Oleh karena itu, Habiburokhman memandang tidak ada urgensi dan logika untuk membentuk panja.
"Itu saya pikir logika yang aneh, dan saya pikir, coba deh cek di rekan-rekan Komisi III yang lain, ya, setahu saya semangat untuk membentuk panja itu sepertinya sudah semakin menurun, enggak ada," kata Habiburokhman.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Trimedya Pandjaitan mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Polri pada Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Trimedya dalam Rapat Kerja Komisi III Bersama Kapolri yang diwakili oleh Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran.
"Saya kira Komisi III juga kami mengusulkan Saudara Ketua (Bambang Pacul), kita buat panja pengawasan netralitas Polri," kata Trimedya di ruang rapat, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).
Politikus PDIP itu siap mengawasi kerja polisi di Sumatera Utara jika sudah ada surat dari hasil pembentukan panja netralitas Polri.
"Saya mengusulkan ketua jadi ketuanya, sehingga ketua memberikan surat pada Trimedya Panjaitan awasi Polri di Sumatera Utara. Saya tiap minggu, saya harus pulang, nih. Lusa pulang, Senin pagi balik lagi," kata Trimedya.
Diketahui, usulan pembentukan panja netralitas itu karena belakangan diduga ada polisi yang memasang baliho pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Bayu Septianto
