tirto.id - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyoroti sejumlah purnawirawan jenderal TNI dan Polri cum pebisnis industri ekstraktif dalam lingkaran pendukung Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.
Kepala Kampanye Jatam, Melky Nahar menyatakan para purnawirawan jenderal TNI dan Polri itu selama ini tercatat menempati posisi strategis di sejumlah perusahaan tambang, energi, migas, sawit dan pembangkit listrik. Mereka menjadi pemegang saham, komisaris hingga jajaran direksi.
Kepala Kampanye Jatam, Melky Nahar mengatakan kehadiran nama-nama ini dalam kontestasi politik tak dapat diabaikan.
Pasalnya, Melky curiga mereka memiliki kepentingan untuk menjaga kelangsungan bisnis di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA).
"Kami mau menjelaskan [di] Pemilu 2019 ada kepentingan sangat besar dalam pengelolaan SDA. Kalau Jokowi atau Prabowo terpilih, maka ini hanya akan melancarkan saja aktivitas-aktivitas yang sudah ada," kata Merly usai konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta pada Jumat (12/4/2019).
Melky memaparkan, berdasarkan temuan Jatam, setidaknya terdapat lima purnawirawan jenderal TNI yang juga pebisnis di sektor industri ekstraktif mendukung kedua paslon di Pilpres 2019.
Mereka ialah Letjen TNI (Purn) Sumardi (Direktur PT Kutai Energi dan Dirut PT Trisensa Mineral Utama), Laksamana TNI (Purn) Syamsul Bahri (Komisaris PT Bintang Prima Energi) dan Marsekal TNI (purn) Djoko Suyanto (Komisaris Independen PT Adaro Energy).
Selain itu, Laksamana TNI (purn) Agus Suhartono (Presiden Komisaris PT Bukit Asam Tbk), dan Laksamana TNI (purn) Marsetio (Komisaris Independen PT Berau Coal).
Jatam juga mencatat pebisnis industri ekstraktif dari kalangan purnawirawan jendral Polri yang tercatat berada di lingkaran pendukung dua paslon.
Para purnawirawan itu ialah Irjen Pol (purn) Mathius Salempang (Komisaris PT Bukit Baiduri Energi dan Direktur PT Khotai Makmur Insan Abadi), Irjen Pol (purn) Aryanto Sutadi (Direktur PT Energi Cahaya Industritama dan Direktur PT Dunia Usaha Maju).
Lainnya ialah Irjen Pol (purn) Alpiner Sinaga (Direktur PT Energi Cahaya Industritama dan Direktur PT Dunia Usaha Maju), dan Komjen Pol (purn) Nugroho Djajusman (Komisaris PT Bintang Prima Energy Pratama).
Melky menduga kuat kehadiran mereka di kubu kedua paslon bukan hanya karena status sebagai purnawirawan, tapi juga mewakili jaringan bisnis mereka.
Dia mengingatkan, kedekatan pebisnis dengan kekuasaan tak hanya berkaitan dengan urusan izin usaha. Melky khawatir keberadaan mereka di kubu kedua paslon akan melanggengkan kebiasaan penggunaan aparat TNI maupun Polri untuk memperlancar aktivitas industri estraktif.
"Dengan komposisi ini maka usai pemilu 17 April siapa pun yang terpilih akan memperburuk kondisi lingkungan dan keselamatan masyarakat yang sudah berhadapan dengan ekspansi industri ekstraktif di Indonesia," ucap Melky.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Addi M Idhom
