Masuk tirto.id
tirto.id - Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini dipertanyakan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, justru pasang badan membela pengadaan mobil dinas baru Gubernur senilai Rp8,5 miliar yang menuai kritik pedas dari berbagai pihak.
Sri Wahyuni bilang, mobil merupakan sarana vital untuk mendukung mobilitas pimpinan daerah di wilayah dengan geografis ekstrem. Pengadaan kendaraan SUV Hybrid bermesin 3.000 cc pun telah melalui pertimbangan matang guna menjangkau menjangkau pelosok Kaltim yang seringkali memiliki jalur berlumpur dan berbatu.
"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni di Samarinda, Jumat (20/2/2026).
Mengenai besaran anggaran Rp8,5 miliar, Sri Wahyuni menegaskan, kendaraan operasional tersebut bukan sekadar fasilitas mewah. Dia juga mengatakan, pihak Pemprov Kaltim melalui BPKAD sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa pengadaan ini tetap berpegang pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang.
Meskipun Pemprov sempat mencanangkan penghentian pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, pengadaan untuk pimpinan daerah ini disebut sebagai pengecualian proporsional guna mendukung fungsi VVIP dan pelayanan tamu negara.
"Kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan," lanjutnya.
Di sisi lain, pengadaan ini terus menuai kritik, salah satunya dari Pokja 30 dan anggota DPRD Kaltim yang mempertanyakan asas manfaatnya bagi 3,7 juta penduduk Kaltim di tengah janji penghematan belanja daerah.
Sri Wahyuni menyebut, percepatan pembangunan konektivitas antar-wilayah menuntut dukungan transportasi yang kuat agar pimpinan daerah dapat melakukan pengawasan infrastruktur secara maksimal tanpa hambatan berarti.
"Operasional di lapangan memang membutuhkan spesifikasi kendaraan yang tangguh. Ini dilakukan demi memastikan peninjauan program strategis pemerintah tetap efisien, meskipun harus menembus medan sulit," tukas Sri Wahyuni.
Editor: Siti Fatimah
