tirto.id - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) Mohamad Guntur Romli mengatakan Gatot Nurmantyo “keselek omongannya sendiri,” yaitu “provokasi dan adu domba setelah tidak menjabat.”
Gatot, mantan Panglima TNI, menuding PKI, partai yang dinyatakan terlarang di Indonesia sejak 54 tahun lalu, ada di pemerintahan Joko Widodo. Satu contoh, ia dicopot sebagai panglima sebelum waktunya karena mewajibkan bawahannya untuk nonton bareng film ‘Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI’
“Saat itu saya punya sahabat dari PDIP meminta untuk dihentikan [nonton bareng G30S/PKI]. Kalau tidak pak Gatot akan diganti. Tapi saya gas, karena ini benar-benar berbahaya. Dan saya benar-benar diganti,” katanya dalam sebuah dialog daring.
Gatot juga menuding PKI berada di balik RUU Haluan Ideologi Pancasila, peraturan yang dimotori PDIP. Menurutnya regulasi ini dimaksudkan untuk mengubah Pancasila. Dan yang hendak mengubah Pancasila, “siapa lagi kalau bukan PKI?” kata Gatot.
Tudingan lain dari Gatot ke pemerintahan Jokowi adalah peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Sejak 2017, Pemerintahan Jokowi menetapkan 1 Juni sebagai hari libur untuk memeringati hari lahir Pancasila. Pada era Orde Baru, zaman Desukarnoisasi, masyarakat dilarang memperingati itu.
“1 Juni adalah konsep trisila dan ekasila yang disampaikan Bung Karno. Maka mereka (PKI) sudah investasi,” klaimnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah semua tudingan Gatot. Menurutnya isu PKI yang selalu muncul saban menjelang 30 September hanya sekadar “dinamika politik.” “Ada suara-suara yang selalu menuding ini-itu terhadap pemerintah, berkaitan PKI. Padahal tidak ada kaitan sama sekali dengan PKI,” katanya.
Dalam cuitannya Guntur menyertakan dua tangkapan layar berita berisi pernyataan Gatot saat masih menjabat. Berita pertama dari Detik tanggal 16 Mei 2016. Dalam berita itu Gatot bilang isu PKI hanya “adu domba.” Pun dengan berita dari situs resmi TNI Angkatan Darat. Gatot bilang isu PKI “semua itu tujuannya adalah untuk memprovokasi rakyat, adu domba, dan memecah belah bangsa.”
Ketika dihubungi reporter Tirto, Kamis (24/9/2020), Guntur membenarkan cuitan itu memang berasal dari dirinya. Menurutnya, isu itu tidak benar. Jika pun ada yang bangkit, itu adalah radikalisme dan terorisme.
“PKI sudah tamat, tidak akan bisa bangkit karena aturan dan simpati publik tidak ada lagi. Mereka pakai strategi politik horor dan histeria, kalau masyarakat ketakutan maka akan sangat mudah dimanipulasi dan didoktrin,” kata Guntur.
Isu PKI sebelum diramaikan kembali oleh Gatot sebetulnya telah berkali-kali memicu provokasi dan adu domba. Korbannya sudah banyak. September 2017 lalu, misalnya, kantor YLBHI, yang membantu orang-orang miskin mendapatkan bantuan hukum, dikepung ormas karena dituding menyelenggarakan diskusi PKI. Dua tahun lalu, Aksi Kamisan di Surabaya juga dibubarkan ormas. Mereka menyebut peserta aksi kamisan sebagai antek PKI dan komunis.
Hari Ulang Tahun Partai Rakyat Demokratik (PRD) tahun lalu juga dibubarkan dengan alasan yang sama. Belum lagi berbagai pembubaran diskusi lain.
Guntur bilang kaidah dalam Islam menyebut al-bayyinah alal mudda'i, artinya yang menuduh harus menyertakan bukti. Merujuk ini, Gatot harus membuktikan pernyataannya. Kalau tanpa bukti, dia berarti pembohong. Kabar bohong, hoaks, apalagi fitnah termasuk tindak pidana menurut UU ITE.
Politik, Semua Motif Politik
Anggota Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Adhie Massardi mengatakan PKI tak mati meski semua ahli bicara begitu. “Itu karena selama ini kita salah referensi,” ujarnya ketika dihubungi reporter Tirto, Kamis.
KAMI adalah ormas yang didirikan dan berisi para oposisi Jokowi. Gatot termasuk di dalamnya.
Baru-baru ini KAMI mengeluarkan surat terbuka kepada Presiden, ditandatangani oleh Gatot, Rochmat Wahab, dan M. Din Syamsuddin, yang salah satu isinya menyebut ada gejala kebangkitan neo komunisme dan PKI gaya baru di Indonesia. “Sekarang ini situasi politik seperti tahun 1964/1965, kelompok saling curiga, umat beragama dianiaya. Ini persis pola mereka (PKI),” katanya.
Menurut Adhie, orang-orang merujuk kebangkrutan komunis hanya dari Uni Soviet dan Eropa Timur. Namun publik lupa kalau komunisme Cina masih kuat hingga kini.
Cina memang dikuasai satu partai komunis dan mereka menguasai perdagangan dunia. Tapi banyak ahli berpendapat Cina sekarang secara ekonomi bukanlah komunis/sosialis dan lebih condong mengikuti arus pasar bebas sebagaimana negara-negara lain. Secara politik, mereka bahkan giat sekali menciduk komunis-komunis muda di dalam negeri.
Sejarawan yang fokus meneliti peristiwa seputar 1965 Asvi Warman Adam sekali lagi menegaskan tak ada kebangkitan PKI. Menurutnya saat ini yang terjadi adalah “subyek ini (PKI/komunisme) dipakai untuk kepentingan politik.”
Dalam hal ini, kepentingan KAMI untuk mendelegitimasi pemerintahan dan terutama PDIP. Tujuannya tidak lain untuk berkuasa atau mengembalikan Orde Baru, rezim yang memberangus PKI, komunisme, bahkan orang-orang yang tidak terkait sama sekali dengan organisasi dan ideologi itu. Itu pula mengapa mereka memilih nama KAMI.
“Karena Orde Baru berkuasa dengan melegitimasi ‘penyelamat Indonesia’,” kata Asvi kepada reporter Tirto, Kamis.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Rio Apinino
